KBRN,Garut : Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tangkap darurat selama 14 hari kedepan. Selain itu, Pemkab Garut juga melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana banjir dan longsor yang melanda.

Sekda Garut Nurdin Yana mengatakan, beberapa langkah  yang akan segera diimplementasikan, salah satunya adalah dengan memasang pompa apung (floating pump). Mekanismenya, saat hujan deras, pintu air akan ditutup untuk mencegah arus balik dari Sungai Cimanuk yang posisinya lebih tinggi, kemudian pompa apung akan bekerja membuang air kembali ke sungai Cimanuk.

"Ketika terjadi hujan maka ditutup karena pasti akan arus balik dari Cimanuk ke kita, karena Cimanuk lebih tinggi itu lebih rendah, sehingga akan masuk kita, itu kita tutup kemudian secara bersamaan kita pasang floating pump di sana untuk kemudian dipasang jadi mengambil air dari sini untuk kembali dikeluarkan ke Cimanuk," ujarnya Selasa !1/7/2025).

 Nurdin menyampaikan bahwa terdapat salah satu infrastruktur jalan yang terputus akibat bencana,  yaitu di Kampung Negla. Pihaknya saat ini, telah mengupayakan jalur alternatif untuk akses yang terputus.

"Termasuk juga sekarang di Kampung Nagrak Sukamulya itu juga penting, kemudian di Cilawu di Kampung Cipeundeuy itu juga sudah kita dilakukan (penanggulangan), jadi ada beberapa titik yang menyangkut masalah sarana prasarana khususnya jalan termasuk nanti di Margawati sudah kita lakukan," katanya.

Nurdin juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera menginventarisasi seluruh kerusakan dan kebutuhan penanganan di lapangan. Hal itu  guna memberikan gambaran komprehensif bagi upaya pemulihan, mengingat pihaknya akan segera memberlakukan masa tanggap darurat bencana selama dua minggu ke depan.

"Kemudian semua kegiatan yang menjadi permasalahan hari ini ini diinventarisir oleh dinas teknis sesuai fungsional masing-masing, untuk kemudian diserahkan ke Pak Kalak, dan Pak Kalak nanti yang akan mengajukan ke Pak Bupati terkait dengan skema penyelesaian atas persoalan yang muncul," lanjutnya.

Menyikapi bencana yang terus berulang, Nurdin Yana tak lupa menyampaikan imbauan penting kepada seluruh masyarakat Garut. Ia menekankan perlunya kesiapsiagaan dan partisipasi aktif dalam mitigasi bencana.

"Kita ada beberapa lembaga yang kita bentuk oleh Pak Kalak CS, baik itu Kencana (atau) Kecamatan Tangguh Bencana, termasuk di desa juga desa tangguh bencana sudah kita lakukan, bahkan ada juga kampung siaga bencana, semua sudah digerakkan mudah-mudahan ini bisa membantu mereka setidaknya mereka bisa membantu dirinya sendiri ini poin yang paling penting," ujarnya.

Nurdin Yana juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperparah kondisi bencana. Ia juga menyoroti pentingnya penanaman kembali pohon-pohon di lingkungan sekitar.

"Yang kedua juga mereka harus empati, harus patuh, harus memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan, sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan secara akumulasi siap tangguh bencana, kemudian alam juga tidak memberikan dampak negatif pada penghuninya," tandasnya.

Hingga saat ini berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh dinas terkait ada sekitar 19 kecamatan dan tersebar di 32 desa yang terdampak. Sebagian besar terdampak bencana longsor dan banjir dalam sepekan terkahir ini di Kabupaten Garut.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan pendirian pos komando mitigasi bencana tanah longsor di Kota Ambon, Maluku, untuk mengantisipasi potensi bencana susulan akibat hujan berintensitas tinggi yang masih terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, mengatakan pos komando difungsikan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mengoordinasikan langkah mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi basah.

“Pos komando juga disiagakan untuk memantau dan merespons potensi bencana lainnya akibat cuaca ekstrem,” ujarnya.

Langkah ini menyusul kejadian tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (21/6) di Kelurahan Negeri Passo dan Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

BNPB mengkonfirmasi longsor tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan tiga kepala keluarga terdampak langsung.

Berdasarkan laporan yang dihimpun BNPB hingga Minggu (22/6) malam, longsor disertai material pohon tumbang juga mengancam bangunan milik 32 Kepala Keluarga (KK) lainnya di lokasi permukiman terdampak.

Menurut Abdul, tim reaksi cepat BPBD Kota Ambon telah mengevakuasi warga terdampak di Negeri Passo dan Baguala, juga mendistribusikan logistik penanganan darurat, seperti terpal, sekop, gerobak, dan karung.

"Pembersihan material longsoran dan pohon tumbang telah dilakukan, dan aktivitas warga di area terdampak mulai kembali normal," kata dia.

Sejumlah wilayah lain di Kota Ambon turut dipetakan sebagai daerah rawan longsor antara lain Kelurahan Batu Meja, Batu Gajah, Waihoka, Karang Panjang, Halong, dan Negeri Soya di Kecamatan Sirimau, kemudian Kelurahan Hatalai di Kecamatan Leitimur Selatan, lalu Negeri Urimessing di Kecamatan Nusaniwe, serta Kelurahan Hunuth Durian Patah di Kecamatan Teluk Ambon.

Dalam kondisi demikian BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika hujan intensitas sedang --sangat deras mengguyur, khususnya yang bermukim di lereng perbukitan atau dekat aliran sungai.

"Masyarakat juga kami harapkan tetap mematuhi imbauan petugas yang bersiaga di wilayah rawan bencana," kata dia.

Dalam upaya memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al Haris bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Senin (23/06/25) di Kantor BNPB RI, Jakarta. 

Dalam kunjungan ini, Gubernur Al Haris melaporkan situasi bencana serta memperkuat koordinasi antarlembaga dan mendorong percepatan penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis kolaborasi pusat-daerah. Turut mendampingi Gubernur Al Haris dalam pertemuan tersebut antara lain Danrem 042/Gapu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Kadis Kominfo, Plt Kaban Kesbangpol, Karo Adpim, Kabid Kedaruratan BPBD, dan Kaban Penghubung.

Sementara dari BNPB RI hadir sejumlah pejabat tinggi termasuk Irtama BNPB Yulianto, Deputi Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi, Karo Perencanaan Andi Evi, Direktur Pemulihan Sosial & SDA Eni, serta Plt Kapusdalops Riswadi

“Alhamdulilah hari ini saya dengan pak Danrem, Kalak BPBD menghadap Kepala BNPB dengan jajaran untuk melaporkan situasi Karhutla dan bencana lainnya di Jambi,” jelas Gubernur Al Haris.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menekankan perlunya dukungan BNPB dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, logistik penanggulangan dan lainnya.

“Dengan menghadap Kepala BNPB RI, kita berharap support dari BNPB pusat mengatasi masalah-masalah di daerah yang sekiranya perlu dukungan. Baik dari sarana dan prasarana serta perlengkapan lainnya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyambut baik langkah proaktif tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana secara sistematis dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prof. Arief Wibowo dari Universitas Budi Luhur (UBL) mengatakan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan, dan partisipasi sosial dalam menghadapi krisis dan bencana di Indonesia. 

"Indonesia bukan hanya negara rawan bencana, namun juga etalase bencana dunia," ujarnya dalam pidato ilmiahnya saat sidang terbuka Senat Universitas pengukuhan guru besar bidang ilmu Sistem Cerdas untuk Krisis dan Kebencanaan, Kamis (12/6/2025), dalam keterangan yang diterima, Senin (23/6/2025).

Prof. Arief menyoroti solusi krisis harus berakar pada kolaborasi lintas sistem dan lintas disiplin. Pendiri program studiManajemen Bencana S1 yang pertama di Indonesia pada 2022 ini telah menghasilkan berbagai inovasi strategis.

Salah satunya adalah SAR Intelligence System yang pernah membawa UBL meraih penghargaan SAR Award dari Basarnas tahun 2023.

Berbagai riset Prof. Arief sangat kuat pada terapan bidang ilmu sistem cerdas untuk situasi krisis maupun kebencanaan. Inovasi-inovasi tersebut menggabungkan teknologi informasi, data sains, dan kolaborasi keilmuan lain untuk menghasilkan sistem tanggap darurat yang adaptif dan suportif dalam operasi SAR dan kebencanaan.

“Setiap bidang ilmu dalam menjawab tantangan bencana butuh saling kolaborasi, bukan saling mendominasi,” katanya.

Prof. Arief mengajak civitas akademika di perguruan tinggi, terutama di UBL untuk menjadikan kampus sebagai kendaraan kolaborasi multidisipliner yang tangguh dan inklusif. Menurutnya, ilmu sosial, teknik, desain, komunikasi, dan ekonomi harus bersatu dalam membangun sistem yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga adil secara sosial.

Rektor UBL Prof. Agus Setyo Budi menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Prof. Arief. Dia menegaskan komitmen UBL untuk terus mendorong pengembangan keilmuan yang kontekstual dan berdampak langsung pada masyarakat.

Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro juga hadir dalam pengukuhan ini bersama jajaran senat, dekanat, serta civitas UBL lainnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI yang pertama, Prof. Syamsul Maarif turut mengucapkan selamat atas pengukuhan ini. Demikian juga Sestama Basarnas Abdul Haris Achadi.

Pengukuhan ini menjadi tonggak penting, tidak hanya bagi Prof. Arief sebagai guru besar termuda di UBL dalam usia 45 tahun, tetapi juga bagi UBL sebagai pelopor dalam kolaborasi multidisiplin ilmu, terutama teknologi informasi untuk kesiapsiagaan bencana dan kedaruratan.

"Bencana akan terus datang, namun jika kita berkomitmen bersatu dengan mengedepankan ilmu, teknologi, dan empati, kita bukan hanya bisa bertahan, tapi juga membentuk masa depan yang lebih tangguh dan adil," ujar Prof. Arief.