logo2

ugm-logo

Blog

Mensos: Segera Relokasi Warga di Zona Merah Bencana

Mensos: Segera Relokasi Warga di Zona Merah Bencana

Magelang - Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 323 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi. Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat segera melakukan deteksi zona merah oleh pembuatan peta daerah rawan bencana.

"Deteksi zona merah itu bisa dilakukan oleh seluruh aparat BPBD maupun BMKG. Namun untuk menyampaikan ke masyarakat, perlu ada sosialisasi kontinyu dan komprehensif oleh lembaga-lembaga terpercaya," jelas Khofifah di sela meninjau lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Grabag, Magelang, Selasa (2/5/2017).

Dia menyebutkan, hal ini pernah dilaksanakan di titik Sampang, Banjarnegara. "Saat itu memang Pemerintah Daerah menggandeng UGM untuk turun dan menyampaikan sosialisasi ke masyarakat," katanya.

Setelah sosialisasi zona merah, lanjut Khofifah, Pemda memiliki pekerjaan rumah untuk menyiapkan relokasi bagi warga. Pemda harus mencari lahan baru. Menurutnya, relokasi penting dilakukan untuk menghindari bencana alam dan kerugian yang lebih besar, terutama kehilangan nyawa.


"Kementerian Sosial nantinya akan memberi bantuan isi hunian tetap berupa perabotan rumah, peralatan dapur, tempat tidur dan lain sebagainya senilai Rp 3 juta," lanjutnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah melalui Kemensos juga akan mengembangkan dan memperbanyak keberadaaan Kampung Siaga Bencana (KSB). Kampung ini dimaksudkan untuk mempersiapkan warga di daerah rawan bencana menghadapi bencana alam. Target hingga 2019, berdiri sebanyak 1000 KSB.

Dalam kunjungan itu Mensos berkesempatan menengok korban luka, Aryati Rahayu (29) di RSUD Tidar Kota Magelang. Selanjutya Mensos juga menyerahkan bantuan sejumlah Rp 321 juta terdiri dari santunan kematian bagi 13 ahli waris korban meninggal sebanyak Rp195 juta, korban luka sejumlah Rp 15 juta kepada tiga orang, dan bantuan logistik sejumlah Rp 116,5 juta.

Optimalisasi Tim Respons Untuk Antisipasi Korban Bencana

SOREANG, (PR).- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terus berupaya mengoptimalisasikan time response atau waktu tanggap evakuasi korban saat terjadi bencana. Diharapkan, semakin cepatnya time response untuk mengevakuasi korban ini mampu mengurangi jumlah korban jiwa akibat dampak bencana alam.

Demikian diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Tata Irawan di sela-sela pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang digelar di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung, Rabu, 26 April 2017.

“Time response ini yang akan terus kita bina. Jadi saat kita menerima kebencanaan maka BPBD bisa merespons dengan cepat, tidak lelet apalagi terlambat. Sehingga pertolongan kebencanaan kepada korban bencana dapat dilakukan dengan baik. Tentu saja ini harus dilakukan dengan latihan dan kesungguhan dari setiap personel BPBD terutama tim reaksi cepat BPBD,” ungkap Tata.

Dari pantauan, dalam simulasi yang digelar itu sebanyak 8 adegan diperagakan. Di antaranya mulai dari penerimaan informasi kebencanaan, evakuasi korban bencana, mendirikan posko bencana, hingga membawa korban bencana ke rumah sakit.

Semua adegan yang diperagakan terutama upaya evakuasi korban dilakukan personel BPBD Kabupaten Bandung sesuai berdasarkan standar operasional prosedur evakuasi korban bencana.

Kesiapsiagaan kebencanaan ini, ditegaskan Tata, sangat dibutuhkan karena wilayah Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah dengan potensi bencana alam tertinggi. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD Kabupaten Bandung, bencana alam berupa banjir, angin kencang, kekeringan, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran lahan merupakan bencana yang kerap mendera wilayah Kabupaten Bandung.

Dari sisi alat pendukung kesiapsiagaan bencana, lanjut Tata, saat ini pihaknya telah menempatkan alat early warning system (EWS) di beberapa titik rawan bencana. Untuk EWS banjir, BPBD Kabupaten Bandung menempatkan di antaranya di Kecamatan Majalaya, Dayeuhkolot, dan Baleendah. Selain memasang EWS, lanjut Tata, pihaknya pun memasang APCL dan APCH untuk memantau intensitas hujan.

“Sedangkan EWS untuk mendeeksi pergerakan tanah, kita simpan di Ciwidey dan Pasir Jambu. Untuk di Kecamatan Pangalengan dan Kertasari, EWS yang dipasang itu untuk gempa. Secara teknis alat EWS ini terhubung langsung ke Pusdalops BPBD Kabupaten Bandung. Jika ada indikasi akan terjadinya bencana, EWS ini akan memberikan laporan realtime kepada kita,” ucap dia.***

 

BNPB Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana

BNPB Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran di kantor BNPB, Jakarta Timur. Kepala BNPB Willem Rampangilei mengajak seluruh pegawai BNPB beserta tamu undangan ikut serta dalam simulasi tersebut.

Pantauan detikcom, di kantor BNPB, Jalan Pramuka Raya, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (26/4/2017), sekitar pukul 10.00 WIB, simulasi ini dimulai. Simulasi ini diskenariokan dengan bunyi sirine terjadinya gempa bumi. Lalu setelah itu ada kebakaran di lantai 5 gedung.

Seluruh pegawai serta tamu undangan berhamburan keluar melalui tangga darurat. Mereka keluar dengan menutup bagian kepala untuk dilindungi. Dalam simulasi ini pemadam kebakaran sigap datang ke tempat kejadian. Terdapat 4 korban luka yang diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Keempatnya diterjunkan dari lantai 5 dengan menggunakan tali penyelamatan.

Willem mengatakan simulasi ini perlu diadakan untuk pelatihan dasar setiap individu. Namun ia melihat kecekatan yang dilakukan pegawainya belum mencapai taraf maksimal.

"Saya lihat kita belum merespon dengan tepat, begitu ada info kita berlindung di bawah meja atau melindungi kepala membawa bangku, ini saya lihat belum terlatih dengan baik," ucapnya saat sambutan.

"Tapi sistem sudah saya lihat dengan baik. Saya lihat juga blangwir menyemprot sampai lantai atas, catatan ini jangan hanya dijadikan kegiatan seremonial, saya berharap adanya ini kita dapat meningkatkan kemampuan masing-masing, saat individu mengalami keadaan darurat ini bisa kita gunakan," imbuhnya.

Simulasi ini diikuti pula oleh perwakilan dari Japan International Coorperation Agency (JICA), Ishigaki Shingeki dan perwakilan dari Pasific Disaster Center, Chris Chiesa, serta perwakilan dari BMKG Jaya Murjaya.

Ishigaki mengatakan Jepang juga memperingati hari kesiapsiagaan bencana setiap tanggal 1 September. Menurutnya Jepang adalah negara yang paling sering mengalami gempa bumi, jadi masyarakatnya selalu diberi pembekalan dalam kesiapsiagaan bencana.

"Kita juga melakukan simulasi, dan memperingati hari kesiapsiagaan bencana pada 1 September, latihan kita biasanya diadakan secara berkala setiap tahun, kegiatan pelatihan kita adakan di 9 provinsi dan melibatkan seluruh stakeholder terutama di Tokyo.Melibatkan kendaran laut dan helikopter, saluran air yg ada diana. Pemerintah setempat ikut berperan dalam tiap pelatihan. Simulasi hari ini, semoga pelatihannya bisa lebih besar," kata Ishigaki saat sambutan.

BNPB Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana
Foto: Simulasi penyelamatan korban bencana (Cici-detikcom)

Sedangkan Chris mengatakan pelatihan seperti ini sangat penting dilakukan karena kita tidak akan tahu kapan bencana akan terjadi. "Kita harus selalu siap melakukan pelatihan seperti ini, bahkan saat kita sedang ke kantor, ke sekolah, pergi kemanapun, kita harus membawa 'go bag', atau biasa disebut tas siaga," ucapnya.

Simulasi ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Simulasi yang dilakukan selesai sekitar pukul 10.30 WIB.

Kemhub-BMKG Tingkatkan Deteksi Bencana dan Prediksi Cuaca

Ilustrasi prakiraan cuaca.

Jakarta- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan meningkatkan kerja sama dalam penyampaian prediksi cuaca dan deteksi dini bencana di Indonesia. Kerja sama itu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara serta antisipasi bencana di daerah.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (25/4). "Sesuai nawacita pemerintah pusat, ekonomi domestik, ketahanan pangan, antisipasi kebencanaan, restorasi maritim serta pembangunan, sangat bergantung pada iklim, cuaca ekstrim, serta deteksi dini bencana gempa dan tsunami," ujar Menhub.

Untuk memacu investasi infrastruktur pembangunan transportasi dan konektivitas antarwilayah kata dia, dibutuhkan informasi akurat dan realtime dari BMKG. "Apalagi wilayah kita 70 persen laut, di atas ring of fire (deretan gunung api) sehingga sangat rentan bencana gempa bumi dan tsunami. Tantangan semakin hebat dengan perubahan iklim, maka informasi cuaca bisa menunjang ekonomi Indonesia," tutur Budi.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya mengatakan pihaknya akan semakin mengoptimalkan laporan prakiraan cuaca dan iklim terutama antisipasi bencana alam di wilayah Indonesia. "Oleh sebab itu saat ini pihaknya melakukan koordinasi pada 191 kantor BMKG di daerah untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkaya inovasi gagasan," kata Andi.

Meski sumber daya manusia (SDM) dan kantor BMKG di daerah terluar, terpencil masih sangat terbatas, dia pihaknya terus melakukan klusterisasi demi mewujudkan Indonesia maju sekaligus antisipatif iklim dan bencana. "Kita gunakan teknologi terbaru untuk mendeteksi bencana misalnya tsunami, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, banjir, dan menyediakan informasi iklim cuaca yang akurat bagi instansi terkait," tambah Andi.

DIY Tambah 3 Lumbung Sosial dengan Rp189 Juta

Solopos.com, JOGJA – Pemda DIY melalui Dinas Sosial DIY kembali menambah tiga kampung siaga bencana (KSB) melalui anggaran 2017 dari Kementrian Sosial sebesar Rp189 juta. KSB dilengkapi dengan lumbung sosial yang di dalamnya berisi berbagai kebutuhan sandang pangan dan papan untuk menghadapi kedaruratan bencana.

Sigit Alifianto Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Bidang Bantuan Jaminan Sosial Dinsos DIY menjelaskan, hingga akhir 2016, DIY telah membentuk 31 KSB di seluruh kabupaten/kota.

Pembentukan KSB memang tidak terlalu banyak, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY juga memiliki program yang hampir sama yaitu desa tangguh bencana. Akantetapi, KSB memiliki kelebihan karena di dalamnya dilengkapi dengan lumbung sosial.

“Setiap desa yang sudah ada program desa tangguh bencana, maka tidak bisa kami masuki program KSB. Maka kami sinergikan, kami rasional, setiap tiga desa tangguh di sana ada satu KSB, jadi satu KSB bisa mengcover empat desa,” ungkapnya, Senin (16/4/2017).

Ia menambahkan, syarat desa dapat ditunjuk sebagai KSB antara lain, termasuk salahsatu dari 301 desa rawan bencana yang ada di DIY. Selain itu, desa penyangga bencana atau ketika terjadi bencana desa tersebut menjadi basis pengungsian, sehingga layak untuk difasilitasi melalui program KSB.

Kemudian syarat khususnya, yaitu, telah mampu menyiapkan tim KSB yang mereka terdiri atas pengurus mulai dari ketua hingga anggota. Kemudian memiliki bank data yang lengkap mulai dari data kependudukan, jenis pekerjaan warga, nomor ponsel warga dan seterusnya.

Bank data secara rinci tersebut sangat dibutuhkan saat terjadi darurat bencana. Syarat lain, kata dia, desa tersebut memiliki gardu sosial sebagai tempat berkumpulnya tim. Kemudian memiliki tempat atau bangunan yang bisa dijadikan sebagai lumbung sosial.

“Di DIY memiliki 393 desa dan 45 kelurahan, ada 301 desa dan kelurahan. yang rawan bencana, serta 229 diantaranya rawan longsor,” ungkapnya.

Sigit menyatakan, keberadaan lumbung sosial menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Mengingat lumbung di KSB telah dilengkapi berbagai alat kedarurat yang bersifat sandang, pangan dan papan. Berbagai persedian yang ada di lumbung itu seperti shelter kit berupa tenda, matras dan velbed.

Kemudian sandang seperti silimut, pakaian, serta paket bantuan mulai dari kebutuhan makanan dan pakaian orang dewasa hingga anak-anak. Di lumbung itu juga tersedia berbagai peralatan dapur dan alat evakuasi sejenis pelampung tandu dan lainnya.

“Untuk jumlah dan jenis logistik yang ditempatkan di sesuaikan dengan kondisi bangunan lumbung sosial dan kerawanan jenis bencana di lokasi,” kata dia.

Jika stok dalam lumbung itu kehabisan, maka Dinsos DIY akan mengupayakan untuk mengisi melalui koordinasi dengan Dinsos kabupaten/kota. Selain itu, sejumlah CSR di sekitar KSB juga dilibatkan dalam mengisi lumbung.

Menurutnya, dari beberapa pemantauan di lumbung sosial yang sudah berjalan, stok kebutuhan sandang, pangan dan papan bisa mencapai Rp200 juta lebih. Khusus untuk bahan makanan, warga diperbolehkan memanfaatkan untuk kegiatan sosial jika tidak dipakai untuk penanggulangan bencana agar bahan makanan tidak kedaluarsa.

Sigit menegaskan, pihaknya akan menambahk tiga lumbung sosial melalui program KSB di 2017. Antara lain di Desa Sendangagung, Minggir, Sleman yang akan digulirkan pada 26 hingga 28 April 2016, di Desa Gulurejo, Lendah, Kulonproro pada 9 – 11 Agustus 2017 dan di Desa Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul pada 24 – 26 Agustus 2017. “Menggunakan dana dari APBN dengan anggaran Rp189 juta,” ungkapnya.