Yogyakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bencana paling banyak terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Angkanya mencapai 90 persen.

"Bencana meningkat, yang paling banyak terjadi bencana hidrometeorologi yang terkait dengan air dengan cuaca itu 90 persen," ujar Deputi Bidang pencegahan Kesiapsiagaan BNPB, B Wisnu Widjaja di tengah kegiatan Sekolah Sungai di Kalibuntung, Karangwaru, Yogyakarta, Rabu (26/7/2017).

Sebagai langkah antisipasi maka BNPB melakukan pendekatan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana salah satunya banjir. Hal ini terkait bagaimana dengan pengelolaan sungai yang bagus, mengelola sampah, dan pemukiman yang permasalahanya sangat komplek.

Oleh karenanya diadakan sekolah sungai di Kali Buntung, Karangwaru, Yogyakarta yang diikuti perwakilan BNPB dari berbagai daerah di Indonesia.

Sekolah sungai di Yogyakarta diikuti perwakilan dari 12 kabupaten dan kota di Indonesia.

"Kita latih, kita harapkan mereka mengembangkan pola yang sama di daerah masing-maisng. Daerah yang ikut adalah yang sangat rawan dan pernah mengalami bencana besar berkaitan dengan air seperti Manado dan Garut," kata B Wisnu Widjaja.

Sekolah sungai ini, kata Wisnu, untuk mengembalikan fungsi sungai sesuai ekosistemnya seperti untuk mengalirkan air hujan yang turun. Menurutnya, permasalahan sungai saat ini sangat komplek karena perilaku membuang sampah di sungai, adanya permukiman di pinggiran sungai dan masalah lainnya.

Pengelolaan sungai di Yogyakarta dinilai berkembang cukup bagus karena melibatkan masyarakat di sekitar sungai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Krido Suprayitno mengatakan sekolah sungai sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung pengurangan resiko bencana. Di DIY terdapat beberapa skema sekolah sungai yang sudah mandiri dan pratama yakni masih rintisan.

Sekolah sungai di Yogyakarta melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum dalam bentuk perencanaan. Dan melibatkan ketokohan untuk implementasinya, serta pemerintah setempat.

"Di DIY itu ada beberapa spot yang sudah mandiri yang pertama di kota yakni di Blunyahrejo dan Karangwaru sebagai sebuah model di perkotaan," kata Krido Suprayitno.

Kabar24.com, MATARAM -- Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menerima kunjungan dari delegasi Badan Geologi Jerman atau Bundesanstalt fr Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) di bawah Kementerian Geo Sains dan Sumber Daya Alam Jerman (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources).

Kunjungan delegasi yang terdiri dari 11 orang yang bertujuan untuk meninjau hasil kerja sama, yang salah satunya mengenai sistem mitigasi bencana antara Badan Geologi Jerman dengan Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) RI.

Delegasi dipimpin oleh Jutta Kranz-Plote yang menjabat sebagai Head of Division 220-Policy issues of development cooperation with Asia – South East Asia - Indonesia dari Ministry of Economic Cooperation and Development ini didampingi oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Jerman di Jakarta.

Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Selasa (25/7/2017), Mohan menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh pemerintahan salah satu negara di Benua Eropa ini selama sepuluh tahun terakhir sejak kerjasama dilakukan khususnya untuk Mikrozonasi Gempa yang difokuskan di Kota Mataram sepanjang tahun 2013-2014.

"Hasil rekomendasi yang dikeluarkan telah dijadikan sebagai referensi dalam Draft Perubahan RTRW (Rencana tata Ruang Wilayah) Kota Mataram tahun 2016-2031 mengenai pengaturan Ketinggian dan Konstruksi Bangunan di wilayah zonasi gempa," ujar Mohan.

Selain itu terkait dengan rencana delegasi Jerman yang akan kembali melakukan kajian kembali mengenai konsep selanjutnya yang dapat diintervensi khususnya di Kota Mataram, Mohan menyampaikan bahwa memang secara fisik Kota Mataram juga telah menerima sebuah alat berupa Tsunami Early Warning System yang merupakan Sistem Peringatan Dini Tsunami dari kerjasama yang terdahulu.

Namun mengingat garis pantai Kota Mataram yang mencapai lebih dari sembilan kilometer, Mohan berharap dukungan melalui delegasi Jerman yang hadir agar alat serupa dapat dipasang lebih banyak lagi di Kota Mataram.

“Kita baru ada satu suar untuk alat deteksi dini tsunami dari kerjasama sebelumnya. Kita perlu setidaknya tiga alat serupa supaya bisa menjangkau setidaknya satu distrik," ujar Mohan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, Aswin Thaufik memaparkan sejumlah upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam pencegahan dan siaga darurat bencana akibat kebakaran hutan dan lahan.

"Pertama, imbauan Wali Kota Pontianak kepada SKPD, Damkar se-Kota Pontianak, Camat dan Lurah se-Kota Pontianak untuk mengantisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian mengaktifkan Posko Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan pada BPBD dan Damkar swasta," paparnya, Selasa (25/7/2017).

Kemudian telah melakukan rapat koordinasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Kalbar. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi. Ada 8 kali sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pontianak.

"Pengumpulan data dan informasi kebencanaan. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui pemasangan baliho di kawasan rawan bencana karhutla, di antaranya di Pontianak Utara, Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara," ujarnya.

Selanjutnya telah mengkoordinasikan kepada SKPD atau instansi terkait, dalam rangka antisipasi menghadapi bencana kebakaran lahan, hutan dan kabut asap.

"Penetapan keputusan Wali Kota Pontianak tentang status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2016, terhitung tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016. Berkoordinasi dengan BPBD Kalbar, Satgas Udara Lanud Supadio untuk mengusulkan hujan buatan (TMC) ke BNPB bekerjasama dengan BPPT untuk pemadaman melalui udara. Mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB untuk penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan," urainya.

Dalam paparannya, Aswin menyimpulkan bahwa pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dengan indikator, bahwa menurunnya jumlah kebakaran lahan, yakni tahun 2014 sebanyak 60 kali, tahun 2015 sebanyak 30 kali, dan 55 kali di tahun 2016. Sementara hingga Januari 2017 sudah tercatat sebanyak 11 kali.

"Sehingga perlu antisipasi pada Juni, Juli dan Agustus 2017, dengan dampak kebakaran lahan di Kalbar, khususnya Pontianak dan Kubu Raya. Karena berdampak kabut asap di Kota Pontianak, sehingga aktifitas masyarakat secara umum dapat berjalan kurang normal. Sebagai contoh, penerbangan terganggu, ISPU dengan kategori Berbahaya, masyarakat terserang ISPA meningkat, anak sekolah diliburkan dan aktifitas lainnya terganggu," jelasnya.

Untuk di Kalimantan Barat, bencana asap akibat karhutla antara lain dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Mempawah, yang dapat berdampak kabut asap di Kota Pontianak.

"Berdasarkan prediksi BNPB, tahun 2017 kemarau normal, yang artinya kerawanan terhadap karhutla cukup tinggi dibanding tahun 2016. Sehingga masih berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan," sambungnya.

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan penggunaan dana dari mana pun untuk bencana bisa fleksibel atau luwes. Syarat utamanya, dana bencana itu jelas asalnya, penggunaan, dan pertanggung jawabannya. 

“Kalau bencana dicatat dengan baik, dipotret dengan baik, laporkan segera ke pusat, anggarannya tidak perlu diusulkan, itu sudah otomatis sesuai dengan Undang-Undang APBN,” kata Rizal di sela pemaparan audit kinerja Badan Geologi terkait dengan masalah kebencanaan di Aula Barat ITB, Senin, 24 Juli 2017.

Pernyataan Rizal menanggapi lontaran masalah ihwal dana bencana. Wakil Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Soedjarno di acara tersebut mengatakan dana bencana bagi para korban longsor pada April lalu baru bisa cair sebulan setelah pengajuan ke pemerintah pusat. “Proses pencairan dana siap pakai untuk bencana tidak bisa cepat,” katanya.

Adapun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Martin Sitepu mengaku kurang nyaman ketika menyalurkan dana penanganan dan pemulihan pengungsi Gunung Sinabung. 

BPBD Karo menerima dana dari pusat, yang intinya dana dapat diberikan berupa bantuan langsung ke masyarakat melalui BPBD. “Namun pada aturan lain ini merupakan pengadaan barang dan jasa, sehingga kami kurang nyaman bertugas di lapangan,” ujar Martin.

Rizal Djalil mengatakan tidak segeranya pencairan dana dari pusat terkait dengan kecepatan dan kelengkapan laporan pengajuan. Menurut dia, ada solusi cepat untuk itu. “Hari ini rata-rata dana per desa itu dapat Rp 1,5 miliar. Kalau terjadi bencana, itu bisa digunakan, jadi sangat fleksibel,” tuturnya.

Sepanjang pencatatan sumber dana dan penggunaannya jelas, BPK juga sangat fleksibel dalam pertanggung jawaban pengelola dana bencana. “Sejauh itu lengkap, tidak akan menjadi masalah. BPK ini kan bukan Badan Pencari Kesalahan. Kami mengawal sumber daya yang terbatas ini untuk digunakan dengan maksimal,” ujarnya.

ANWAR SISWADI