Kabupaten Malang dinilai masih rawan terjadinya bencana alam. Karena itu simulasi penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan.

Bupati Malang, H. Rendra Kresna mengapresiasi langkah TNI bersama BPBD dan instansi lainnya yang menggelar simulasi penanganan bencana alam.

“Karena Kabupaten Malang ini rawan terjadinya erupsi gunung berapi, angin puting beliung, dan gempa bumi,” ujar Bung Rendra saat menghadiri acara penanggulangan bencana di Stadion Kahuripan Turen, Kamis (06/04).

Rendra menambahkan memang perlu diciptakan suatu koordinasi yang baik dari semua unsur, baik TNI, BPBD dan instansi lainnya. Sehingga saat terjadi bencana, semua unsur akan bergerak untuk mengambil tindakan sesuai fungsi dan peranannya.

“Maka kesiapsiagaan itu memang harus dilatih. Jika terjadi suatu bencana kita sudah tahu harus bagaimana menyelamatkan diri juga cara berkoordinasi yang baik dari semua pihak,” tambahnya.

Mengenai anggaran untuk penanganan bencana alam sendiri, Rendra mengatakan ada anggaran sendiri yang khusus untuk bencana alam dan dikelola BPBD.

“Tapi jika sudah terjadi bencana, segala anggaran bisa diproyeksikan untuk penanggulangan,” paparnya.

Ponorogo - Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memulai membangun tempat penampungan sementara bagi para pengungsi tanah longsor Banaran mulai, Jumat (7/4) besok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ponorogo, Jamus Kunto, Kamis (6/4/2017) mengatakan, terdapat dua tempat yang akan digunakan lokasi pembangunan, yakni Pos Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo di ring satu serta di sebelah atas rumah Kepala Desa Banaran.

"Sesuai dengan hasil rapat dengan pak Bupati tadi malam dan sudah kami tindak lanjuti dengan kepala desa akhirnya sepakat untuk menentukan tempat pembangunan itu," katanya.

Penampungan sementara tersebut nantinya akan digunakan oleh sekutar 30 kepala keluarga yang menjadi korban bencana tanah longsor. Masing-masing lokasi akan dilengkapi dengan MCK dan sistem sanitasi yang memadai.

"Besok posko akan kami robohkan dan dibersihkan untuk selanjutnya dimulai proses pembangunan," ujarnya.

Terkait lokasi pembangunan yang masuk dalam ring satu lokasi bencana, Jamus mengaku tidak menjadi persoalan, karena telah mendapatkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

"Tidak masalah, sudah kami rekomendasikan ke sana (PVMBG) dan sudah diverifikasi," imbuhnya.

Sementara itu hingga saat ini Tim SAR gabungan belum berhasil menemukan kembali puluhan korban yang dinyatakan masih hilang. Sehingga tercatat mulai awal pencarian hingga Kamis malam baru tiga jasad korban yang berhasil ditemukan dari total 28 korban hilang.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo, Sumani mengatakan sesuai dengan keputusan bupati, masa tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 2 hingga 15 April 2017.

"Untuk proses pencarian pasti akan dilakukan evaluasi, ketika nanti di tengah jalan pihak keluarga meminta untuk dihentikan dan rekomendasi Basarnas juga demikian, maka akan dihentikan," katanya.

Namun menurutnya, hingga saat ini belum ada rekomendasi tersebut, sehingga proses pencarian masih dilakukan seperti biasa. Untuk memaksimalkan pencarian, pihaknya menambah beberapa alat penyemprot air.

Tim tanggap darurat juga mengoptimalkan alat berat, anjing pelacak, ribuan relawan serta para korban yang selamat sebagai penunjuk lokasi.
(bdh/bdh)

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sedang menyiapkan relokasi warga yang terdampak bencana tanah bergerak di Desa Kaliajir, awal Maret 2017.

"Hingga hari ini proses relokasi masih dilakukan, kami masih mencari tempat yang aman bagi warga yang terdampak bencana," kata Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara Andri Sulistyo di Banjarnegara, Rabu (5/4).

Dia menambahkan tempat baru untuk relokasi harus melalui kajian geologi dari Badan Geologi. "Apabila kajian geologi secara rinci dan lokasi lahan yang baru telah didapatkan maka proses relokasi segera dilakukan," katanya.

Kajian geologi tersebut, kata dia, sangat diperlukan agar lahan yang baru, dipastikan aman untuk ditinggali masyarakat.

Sebelumnya, telah terjadi bencana tanah bergerak di Dusun Bulukuning, Desa Kaliajir, Kecamatan Purwanegara pada awal Maret 2017.

Bencana tanah bergerak tersebut telah merusak sekitar 100 rumah warga. Bahkan 41 diantaranya mengalami kerusakan berat.

Untuk itu, warga disekitar diminta terus waspada dengan ancaman bencana tanah longsor, terutama saat turun hujan.
Kepolisian sektor setempat, kata dia, juga terus melakukan patroli daerah rawan longsor dan melakukan sosialisasi agar warga terus waspada.

Surabaya (beritajatim.com) - Belajar dari kasus kejadian tanah longsor Ponorogo yang memakan korban jiwa 28 orang, pemprov Jatim akan menggandeng para ahli geologi dan ilmuwan dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memetakan daerah daerah tipe A rawan bencana. 

Langkah ini dilakukan untuk mencegah kejadian longsor di daerah lain seperti Ponorogo terulang kembali.

"Pemetaan akan kami lakukan sehingga musibah bencana longsor yang menewaskan banyak orang seperti yang terjadi di Ponorogo tidak terulang lagi. Ini penting untuk segera dilakukan," kata Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (5/4/2017).

Menurut dia, peta rawan bencana sebenarnya sudah dimiliki, namun peta yang ada belum detail menjangkau hingga pelosok. Nantinya peta daerah rawan tipe A akan mencakup tidak hanya daerah permukiman, melainkan juga mencakup daerah pertanian di lereng-lereng gunung dan di pinggir sungai.

Pakde Karwo juga mengatakan, saat ini dirinya sedang berkomunikasi dengan Komisi E DPRD Jatim, sehingga rencana kerjasama dengan geolog dan UGM serta ITS segera disetujui. "Akan kami komunikasikan dengan dewan," ujarnya.

Terkait longsor Ponorogo, Pakde Karwo memastikan peringatan dini bencana sebenarnya sudah diberlakukan. Bahkan malam sebelum longsor, warga juga telah diungsikan ke tempat yang aman. Namun ketika pagi tiba, warga memilih balik ke rumah dan memanen jahe, sehingga akhirnya bencana tersebut menerjang dan menyebabkan 28 orang tertimbun longsor.

Pasca longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo ini, pemprov Jatim juga meminta ahli geologi untuk mencarikan tempat aman bagi para pengungsi. Karena permasalahan longsor bukan hanya di lokasi atas, namun di bagian bawah juga ada masalah dan berbahaya.

"Ini aspirasi dari warga, bukan hanya sekarang ini, tapi kalau banjir besar di bawahnya juga ada masalah dan berbahaya, jadi di bagian bawah juga harus dipikirkan. Kita minta langkah bagaimana kalau hujan deras di bawah itu," pungkasnya. (tok/ted)