REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sebanyak 217 kejadian bencana menerjang Kota Sukabumi dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2021. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada 2020 yang hanya sebanyak 199 kejadian bencana.

"Pada 2021 tercatat sebanyak 217 kejadian yang tersebar di tujuh kecamatan dan angka ini naik dibandingkan dengan 2020 sebanyak 199 kejadian," ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, Selasa (4/1).

Akibat kejadian tersebut ditaksir nilai kerugian mencapai sebesar Rp 9.205.135.350. Sementara luas area terdampak 54,70 hektare dan 194 kepala keluarga (KK) terdampak dan 5 KK di antaranya mengungsi.

Pada 2021, juga kata Zulkarnain, ada korban jiwa yang meninggal dunia sebanyak dua orang. Sementara kerugian materill yakni 452 unit bangunan rusak yang terdiri atas 21 unit rusak berat, 66 unit rusak sedang, dan 365 unit rusak ringan.

"Bulan November merupakan frekuensi tertinggi yang dilaporkan masyarakat karena tercatat 58 kasus dan terendah bulan Agustus 6 kasus," imbuh Zulkarnain.

Jenis bencana yang paling banyak yaknk cuaca ekstrem sebanyak 74 kejadian dan 70 kali kejadian dan terendah gempa bumi dua kali. Zulkarnain menerangkan, nilai kerugian yang terbesar berasal dari jenis kebakaran Rp 3.747.500.000 dengan prakiraan luas area terdampak 0,26 hektare.

Berikutnya disusul dengan taksiran kerugian banjir mencapai Rp 2.113.550.000 dan prakiraan luas area terdampak 52,89 hektare. Sementara wilayah tertinggi kasus bencana berada di Kecamatan Gunung Puyuh sebanyak 47 kali kejadian dan yang tertinggi berasal dari Kelurahan Karang Tengah. Sedangkan daerah terendah kasus bencana di Kecamatan Baros.

Berbagai kasus bencana ini kata Zulkarnain telah ditangani BPBD Kota Sukabumi. Di antaranya melakukan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat dan pasca bencana.

Misalnya menetapkan Keadaan Status Siaga Banjir dan Longsor dari 15 November 2021 dan berakhir pada 30 April 2022. Selanjutnya melakukan Komunikasi, informasi dan edukasi bencana kepada masyarakat dari elemen aparat, petugas, mahasiswa, Sibat, siswa, pengelola wisata, serta partai politik dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dengan tercapai sasaran sebanyak 1.939 orang.

Upaya lainnya ungkap Zulkarnain, menggelar Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April. Pada momen ini dimeriahkan Lomba Video Pendek Simulasi Mandiri Bencana yang diikuti oleh SKPD dan Kecamatan di lingkungan Pemkot Sukabumi.

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Tujuh negara bagian di Malaysia dilanda banjir pada hari Minggu (2/1/2022) dan ribuan orang dievakuasi. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia, kondisi tersebut menjadikan total orang yang terkena dampak hujan lebat dalam dua minggu terakhir menjadi lebih dari 125.000.

Mengutip Reuters, badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Malaka, Negeri Sembilan dan Sabah masih terkena dampak banjir, dan 8.727 orang berlindung di 128 pusat bantuan.

Sebanyak 125.490 orang telah terkena dampak banjir secara nasional, katanya, di mana 117.700 pengungsi telah kembali ke rumah.

Banjir biasa terjadi di pantai timur Malaysia selama musim hujan tahunan antara Oktober dan Maret, tetapi curah hujan yang luar biasa deras yang dimulai pada 17 Desember membuat ribuan orang mengungsi dan mengganggu layanan darurat.

Menurut tweet polisi yang mengutip Inspektur Jenderal Acryl Sani Abdullah Sani, lima puluh orang tewas dalam banjir, dan dua masih hilang.

Mengikuti peringatan departemen meteorologi tentang hujan lebat yang terus menerus, Pusat Pengendalian Bencana Nasional telah mengeluarkan pemberitahuan kesiapsiagaan operasi bencana.

Menurut pernyataan yang sama, Departemen Irigasi dan Drainase juga mengeluarkan peringatan air pasang antara 2-5 Januari, dan memperingatkan penduduk di pantai barat di Semenanjung Malaysia.

Malaysia mengatakan akan memberikan 1,4 miliar ringgit (US$ 336,22 juta) dalam bentuk bantuan tunai dan bentuk bantuan lainnya bagi mereka yang terkena banjir parah bulan ini. 

Pemerintah Malaysia juga mencari dana sebesar US$ 3 juta dari Dana Iklim Hijau PBB untuk mengembangkan rencana nasional dalam beradaptasi dengan perubahan iklim.