BANDA ACEH - Pengamat Hukum Lingkungan Hidup dan Sosial Aceh, M Nur, mengatakan banjir di Aceh Utara dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir ini akibat alih fungsi hutan yang sangat tinggi, seperti di Kecamatan Cot Girek dan Langkahan yang berada di Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureto dan Krueng Jambo Aye.

Keadaan ini juga diperparah dengan hadirnya replanting sawit seluas 8.682,5 hektare, sementara di tahun 2019 tanaman sawit di Aceh Utara yang diremajakan mencapai 3.080 hektare, sedangkan HGU mencapai 240.812 hektare.

Itu artinya kerusakan lahan dan hutan Aceh Utara sangat tinggi atas nama ekonomi, sekalipun rakyat Aceh Utara masih banyak warganya miskin, ditambah derita akibat bencana ekologis tiap saat tak menentu.

”Perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemegang konsensi, baik itu HTI, HGU dan agenda Replanting sawit yang tak terkendali, minta semua pelaku bisnis bertanggung jawab terhadap keadaan yang merugikan rakyat Aceh Utara,” ujar M Nur mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh dalam rilisnya, Senin (3/1/2021).

M Nur menambahkan praktik ilegal loging di Aceh Uara maupun Bener Meriah dan sekitarnya dengan luas rata-rata 1.000 hektare lebih terjadi 5 tahun terakhir ini.

Itu artinya rusaknya hutan di Kabupaten Bener Meriah akan berkontribusi pada tingginya bencana ekologis di Aceh Utara dan Bireuen sebagai wilayah rendah/ pesisir.

Bukan hanya itu, kata M Nur, luas galian C dan jenis pertambangan lainnya yang tersebar di Aceh Utara baik itu di sungai maupun di daratan tentu berkontribusi pada tinggi bencana ekologis saat musim hujan maupun kering nanti.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan, bencana banjir di Aceh Utara disebabkan oleh kerusakan hutan akibat perambahan, alih fungsi hutan, perkebunan sawit dan ilegal loging di Hulu Sungai Krueng Keureuto, Geureudong Pase, Permata dan Mesidah Bener Meriah.

Selain itu, aktivitas penebangan liar marak terjadi di sekitar air terjun tujuh Bidadari.

Menurut dia, kegiatan ilegal loging sudah lama terjadi.

“Kami memiliki dokumen foto-fotonya,” ujar Ahmad Shalihin. (as)

sumber: https://aceh.tribunnews.com/2022/01/05/pengamat-banjir-akibat-alih-fungsi-hutan-yang-sangat-tinggi

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) proaktif dalam melakukan antisipasi potensi bencana di musim hujan akibat La Nina dan Hidrometeorologi. BPBD diminta jangan hanya duduk diam dan menunggu perintah untuk antisipasi.
 
"Intinya adalah gerak cepat melakukan mitigasi bencana, kordinasi, dan solusi efektif dari semua pihak," kata Khofifah, di Surabaya, Selasa, 4 Januari 2022.
 
Khofifah mengatakan, fenomena La Nina biasa diikuti Hidrometeorologi yang berakibat timbulnya bencana, seperti banjir bandang, puting beliung, longsor dan banjir  harus benar-benar diantisipasi dengan mitigasi yang komprehensif serta kordinasi yang efektif.

"Apalagi hingga bulan April mendatang, curah hujan masih berpotensi turun sangat tinggi. Waspada dan siap-siaga," ujarnya.
 
Khofifah mencontohkan, banjir lahar dingin Gunung Semeru yang kembali terjadi menjadi bukti bahwa perubahan iklim dan kebencanaan berlangsung secara dinamis. Sehingga mitigasi bencana, kewaspadaan menjadi sesuatu yang harus terus di koordinasikan kepada semua pihak.
 
"Tujuannya agar mengantisipasi terjadinya dampak bencana yang tidak kita harapkan," jelasnya.
 
Pada awal tahun 2022, Khofifah meminta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus bergerak merespon cepat kekhawatiran masyarakat. Baik jajaran di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan hingga semua sektor untuk bergerak mengantisipasi segala hal yang dibutuhkan masyarakat. 
 
"Jadi, semua pihak memang harus gerak cepat, proaktif, khususnya dalam melakukan mitigasi bencana menghadapi fenomena La Nina," katanya.