SEMARANG – Relokasi korban bencana tanah gerak di Jawa Tengah dipercepat. Sampai saat ini tercatat ada 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi, terbanyak di Kabupaten Tegal, disusul Purbalingga, Pemalang, dan Batang.
Percepatan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ini dilakukan bukan tanpa alasan. Selain wilayah tempat tinggal warga yang tak aman, juga masih tingginya curah hujan yang menyebabkan potensi bencana berlipat. Ditargetkan, secepatnya warga pindah dari pengungsian ke Hunian Sementara.
“Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman,” jelas Ahmad Luthfi di Kota Semarang, Rabu, (11/2/2026.
Lahan relokasi ini bukan semata tempat tinggal yang aman. Pemprov Jateng juga memperhatikan akses untuk pendidikan anak-anak, hingga akses mata pencaharian.
Dia merinci, ada 800 rumah yang akan direlokasi dari Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 Pemalang, dan 20 Batang.
Usai menentukan lokasi relokasi, langkah berikutnya adalah edukasi pada warga, agar segera mau pindah, lantaran tak semua warga dengan sukarela pindah ke hunian sementara. Alasannya, pekerjaan hingga harta benda yang terpaksa ditinggalkan.
Untuk itu Pemprov Jateng menggandeng unsur TNI dan Polri, untuk memberikan edukasi. Pemkab juga diminta terus mendekati masyarakat.
Di sisi lain, gubernur meminta Dinas Sosial mendata secara lengkap semua warga yang terdampak. Bukan hanya nama dan asal, namun juga pekerjaan hingga harta benda yang dimiliki. Tujuannya, saat proses relokasi tidak ada yang tercecer atau bahkan hilang.
Saat ini, lanjut Luthfi, warga terdampak tanah gerak Kabupaten Tegal masih tinggal di pengungsian. Semua kebutuhan dipastikan tercukupi. Termasuk untuk akses pendidikan bagi anak-anak di pengungsian.
“Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tandasnya.
Selanjutnya ia juga meminta pada bupati maupun wali kota untuk segera menetapkan status tanggap bencana lokal jika ada bencana yang berbahaya meski skalanya tak luas. Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan, yakni bukan hanya perihal evakuasi korban bencana namun juga perbaikan lebih lanjut.
“Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka pemerintah provinsi akan melakukan penanganan,” tegasnya.
Luthfi juga berpesan pada warga Jawa Tengah untuk tetap waspada akan adanya bencana alam. Lantaran saat ini curah hujan masih tinggi, dan potensi longsor, banjir, rob, tanah gerak bisa saja terjadi. (Humas Jateng)*ul