Jakarta - Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai fasilitator yang membantu program Kementerian Sosial, khususnya Kampung Siaga Bencana (KSB) menjadi sebuah keniscayaan.

“Sejak revitalisasi 2014, Tagana aktif sebanyak 27.654 personil, sebuah angka besar tapi belum memadai dibandingkan potensi kerawanan bencana, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada HUT Tagana ke-11 di Tagana Training Center Sentul Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/3).

Prestasi telah ditorehkan para personil Tagana yang telah bekerja tanpa pamrih, seperti penanggulangan bencana longsor di Banjarnegara, banjir Jawa Timur, banjir Kalimantan, banjir Indramayu, serta berbagai bencana lainnya di Indonesia.

“Saya bangga dengan prestasi dari personel Tagana. Bahkan, saat penyelamatan secara heroik seorang kakek di salah satu jembatan yang tekena banjir di Kota Bogor, ” ujarnya.

Para personel Tagana untuk terus mengembangkan motto, “We Are the First to Help and Care “ menjadi lebih nyata dan terasa oleh masyarakat.

Pencapaian yang sudah ada saat ini, tidaklah dimaknai sebagai titik antiklimaks sehingga menjadi euphoria berlebihan yang akhirnya statis dan cenderung turun.

Ke depan, Tagana agar lebih visioner dan memiliki kemampuan yang handal dan profesional dalam berkiprah untuk penanggulangan bencana, khususnya di bidang perlindungan sosial.

“Saya minta HUT Tagana ini, tidak semata seremonial tetapi menjadi ajang konsolidasi, tukar informasi, refleksi diri, serta membangun jiwa korsa dalam peningkatan silahturahmi antara tagana," tutur Khofifah.

sumber: GATRAnews

JAKARTA - Pemerintah menegaskan kesigapan aparat dalam penanganan bencana perlu ditingkatkan. Pasalnya, kecepatan tersebut menjadi bukti kesigapan pemerintah dalam membantu masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belajar dari kekurangan sebelumnya menangani bencana. Karena itu, semua komponen penanganan bencana harus selalu siap siaga. “Kesigapan, kecepatan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Dengan demikian, pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat di kala rakyat mengalami kesulitan,” kata Puan seusai menghadiri Rapat Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jakarta kemarin. Acara Rakornas BNPB dan BPBD dihadiri juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Mendagri Tjahjo Kumolo, dan diikuti sekitar 2000 peserta.

Menurut Puan, keberadaan dan respons cepat pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana. Kesigapan, lanjut Puan, juga menjadi poin penting bagi pemerintahan saat ini yang mengusung tekad “selalu hadir di tengah rakyat” sesuai dengan program Nawacita.

Untuk itu, Puan meminta jajaran aparat pemerintahan di pusat dan daerah aktif melakukan edukasi ihwal bencana terhadap masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana. “Hal ini juga menjadi sangat penting karena dengan demikian masyarakat bisa melakukan langkah-langkah yang bisa mengurangi risiko bencana, di antaranya jumlah korban.

Penting juga untuk memperhatikan tanda-tanda alam di sekitar kita yang bersumber dari kearifan lokal,” ujar Puan. Dalam kesempatan itu, Puan memberikan apresiasi terhadap seluruh pihak, termasuk aparat pemerintah, yang ikut berjibaku menangani bencana di seluruh pelosok negeri. Keberadaan mereka, kata Puan, telah meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana.

Ketua BNPB Syamsul Maarif mengungkapkan, dalam Rakornas ini fungsi utamanya adalah untuk mempersiapkan penanggulangan bencana alam tahun 2015 serta 2016 nanti. “Kita harus siap pascabencana yang selalu akan datang,” katanya. BNPB dan BPBD, kata dia, akan berusaha semaksimal mungkin selalu terdepan dalam setiap menghadapi bencana alam.

Dan di sisi lain, dia berharap dua lembaga tersebut untuk tidak menjadi jemawa lantaran keberhasilan dalam setiap menangani bencana. “BNPB dan BPBD hadir bukan memberikan janji, tetapi memberikan solusi,” tukasnya. Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, Indonesia dikelilingi berbagai kepulauan yang meliputi lautan serta gunung- gunung berapi yang masih aktif.

Oleh karena itu, Indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana alam. “Negeri kita negeri yang besar dengan penduduk nomor empat terbesar di dunia, tentu juga banyak masalah di negeri ini, yakni bencana,” ujar JK. JK juga menyinggung agar BNPB dan BPBD selalu berperan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tanggap terhadap berbagai bencana alam.

Menurut dia, tugas dua lembaga tersebut adalah mencegah dan memberi tahu masyarakat agar tanggap terhadap bencana. “Apabila tidak mendidik masyarakat maka bencana akan lebih besar lagi. Bagaimana mendidik dan mengajarkan masyarakat akan bisa mengurangi bencana,” tambahnya.

sumber: koran sindo