JAKARTA - Keluarga Besar Karo Institut Teknologi Bandung (KBK ITB) diwakili oleh sang Ketua Umum Arya Sinulingga dan Dewan Penasihat David Ketaren bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Selasa (9/5/2015).
Presiden Jokowi menerima KBK ITB yang merupakan inisiator #SaveTanahKaro dalam rangka melaporkan kondisi terakhir Bencana Sinabung. Seperti diketahui, kondisi Gunung Sinabung saat ini kembali naik statusnya menjadi 'awas'.
Dalam masterplan penanganan bencana Sinabung yang diberikan kepada Presdien Jokowi, KBK ITB menyampaikan, saat ini dibutuhkan payung hukum berbentuk Keppres yang membentuk Tim Koordinasi antarkementrian dan kelembagaan.
"Tim Koordinasi dibutuhkan karena selama ini semua lembaga masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dalam satu tim dalam melakukan penanggulangan bencana Sinabung," ujar Arya Sinulingga dalam keterangan tertulisnya.
Presiden Jokowi menerima usulan dari KBK ITB dan setuju dibuatkannya payung hukum Keppres pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Bencana Sinabung, supaya penanganan bencana ini tidak berlarut-larut. Presiden Jokowi juga mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan akan berkunjung ke Karo.
Arya Sinulingga menyampaikan, andaikan Keppres penanganan bencana Sinabung bisa dibawa saat Presiden Jokowi berkunjung ke Karo, tentu akan menjadi hadiah bagi masyarakat Karo. Presiden Jokowi menyambutnya sambil mengatakan bisa dipertimbangkan dan akan mengusahakannya.
Dalam masterplan yg disampaikan kepada Presiden Jokowi, KBK ITB juga menyampaikan erupsi Gunung Sinabung saat ini adalah bencana yang terus menerus terjadi dan telah merugikan perekonomian masayarakat di Karo sampai mengalami penurunan pertumbuhan sampai 45 persen.
Bencana berkelanjutan itu tidak hanya mengganggu masyarakat di seputar lingkar Sinabung tapi sudah masyarakat Karo secara keseluruhan. Sehingga penanganan relokasi sebaiknya tidak hanya di radius 3 kilometer (km) tetapi juga sampai radius 10 km.
Untuk masalah relokasi, KBK ITB mengharapkan percepatan pembangunan hunian di lokasi relokasi Siosar dan juga pembangunan fasum dan fasos di Siosar. KBK ITB juga menyampaikan dan mengusulkan supaya tanah untuk pertanian yang dialokasikan kepada warga di tempat relokasi tidak hanya seluas 0,5 hektar (Ha), tapi mencapai 2 Ha.
"Bila lokasi di Siosar tidak mencukupi, KBK ITB juga mengusulkan dua lokasi baru di Tanah Karo juga untuk relokasi, sehingga bisa menampung 2.053 kepala keluar (tujuh desa)," tambah Arya.
Di samping itu, turut diusulkan kepada Presiden Jokowi supaya bisa menaikkan jaminan hidup para penduduk di relokasi dengan memakai standar transmigrasi, sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Juga masalah jaminan pendidikan bagi anak-anak korban letusan Sinabung.
Sementara untuk penduduk yang terkena dampak Sinabung tapi tidak direlokasi, KBK ITB mengusulkan agar mereka tetap mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.
