JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin sinergi dengan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dalam upaya penanganan bencana alam. 

Mensos Khofifah Indar Parawansa berharap sinergi ini dapat semakin memperkuat upaya kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana. 

"Peran RAPI sangat dibutuhkan. Terutama saat terjadi bencana alam dimana jalur komunikasi dan listrik terputus," ungkap Khofifah saat menerima kunjungan Pengurus Nasional (Pengnas) Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di Ruang Kerja Mensos, Rabu (1/3/2017).  

Menurut Khofifah, keberadaan radio amatir terbukti menjadi salah satu bagian krusial dalam penyebaran informasi yang valid pada penanggulangan suatu bencana. 

Penyebaran informasi terkait bencana yang cepat dan akurat mampu mempercepat kordinasi dan layanan serta meminimalisir jumlah korban akibat bencana alam. Terlebih, kata dia, jaringan sinyal operator telepon selular belum merata di seluruh Indonesia. 

Eksistensi RAPI dalam memberi bantuan komunikasi darurat ini, kata Khofifah, tentu saja menjadi modal kuat dalam upaya penanganan bencana. Tidak hanya meminimalisir jumlah korban, komunikasi yang tepat dan akurat juga bisa membantu jangkauan bantuan bagi pengungsi. 

"Jadi kedepan diharapkan tidak ada lagi cerita masyarakat atau pengungsi yang terlantar karena bantuan tidak merata karena RAPI bisa menginformasikan dengan cepat titik-titik sebaran pengungsi," ucapnya dalam siaran pers Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial RI. 

Khofifah menambahkan, RAPI telah menjadi Sahabat Taruna Siaga Bencana (Tagana). Setiap kali terjadi bencana, Tagana dan RAPI bahu-membahu dalam memberi pelayanan kepada para korban. Oleh karena itu, Kemensos akan memperkuat kerjasama tersebut dalam bentuk nota kesepahaman (MoU). 

"Saat hari jadi Tagana 24 Maret mendatang akan ada penandatanganan MoU antara Kemensos dan RAPI dalam hal penanganan bencana," tuturnya. 

Khofifah berharap kedepan kerjasama antara Kemensos dan RAPI bisa lebih ditingkatkan. Tidak hanya dalam hal penanganan bencana alam, namun juga berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing. 

Khofifah berharap, RAPI ikut membantu menyisir penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), sehingga bisa segera tertangani. (*)

sumber: timesindonesia

Jakarta - Banjir dan longsor di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo pada Minggu 26 Februari 2017 kemarin, diminta jadi pembelajaran untuk pemerintah daerah.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, tiap pemerintah kabupaten atau kota harus menyiapkan anggaran dana tak terduga untuk antisipasi bencana alam. Paling tidak sediakan dana sekitar Rp 4-5 miliar.

Karding pun memuji pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah mempunyai dana tak terduga.

"Saya dengar Provinsi Jateng juga sudah menyiapkan anggaran dana tak terduga hingga Rp 42 miliar," ucap Karding dalam keterangannya, Selasa (28/2/2017).

Bukan hanya itu, dia pun meminta relawannya, segera mengumpulkan informasi lokasi rawan banjir dan longsor di Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Magelang.

"Kita berdoa bencana alam tidak terjadi, namun kita juga perlu siaga bila ujian bencana datang, agar tak tergopoh-gopoh," kata Karding.

Dia menuturkan, berdasar informasi yang didapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak November hingga Desember 2016 kemudian Januari, Februari dan Maret 2017, La Nina akan terus meningkat sehingga potensi longsor akan semakin tinggi.

Bencana longsor dan banjir, kerap terjadi di Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo sejak Oktober 2016 lalu.

"Semakin tinggi curah hujannya, semakin tinggi potensi longsor dan bencana yang akan dihadapi. Untuk itu relawan AKK, masyarakat dan pemerintah harus berupaya bersama," tutur Karding.

Menurut Sekjen DPP PKB itu, bencana alam, ibarat bom waktu. Bisa meledak kapan saja, namun juga bisa diantisipasi dengan cara memotong kabel pemicunya.

"Selain soal tanggap bencana, juga mengubah perilaku, kegiatan merusak alam yang dapat memicu longsor dan banjir harus dihindari. Termasuk soal penambangan yang tidak tepat," pungkas Karding.

sumber: Liputan6.com