Jakarta - Meksiko diguncang gempa berkekuatan 7,1 Skala Richter (SR). Akibat gempa tersebut, dilaporkan 119 orang tewas.

Dilansir dari Reuters, Rabu (20/9/2017), korban meninggal paling banyak terdapat di negara bagian Morelos, tepat di sebelah selatan Mexico City. Di Moreles setidaknya ada 54 korban tewas akibat gempa.

Sirene berbunyi saat gempa terjadi di Meksiko. Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto mengatakan, 27 bangunan roboh akibat gempa.

Laporan awal menunjukkan daerah yang paling parah terkena adalah negara bagian Morelos, tepat di sebelah selatan Kota Meksiko. Sedikitnya 54 orang tewas di sana, menurut seorang pejabat negara bagian. Pihak berwenang melaporkan kematian lainnya di Mexico City, dan di negara tetangga Puebla dan Negara Bagian Meksiko.

Dilansir AFP dan Reuters, Badan Geologi Amerika Serikat (USGS) menyebut pusat gempa terletak 5 mil (8 km) sebelah tenggara Atencingo di negara bagian Puebla pada kedalaman 32 mil (51 km). Namun belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak.

Salah satu televisi Meksiko menggambarkan banyaknya mobil yang hancur karena terkena puing-puing bangunan yang hancur karena gempa. Warga pun berlarian ke jalanan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, saluran listrik dan telepon juga mati karena gempa.

Presiden Enrique Pena sendiri saat gempa terjadi sedang dalam penerbangan ke Oaxaca. Melalui akun Twitter miliknya dia mengatakan akan segera kembali untuk menghadapi gempa di Meksiko City.

Gempa tersebut terjadi beberapa jam setelah warga berpartisipasi dalam latihan gempa di seluruh negeri pada peringatan gempa dahsyat yang menewaskan ribuan orang pada tahun 1985.

Selain itu, Meksiko juga baru saja diguncang gempa berkekuatan 8,1 SR pada 7 September lalu. Akibat kejadian tersebut, 98 orang dikabarkan tewas.
(bis/dkp)

Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan pemerintah dalam menyiapkan skema asuransi bencana nasional dinilai mendesak direalisasikan di tengah masifnya peristiwa bencana alam yang menimpa sejumlah wilayah di dunia.

Yasris Y. Rasyid, Direktur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia, menilai sebagai antisipasi dari kondisi terburuk akibat bencana, yakni tidak adanya proteksi asuransi, diperlukan skema public private partnership (PPP) ataupun instrumen lain, yaitu CAT Bond atau surat utang yang diterbitkan dari tertanggung dan asuransi untuk mengantisipasi risiko katastropik.

Pasalnya, dia menjelaskan di Indonesia saat ini baru ada perluasan jaminan asuransi harta benda untuk risiko angin topan (taifun) atas setiap harta benda yang diasuransikan.

“Jadi belum merupakan auransi bencana yang bersifat katastropik,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (11/9/2017).

Yasril mengatakan saat ini Maipark tengah menawarkan konsep asuransi bencana alam nasional sebagai bagian dari disaster financial risk melalui asuransi bagi Indonesia. Asuransi ini, jelasnya, bersifat wajib yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa, yakni saling tolong menolong dan gotong royong untuk proteksi diri dari risiko bencana alam.

Jaminan utama asuransi ini ada pada risiko yang bersifat katastropik, seperti gempa bumi, tsunami, topan dan bencana alam lainnya. “Skema penggantianya berbentuk PPP, yaitu kerja sama pemerintah dengan swasta, dan tidak mengandalkan pada biaya pasca bencana yang dipastikan sangat besar”.

Yasril menilai di negara lain asuransi bencana alam serupa juga sudah dijalankan, seperti di Jepang dengan proteksi utama terhadap gempa bumi dan tsunami, di Turki untuk gempa bumi, dan negara-negara Karibia dengan perlindungan utama dari gempa bumi dan topan.

“Filipina juga sedang mengembangkan asuransi bencana alam nasional ini dengan risiko utama gempa bumi, tsunami dan taifun,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah bencana melanda wilayah Benua Amerika. Badai Irma menerjang wilayah Florida, Amerika Serikat, dan Karibia. Sebelumnya, Badai Harvey juga melanda wilayah Texas, Amerika Serikat.

Di Meksiko, gempa berkekuatan 8,1 Skala Richter mengguncang Mexico City hingga Guatemala. Sementara itu, bencana banjir besar melanda sejumlah negara di Asia, khususnya Bangladesh, India, dan Nepal.