logo2

ugm-logo

masyarakat harus diberikan mitigasi bencana

Wapres: masyarakat harus diberikan mitigasi bencana

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu, mengatakan mitigasi atau persiapan bencana harus sedini mungkin disosialisakan kepada masyarakat supaya ketika bencana datang, warga dapat tanggap menyelamatkan diri.

Wapres Kalla mencontohkan bencana alam tsunami yang menimpa wilayah Aceh pada 2004 lalu dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat untuk menghadapi bencana alam.

"Ini pembelajaran bagi kita semua bahwa masyarakat harus dibudayakan agar diberikan mitigasi bagaimana memahami apabila bencana tersebut datang lagi, ya mudah-mudahan bencana itu tidak lagi di Sumatera atau di Indonesia," kata Wapres saat membuka Lokakarya dan Seminar Nasional "Membangun Masyarakat Tangguh Bencana secara Inklusif dan Berkelanjutan" di Jakarta, Rabu.

Wapres menceritakan kembali pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami di Samudera Hindia yang menelan 250 ribu jiwa, termasuk 170 ribu di antaranya menimpa warga Aceh dan sekitarnya.

Jumlah korban jiwa di Banda Aceh lebih besar daripada di Pulau Simeulue, yang lokasinya lebih dekat dengan pusat gempa. Hal itu terjadi, menurut Wapres Kalla, karena masyarakat di Pulau Simeulue sudah memiliki sikap tanggap bencana, sehingga ketika gempa melanda mereka langsung menuju ke lokasi perbukitan.

"Di Pulau Simeulue itu hanya 11 orang yang meninggal, padahal lebih dekat dengan bencana gempa. Itu karena di Simeulue ada budaya bahwa begitu gempa, ada bencana alam, masyarakatnya langsung ke ketinggian. Sedangkan sebaliknya di Banda Aceh, karena tidak mempunyai budaya tersebut, masyarakatnya malah lari ke laut," jelas Jusuf Kalla.

Oleh karena itu, Wapres berharap pemerintah daerah bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Badan SAR Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana.

Penanggulangan Bencana di Indonesia Saat Ini Lebih Teratur

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membuka seminar dan lokakarya bertajuk Membangun Masyarakat Tangguh Bencana secara Inklusif dan Berkelanjutan di Hotel Millennium, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya penanggulangan bencana di dalam negeri saat ini dianggap jauh lebih teratur dibandingkan sebelum terjadinya tsunami Aceh pada Desember 2004 silam. "Penanggulangan bencana di Indonesia saat ini sudah jauh teratur dibanding sebelum (terjadi) tsunami," ujar Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Sebab, saat ini sudah ada lembaga yang melakukan upaya penanganan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas). "Ada BNPB, ada Basarnas, menolong orang-oramg yang kena bencana. Dua itu hampir sama tugasnya menyelamatkan orang dari bencana," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.

Seperti BNPB dan Basarnas, PMI juga didorong memperluas peranannya kepada masyarakat luas di Tanah Air dalam hal yang sama. "Memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat, memang masyarakat harus dimotivasi," ucap Kalla. PMI juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama agar siap siaga terhadap bencana alam banjir. 

"Banjir merupakan masalah bersama. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektoral, semua pihak bisa berperan dan terlibat aktif. Baik swasta, masyarakat, maupun Pemerintah," kata Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI, Sumarsono. Alasannya, kemitraan yang terjalin tersebut akan memudahkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi.

"Pihak lain seperti swasta, masyarakat yang terdampak bisa berperan aktif untuk bisa mengakses informasi, melakukan mitigasi atau aksi terkait dengan permasalahan banjir," kata dia.

sumber: https://nasional.kompas.com

More Articles ...