logo2

ugm-logo

Langsa Gelar Rakor Rencana Penanggulangan Bencana 2020-2022

LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menggelar rapat koordinaasi (Rakor) penyusunan Rencana Pen­anggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa 2020-2022. Ke­giatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dibuka oleh Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM di Hotel Harmoni Langsa, Rabu (8/7).

Marzuki Hamid menga­takan kawasan rawan ben­cana alam di daerah agar dapat dimasukkan ke dalam penyusunan Rencana Pen­anggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa tahun 2020-2022. Dia meminta SKPK ter­kait dapat memetakan wilayah yang berpotensi bencana banjir, kebakaran, dan keke­ringan.

“Peta wilayah bencana yang ada di daerah terma­suk di Kota Langsa ini harus dimasukkan dalam peny­usunan rencana PRB tahun 2020-2022,” ujarnya. Marzuki Hamid menambahkan, untuk penyusunan RPB ini harus dilakukan dengan cermat, melibatkan seluruh pihak ter­kait supaya dapat diusulkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Langsa. Dia menilai dalam menga­tasi bencana selama ini sering terjadi terjadi kepanikan, mun­gkin masih kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan RPB dalam bekerja, baik dari personil penanggulangan bencana itu sendiri maupun masyarakat yang terkena musi­bah.

“Mudah-mudahan darui hasil rakor yang dilaksanakan oleh BPBA ini dapat melahir­kan SOP dan RPB yang tepat, cepat dan terukur,” pungkas Wakil Wali Kota.

Sedangkan Kasi Kesiap Siagaan BPBA,Fazli SKM Mkes menyebutkan rakor ini untuk memberikan pan­duan memadai bagi Pemko Langsa, dalam hal kegiatan penanggulangan bencana. Menurut Fazli, untuk men­goptimalkan penanggulangan bencana harus difokuskan pada indikator penilaian kap­asitas daerah tersebut. Dia menambahkan juga harus parameter risiko bencana dasar yang jelas dan terukur, serta melindungi masyarakat di seluruh wilayah ini dari bencana.(hbl)

BNPB rencanakan bangun pusat-pusat penanggulangan bencana

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya merencanakan membangun pusat-pusat penanggulangan bencana di daerah untuk memaksimalkan penanganan bencana di Indonesia.

"Melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami merencanakan pembangunan pusat logistik, pusat kesiapsiagaan, dan pusat komando krisis," kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.

Doni mengatakan pihaknya merencanakan membangun tujuh pusat logistik penanggulangan bencana, tiga pusat kesiapsiagaan bencana, dan tiga pusat komando krisis darurat bencana.

Menurut Doni, pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di daerah dengan menyinergikan potensi-potensi yang ada.

"Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antardaerah, antarlembaga, dan antara pusat dan daerah," tuturnya.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendukung rencana pemerintah membangun pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut, karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Kita sendiri merasakan selama ini penyaluran logistik untuk penanggulangan bencana di daerah kerap kali ada kendala," katanya.

Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta BNPB untuk menyediakan logistik yang sesuai dengan kebutuhan daerah mengingat masing-masing daerah memiliki kerawanan dan demografi yang berbeda.

"Harus dipastikan pasokan kebutuhan logistik antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda, menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah," tuturnya.

More Articles ...

Berita