logo2

ugm-logo

Blog

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana 2017

Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada


Yogyakarta, 25 – 27 Oktober 2017

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana merupakan suatu kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Divisi Manajemen PKMK FK UGM. Tahun ini kegiatan tersebut diselenggarakan selama 3 hari yaitu pada25-27 Oktober 2017 di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bersamaan dengan agenda Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Tujuan dari kegiatan pameran ilmiah sebagai media tambahan bagi mahasiswa dalam belajar dan memahami tentang manajemen bencana khususnya sektor kesehatan. Mahasiwa dapat melihat dan berinteraksi secara langsung dengan para penggiat bencana, melihat dokumentasi pengalaman penanganan bencana, dan diskusi mengenai konsep-konsep tentang bencana.

pameran 1

Dok. PKMK FK UGM
Kunjungan mahasiswa ke booth Pameran Bencana

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, PhD, Sp.OG(K) dengan pemukulan gong. Pameran ilmiah mendapatkan dukungan dari Fakultas Kedokteran, karena sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang selama ini hanya menerima pengetahuan tentang manajemen bencana di kelas. Mahasiswa tidak hanya membayangkan, namun dengan pameran ilmiah ini mahasiswa dapat melihat dan mempelajari alat yang sering dipergunakan dalam penanganan bencana, serta sharing pengalaman dengan penggiat bencana yang turut mengikuti pameran ilmiah secara langsung seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, Tim Bantuan Medis Mahasiswa (TBMM) FK UGM, dan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM.

pameran 2

Dok. PKMK FK UGM
Proses perkuliahan mahasiswa di venue Pameran Ilmiah

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana 2017 berbarengan dengan Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia, sehingga ditampilkan juga karya tulis ilmiah yang telah dikirimkan oleh peserta dari seluruh Indonesia. Mahasiswa banyak berdatangan dan sangat antusias mengunjungi booth pameran pada saat jam istirahat agar tidak mengganggu perkuliahan. Mahasiswa yang berdatangan dari Pendidikan Dokter, Ilmu Keperawatan dan Pascasarjana FK UGM yang memang memiliki blok kebencanaan dalam kurikulum pembelajaran.

Perkuliahan mahasiswa Pendidikan Dokter pun dialihkan di venue diselenggarakannya pameran ilmiah baik dari kelas reguler maupun internasional. dr. Bella Donna, M.Kes dan dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS(K) yang merupakan pengajar dalam blok tersebut menjelaskan tentang manajemen bencana yang dilanjutkan dengan diskusi mahasiswa. Proses pengajaran di luar kelas tersebut dimoderatori oleh Madelina Ariani, MPH yang juga merupakankonsultan di PKMK FK UGM.

pameran 3

Dok. PKMK FK UGM
dr. Bella Donna, M.Kes dan dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS(K) bersama mahasiswa

Pameran ilmiah manajemen bencana sendiri pertama kali diselenggarakan pada 2010 pada akhir kurikulum blok 4.2 yang kini dikenal dengan blok D.2 tentang Health System and Disaster. Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM dan Pokja Bencana FK UGM bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum bencana kesehatan di Fakultas Kedokteran terutama Pendidikan Kedokteran, Ilmu Keperawatan, dan pascasarjana dengan minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) FK UGM.

 

Reporter: Wisnu Damarsasi, MPH

Reportase Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas

Reportase

Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas

(Primary Health Care Disaster Plan)

 

Hari 1

Hari Pertama, 20 November 2017

Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di Puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan) diikuti oleh tenaga Puskesmas, civitas akademika dan LSM yang bergerak di bidang bencana dari berbagai daerah. Workshop ini resmi dibuka oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM dr. Bella Donna, M.Kes. Workshop berlangsung selama 2 hari di Yogyakarta. Tujuan kegiatan ini puskesmas sebagai pemegang peranan utama terdepan untuk kesiapan bencana dan penanganan korban jika terjadi bencana diharapkan dapat menangani korban dalam jumlah yang banyak jika terjadi bencana, bahkan dapat mengidentifikasi potensial terjadinya bencana di lingkungan puskesmas.

h1 phcdp 1

Dok. PKMK FK UGM.
Pembukaan Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan) oleh dr. Bella Donna, M.Kes

Pembicara pertama dalam workshop ini disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD tentang konsep penanggulangan bencana bidang kesehatan dan peran puskesmas dalam penanggulangan bencana yang dipandu oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Hendro menyebutkan bahwa Public Health Emergency Preparedness (PHEP) merupakan kemampuan dari sistem kesehatan masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, masyarakat dan individu untuk mencegah, melindungi, merespon dengan cepat dari keadaan darurat yang terkoordinasi dan berkesinambungan. Prinsip PHEP yang harus dipenuhi diantaranya health risk assessment, legal climate, roles and responsibilities, incident command system, public engagement, epidemiology functions, laboratory functions, counter measures and mitigation strategies, mass health care, public health information and communication. Di akhir sesi materi pertama banyak peserta yang bertanya mengenai persyaratan lokasi pengungsian, penilaian kondisi bangunan saat terjadi bencana.

dhdp 2

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD saat Menyampaikan Materi tentang
Konsep Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan dan Peran Puskesmas
dalam Penanggulangan Bencana

Materi kedua mengenai PHCDP dalam akreditasi puskesmas, komponen PHCDP dan pengorganisasian sistem komando disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes yang dipandu oleh Intan Anastasia N.P.,M.Sc., Apt. Bella menyampaikan bahwa akreditasi puskesmas masuk dalam manajemen penunjang layanan klinis yang di dalamnya terdapat manajemen emergency yaitu wabah, bencana dan krisis kesehatan sehingga kesiapan penanggulangan bencana di puskesmas sangat penting dilakukan. Selanjutnya, Bella memaparkan tentang komponen PHCDP pada puskesmas yang terdiri dari Bab I hingga Bab VIII serta lampiran dan form yang diperlukan dalam dokumen PHCDP. Pada sesi akhir materi kedua, Bella menyampaikan materi mengenai pengorganisasian sistem komando yaitu tentang prinsip-prinsip pengorganisasian, sistem pengembangan pengorganisasian di puskesmas, uraian tugas dan terkait kartu tugas. Bella menyebutkan bahwa konsep pengorganisasian dasarnya adalah organisasi harus jelas dan sederhana, dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat, tidak ada pembentukan organisasi yang baru tetapi pengembangan organisasi yang ada dan memastikan bahwa pelayanan Puskesmas tetap berjalan.

h1 phcdp 1

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Bella Donna, M.Kes saat Menyampaikan Materi tentang
Akreditasi Puskesmas, Komponen PHCDP dan Pengorganisasian Sistem Komando

Materi ketiga para peserta diberikan materi tentang analisis risiko dan SOP worksheet penentuan analisis risiko yang disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes yang dipandu oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Bella menyampaikan bahwa analisis risiko merupakan suatu penilaian potensi ancaman bencana di suatu wilayah dan menilai dampak apa saja yang ditimbulkannya sehingga dapat dilakukan mitigasi dan kesiapsiagaannya. Tiga langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis risiko yaitu mencari kemungkinan potensi ancaman bencana, menghitung dampak bencana dan menganalisis risikonya. Perhitungan untuk analisis risiko bencana dapat menggunakan Hazard Vulnerability Analysis (HVA) Tools yaitu alat yang digunakan untuk membantu menentukan jenis, kemungkinan terhadap bahaya, ancaman dan kejadian bencana dengan menggunakan indikator risiko bencana, dari materi ini peserta diberikan penugasan untuk menilai risiko bencana sesuai dengan ancaman bencana yang terjadi di wilayah kerja puskesmas masing-masing.

h1 phcdp 1

Dok. PKMK FK UGM.
Para Peserta saat Mengerjakan Penugasan yang diberikan oleh panitia
Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas

Materi keempat, pada hari pertama workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di puskesmas tentang logistik dan fasilitas worksheet menyusun organisasi yang disampaikan oleh dr. Sulanto Saleh Danu, yang dipandu oleh Intan Anastasia N.P.,M.Sc., Apt. Sulanto menyampaikan bahwa pengelolaan logistik pada saat terjadi bencana sangat penting dilakukan oleh institusi kesehatan dalam menangani keadaan bencana. Kategori perbekalan atau logistik pada saat terjadi bencana diantaranya : obat-obatan, ketersediaan air bersih dan kesehatan lingkungan, suplai peralatan kesehatan, suplai makanan, perlindungan aliran listrik, logistik dan administrasi, kebutuhan per individu, sumber daya manusia seperti relawan, dan suplai sembako.

Sulanto menyebutkan bagian logistik bertanggung jawab pada pengadaan, penyiapan personil, peralatan baik medis maupun non medis, mendukung seluruh kegiatan pelayanan kesehatan, mendukung kelangsungan komunikasi internal dan eksternal, memfasilitasi kelangsungan transportasi dan memfasilitasi untuk isolasi dan dekontaminasi.

h1 phcdp 1

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Sulanto Saleh Danu saat Menyampaikan Materi
Logistik dan Fasilitas Worksheet Menyusun Organisasi

Hari pertama, kegiatan workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan) ditutup dengan penyampaian materi tentang SPO untuk puskesmas disaster plan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Madelina menyampaikan bahwa SPO dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, untuk memahami materi yang diberikan peserta diberikan berbagai penugasan terkait dokumen disaster plan di puskesmas.

h1 phcdp 1

Dok. PKMK FK UGM.
Madelina Ariani, SKM., MPH saat Menyampaikan Materi
SPO untuk Puskesmas Disaster Plan

 

Reporter : Nilasari., SKM., MPH.

Reportase Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan

Reportase

Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan

(District Health Disaster Plan)


Hari 1

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan (District Health Disaster Plan) yang dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah resmi dibuka oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) dr. Bella Donna, M.Kes. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan Dinas Kesehatan dapat memiliki draft penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan sesuai dengan daerah masing-masing.

dhdp 1

Dok. PKMK FK UGM.
Pembukaan Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan (District Health Disaster Plan) oleh dr. Bella Donna, M.Kes

Hari pertama, dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD mengawali penyampaian materi pertama tentang kerangka konsep penanggulangan bencana bidang kesehatan yang dipandu oleh Wisnu Damarsasi, MPH. Hendro Wartatmo menyebutkan public health emergency preparedness (PHEP) merupakan rencana kesiapan menghadapi krisis bencana di masyarakat yang harus terkoordinasi dan kontinyu. Prinsip yang harus ada dalam petunjuk teknis penanggulangan krisis kesehatan di daerah adalah dasar hukum, pembagian tugas yang harus jelas, health risk assessment, melibatkan publik (sosialisasi untuk pendidikan kepada masyarakat), laboratory function, mitigasi, informasi dan komunikasi.

Pada sesi diskusi, peserta menanyakan kewenangan antara Dinas Kesehatan dan BPBD dalam penanggulangan krisis kesehatan di daerah. Hendro Wartatmo menyebutkan BPBD lebih tinggi kewenangannya dibandingkan Dinas Kesehatan karena BNPB setara dengan Kementerian Kesehatan. Kaitan dengan kebencanaan yang menjadi koordinator di daerah adalah BPBD namun BPBD tidak memiliki unit kesehatan contohnya BPBD Yogyakarta sehingga urusan kesehatan sebaiknya dilakukan Dinas Kesehatan. Lebih lanjut menurut Hendro, supaya tidak terjadi timpang tindih tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Gubernur di setiap daerah.

dhdp 2

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD menyampaikan Materi Kerangka Konsep Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

Sebelum memasuki materi kedua para peserta melakukan Pretest untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang penanggulangan bencana dan krisis bidang kesehatan di daerah (District Health Disaster Plan).

Materi kedua mengenai “Pengorganisasian” disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Bella menyampaikan rencana penyusunan organisasi harus berdasarkan organisasi yang telah ada yang digunakan sehari-hari karena perubahan besar berpotensi gagal, maka harus dibuat sederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan dan dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat. Setiap Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda dan fleksibel serta terkait kebencanaan. Sebaiknya Dinas Kesehatan menggunakan struktur organisasi komando. Struktur organisasi kebencanaan lazimnya terdiri dari ketua (komando bencana), sekretariat, liaison officer, logistik, perencanaan, keuangan dan operasional yang memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Di Dinas Kesehatan sebaiknya yang menjadi komando bencana bukan kepada dinas. Mengingat kepala dinas akan sibuk dengan urusan birokrasi ketika terjadi bencana, dikhawatirkan akan menganggu koordinasi penanggulangan bencana secara langsung.

Bella juga menjelaskan pentingnya kartu tugas (job action sheets/JAS) dan Emergency Medical Team (EMT)- Tim Reaksi Cepat (TRC). EMT dikenal dengan banyak istilah bisa tim kesehatan, tim reaksi cepat, tim tanggap darurat dan lain-lain yang memiliki beberapa tipe berdasarkan tingkat keperawatan, ukuran, kapasitas dan kemampuan untuk memberikan pelayanan dan TRC terdiri dari medical services, epidemiologi, tenaga sanitasi dan lainnya.

Pengorganisasian yang terpenting menurut dr. Bella Donna adalah Dinas Kesehatan mengambil peran dalam klaster kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan, kesehatan jiwa, sanitasi dan kualitas air, DVI, KIA, gizi, kesehatan reproduksi. Dinas kesehatan harus mampu mengorganisasikan fasilitas kesehatan dibawah komandonya, yaitu puskesmas dan rumah sakit untuk memiliki upaya penanggulangan bencana.

Analisis risiko bencana dan krisis kesehatan merupakan materi ketiga yang disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Analisis bencana merupakan suatu penilaian potensi ancaman bencana di suatu wilayah dan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat melakukan mitigasi atau penanggulangan sebelum terjadinya bencana. Langkah-langkah melakukan analisis risiko bencana meliputi kemungkinan potensi ancaman; potensi dampak terhadap manusia, gangguan layanan kesehatan, masyarakat dan fasilitas kesehatan; dan analisis risiko.

Dalam rencana kontingensi, analisis risiko dapat digunakan untuk membuat skenario, asumsi dampak kemudian respon apa yang akan dilakukan. Perhitungan analisis risiko bencana dapat digunakan dengan hazard vulnerability analysis (HVA) tools. HVA tools merupakan alat yang digunakan untuk membantu menentukan jenis, kemungkinan terhadap konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian bencana menggunakan indikator risiko bencana. Peserta sangat antusias menyelesaian tugas untuk menghitung dan mempertimbangkan nilai risiko dan hazard mapping sesuai dengan daerah atau wilayah kerja dinas kesehatan.

dhdp 3

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Bella Donna, M.Kes menyampaikan Materi Pengorganisasian dan Materi Analisis Risiko Bencana dan Krisis Kesehatan

Materi keempat, “Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Dinas Kesehatan Disaster Plan” disampaikan oleh konsultan di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM Madelina Ariani, SKM., MPH. Madelina menjelaskan SPO digunakan untuk memenuhi standar-standar yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. Beberapa daftar SPO dalam bencana seperti pengaktifan (pemberhentian tim bencana dinas kesehatan, penyiapan tenaga di rumah sakit dan puskesmas, penerimaan (distribusi, pelaporan bantuan medis/non medis) dan pengiriman tim EMT. Penentuan kebutuhan SPO didasarkan pada pengalaman bencana yang pernah terjadi, pustaka dan evaluasi dari simulasi. Lebih lanjut, Madelina menyampaikan SPO dalam dokumen disaster plan dinas kesehatan dapat diletakkan pada bab tersendiri atau di lampiran, disatukan sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta terkait SPO disaster plan dinas kesehatan, maka diberikan penugasan untuk mengindentifikasi SPO yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan antusiasme peserta sangat tinggi.

dhdp 4

Dok. PKMK FK UGM.
Madelina Ariani, SKM., MPH menyampaikan materi Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Dinas Kesehatan Disaster Plan dan Antusian Peserta Mengerjakan Penugasan

Sesi terakhir disampaikan oleh konsultan di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM Intan Anatasia N.P., M.Sc. Apt mengenai materi “Komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan”. Intan menjelaskan komponen-komponen dari dokumen penanggulangan bencana di Dinas Kesehatan, mulai dari Bab I hingga Bab V serta lampiran dan form yang diperlukan. Pada akhir sesi, peserta sangat antusias untuk melakukan diskusi dan menyelesaikan tugas terkait penyusunan draft disaster plan di Dinas Kesehatan.

dhdp 5

Dok. PKMK FK UGM.
Intan Anatasia N.P., M.Sc. Apt menyampaikan Materi Komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan

 

Reporter : Muhamad Syarifuddin, SKM., MPH


 

24th Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine

(APSCCEM)

Bali – Indonesia, 3 Agustus 2017


Sesi I

ASIA PACIFIC SYMPOSIUM ON CRITICAL CARE

Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine (APSCCEM) yang ke-24 diselenggarakan di Bali, Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti beberapa peserta multi disiplin dan dari berbagai negara. Sesi pertama mengambil topik Safe Community for Emergencies and Disaster dimoderatori oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD yang merupakan dosen dan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Pembicara pertama oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS yang membahas tentang Implementation of Safe Community in Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan jumlah kematian yang tinggi akibat emergencies situation bersama dengan India dan China. Sistem Penanggulangan Dawat Darurat Terpadu (SPGDT) telah dideklarasikan sejak 17 tahun yang lalu, dan SPGDT tersebut dibedakan menjadi 2 yakni SPGDT sehari-hari dan SPGDT saat bencana. Untuk komunitas awam diperlukan suatu pelatihan basic life support (BLS)/ bantuan hidup dasar (BHD) untuk perlindungan diri. Safe community merupakan salah satu hal penting untuk mencapai emergency response system yang terintegrasi. Meskipun di Indonesia telah ada PSC 113 sejak 17 tahun lalu, namun hal itu termasuk lambat dibandingkan negara lain.

Pembicara kedua ialah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dan Koordinator Umum Brigade Siaga Bencana (BSB) Kab. Bantaeng dr. Andi Ihsan, DPDK yang membahas tentang “Dukungan Pemerintah Kab. Bantaeng dalam Mewujudkan Safe Community di Kab. Bantaeng melalui PSC 119”. Penjajakan sebelum dibentuknya BSB, maka pemerintah melakukan kunjungan langsung ke masyarakat untuk mengetahui masalah kesehatan. Akhirnya pada 2009, terbentuk emergency service yang dinamakan Brigade Siaga Bencana (BSB) dan melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang dalam hal bantuan mobil ambulan. Dengan berjalannya waktu maka BSB berubah nama menjadi PSC 119 dengan melibatkan BPBD Kabupaten Bantaeng dengan fungsi yang masih sama seperti sebelumnya.

Pembicara terakhir dalam sesi pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dr. Mochamad Mastur, MM yang membahas tentang Implementasi Public Safety Center (PSC) di Kabupaten Tulungagung. PSC yang dimiliki oleh Kab. Tulungagung terbentuk sejak n 2015 dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kegawatdaruratan kepada masyarakat dengan cara memperpendek response time. Sejak 2012, dilakukan penataan antar rumah sakit karena dilatarbelakangi tingginya kematian yang diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman ke rumah sakit sehingga akan terlambat juga untuk mendapatkan penanganan. Untuk saat ini semua ambulan telah dilengkapi oleh radio komunikasi dan android sehingga dapat terpantau untuk lokasinya.

MATERI:

pdfPri  THE IMPLEMENTATION OF SAFE   COMMUNITY IN IND

pdfDR ANDI IHSAN - BANTAENG Indonesian

pdfDinkes Kab Tulungagung - Indonesian


Reportase Webinar Divisi Manajemen Bencana

Kurikulum: Disaster Nursing

Kamis, 27 April 2017

Laboratorium Leadership FK UGM


webinar series april

Webinar series dari Divisi Manajemen Bencana untuk April mengangkat topik Kurikulum: Disaster Management. Pertemuan ini dimoderatori oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep selaku dosen keperawatan FK UGM dan pembicara Syahirul Alim, S.Kp, PhD yang merupakan dosen keperawatan FK UGM.

Pemateri menjelaskan bahwa bencana kesehatan menurut WHO merupakan suatu gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat yang berdampak pada manusia, ekonomi, atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat itu sendiri. Sementara dari Internasional Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) menyebutkan bahwa rumus bencana yakni kerentanan dan bahaya dibagi dengan kapasitas.

Fase bencana dibagi dalam 3 fase yakni pre insiden, insiden, dan post insiden. Perawat memiliki peran penting dari tiap fase bencana tersebut. Berdasarkan Internasional Council of Nurses (ICN) kompetensi perawat dalam bencana dibagi menjadi 10 kompetensi yang dibagi dalam beberapa fase yakni pada fase mitigasi yakni 1) pengurangan risiko, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan, serta 2) perencanaan dan pengembangan kebijakan. Fase kesiapsiagaan terdiri dari kompetensi 1) akuntabilitas, praktek etik dan legal, 2) komunikasi dan berbagi informasi, 3) pendidikan dan kesiapsiagaan. Fase respon terdiri dari 1) perawatan komunitas, 2) perawatan individu dan keluarga, 3) perawatan psikologis, dan 4) perawatan pada kelompok rentan. Sedangkan pada fase pemulihan dan rehabilitasi terdapat kompetensi kebutuhan perawatan jangka panjang.

Saat ini pada program studi ilmu keperawatan FK UGM sedang mengembangkan kurikulum keperawatan bencana, dimana untuk kurikulum ini mencakup 6 SKS. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini maka tingkat kesadaran tentang keperawatan dalam bencana akan meningkat. Dalam kurikulum tersebut tidak hanya terdiri dari perkuliahan, namun juga praktikum, skills lab, tutorial, serta akan dimasukkan ke dalam kurikulum dalam pendidikan profesi dengan membuka stase khusus bencana.

Pertemuan webinar kali ini sangat interaktif, karena peserta banyak mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Hal ini dikarenakan keperawatan bencana merupakan suatu hal yang belum banyak diimplementasikan baik dalam dunia pendidikan maupun dalam praktek di rumah sakit. Harapannya profesi dari perawat bencana yang tergabung dalam Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) ikut berperan dan menjembatani untuk peningkatan kompetensi bagi seluruh perawat tentang keperawatan bencana dan dapat bergabung dalam Emergency Medical Technicians (EMT) pada saat terjadi bencana.

Reporter: Wisnu Damarsasi, MPH