Blog

Menteri Desa Marwan Jafar Perkuat Program Daerah Tangguh Bencana

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar berencana memperkuat program Daerah Tangguh Bencana guna mengurangi risiko bencana di daerah tertinggal.

Pasalnya, masih banyak daerah yang belum memiliki regulasi yang baik dalam menghadapi bencana, termasuk banjir.

"Program ini bertujuan untuk mengantisipasi kelemahan daerah dalam mengatasi bencana. Melalui program ini, kita mencoba untuk mengkonversi daerah rawan bencana menjadi daerah tangguh bencana," ujar Marwan.

Menurut Marwan, dari 122 daerah tertinggal saat ini, terdapat 96 daerah yang masuk kategori rawan bencana.
Tingginya jumlah tersebut, mendorong Menteri Marwan untuk mempercepat realisasi program tersebut.

"Karena anggaran kita terbatas, program ini akan dilakukan bertahap. Kita juga bisa manfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko bencana," ujarnya.

Terdapat tiga esensi yang akan dilakukan dalam daerah tangguh bencana. Hal tersebut berkaitan dengan regulasi, pendekatan kelembagaan dan investasi.

"Regulasi penanggulangan bencana harus jelas. Ketika planning sudah siap, pelaksanaan secara kelembagaannya bagaimana. Kemudian investasi berkaitan dengan fasilitas seperti DAM dan sebagainya. Fasilitas yang bisa dibantu akan kita bantu, seperti halnya early warning system untuk mendeteksi bencana misalnya," ujarnya.

Selain itu, Menteri Marwan juga akan melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, melalui bimbingan teknis bencana.

Melalui hal tersebut, daerah diharapkan memiliki pemahaman dan peka terhadap bencana.

"Pemahaman dan kepekaan masyarakat dalam menghadapi bencana ini juga investasi. Akan kita bantu melalui Bimtek (Bimbingan Teknis)," ujarnya.

sumber: tribunnews

Hujan di Atas Normal, Bandung Barat Nyatakan Siaga Bencana

BANDUNG BARAT- Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Bandung Barat menetapkan status siaga bencana hingga tiga bulan ke depan sebagai langkah peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam.

Ini dilakukan mengingat informasi dan analisis Badan Metreologi, Kilomatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, yang memprediksi wilayah Kabupaten Bandung Barat akan diguyur hujan deras dengan intensitas diatas normal hingga pertengahan April mendatang.

Sekretaris BPBD Kabupaten Bandung Barat Harry mengatakan, diprakirakan hingga pertengahan April sifat hujan di atas normal dengan kriteria 151-300 mm. Penetapan status siaga ini dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penangan lebih lanjut secara konsisten yang meminimalisir dampak bencana.

“Perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanggulangan bencana,” ungkapnya di Ngamprah, Senin (8/2/2016) siang.

Menghadapi musim hujan seperti sekarang, lanjutnya, masyarakat dihimbau tetap waspada dan melaporkan jika di sekitar lingkungan terdekat terjadi pergerakan tanah sebagai langkah antisipasi jika terlihat tanda-tanda akal terjadi bencana alam.

“BPBD Kabupaten Bandung Barat memiliki 57 orang personil, sekalipun di bagian administrasi tetap bisa diterjunkan ke lapangan manakala terjadi bencana alam, ” imbuhnya.

Dia menambahkan, selama musim hujan telah terjadi 20 kali bencana baik longsor, banjir bandang, maupun angin‬ puting beliung namun masih dalam skala kecil.

Bencana alam tanah longsor merupakan yang paling sering terjadi‬ pada musim hujan bahkan pada tahun 2014. Kejadian longsor di Kabupaten Bandung Barat terbanyak kedua setelah Kabupaten Bogor. (Tri/MSU)

sumber: FOKUSJabar.com

Kaum Disabilitas Butuh Pedoman Mitigasi Bencana

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh diminta memfasilitasi kaum berkebutuhan khusus (disabilitas) dengan merumuskan panduan dasar dan pelatihan mitigasi bencana kepada kaum difabel, serta membahani masyarakat umum tentang disabilitas. Hal tersebut merupakan rekomendasi workshop “Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Inklusif” yang digelar Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA), 30-31 Januari 2016 di Hotel Lading, Banda Aceh.

Ketua Umum FKM-BKA, Syarifuddin dalam sambutannya, Minggu (31/1) mengatakan, kaum difabel di Aceh sepatutnya mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang representatif, apalagi saat bencana datang. “Bencana itu datang tak diundang, dan pergi juga tak disuruh. Untuk itu kami butuh perhatian bukan sekedar bantuan,” ujarnya. Menurutnya, panduan dasar dan pelatihan kebencanaan bagi kaum disabilitas harus menjadi prioritas, sebab wilayah Aceh rawan bencana.

Dia menambahkan, forum yang saat ini dipimpinnya tersebut melibatkan semua jenis disabilitas guna pemenuhan hak-hak disabilitas. “Walau baru seumur jagung, forum ini sudah punya 7 cabang di Aceh yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat, Bireuen, Pidie, Sabang, Aceh Besar dan Banda Aceh,” kata Syarifuddin, seraya menyebut pihaknya telah memilih tiga tokoh peduli kaum disabilitas yaitu Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dan 2 anggota DPRK Banda Aceh Irwansyah dan Zulfikar Abdullah.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal usai menerima penghargaan yang diserahkan Ketua DPD Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI) Aceh, Haflinda SPd menyebutkan, pihaknya merasa belum berbuat optimal bagi kaum disabilitas di Aceh. “Terus terang saya merasa malu menerima award ini. Namun komitmen zero diskriminasi terhadap kaum disabilitas, seperti Raqan kota ramah disabilitas terus kita dorong,” ujar Illiza.

Menurutnya, Pemko Banda Aceh terus berusaha mempersiapkan tenaga pendidik yang mampu mentransfer ilmu kepada kaum disabilitas.(fit)

sumber: tribunews

Hadapi Kerawanan Bencana, Tagana Sleman Tambah Personel

bencana alam

SLEMAN -- Guna menghadapi cuaca ekstrem yang menimbulkan kerawanan bencana, saat ini Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Sleman tengah menyiapkan penambahan personel.

Sekretaris Tagana Sleman, Nanang Heri Trianto, menyampaikan, penambahan personel tersebut dilakukan untuk mengimbangi jumlah bencana yang semakin banyak terjadi.

"Rencana penambahan personel tahun ini sebanyak 50 orang. Semuanya tersebar di berbagai desa," kata Nanang, Senin (1/2).

Menurutnya, saat ini jumlah personel Tagana mencapai 162 orang yang tersebar di 17 kecamatan. Nanang menjelaskan, setiap di desa pasti ada personel Tagana, minimal satu atau dua orang.

Sementara untuk wilayah rawan bencana, seperti di kawasan Lereng Merapi, jumlah personel Tagananya bisa mencapai lima sampai tujuh orang per desa.

Adapun wilayah prioritas satu bagi Tagana adalah daerah bantaran sungai yang berhulu di Merapi, seperti Kecamatan Ngemplak. Sebab, daerah tersebut cukup rawan terkena bencana banjir lahar dingin.

Wilayah prioritas dua adalah kawasan rawan angin kencang, seperti Tempel, Mlati, dan Moyudan. Sementara wilayah prioritas tiga adalah kawasan rawan longsor, yaitu Prambanan.

"Pada dasarnya seluruh wilayah di Sleman berpotensi terjadi bencana. Maka itu, kita harus siap siaga," ujarnya.

Guna mempersiapkan kesiagaan bencana, saat ini Tagana telah melakukan pendampingan pada desa-desa rawan bencana.

Di antaranya, pendampingan sosial, psikologis, dan siklus pergudangan kebencanaan. Selain itu, satuan yang berada di bawah kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial (Disnakersos) ini tengah mengupayakan pengintegrasian kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah.

"Kami sudah tiga tahun menyelenggarakan Tagana Goes to School. Harapannya, kurikulum kesiapsiagaan bencana bisa masuk di lembaga pendidikan Sleman," tutur Nanang.

Adapun kendala yang dihadapi Tagana saat ini terletak pada masalah pendanaan. Di mana sumber keuangan untuk kegiatan Tagana masih berasal dari anggaran Disnakersos Sleman.

Artinya belum ada kemandirian secara kelembagaan. Namun, menurut Nanang, hal tersebut tidak menghambat kinerja Tagana dalam menangani bencana.

Di sisi lain, ia pun menilai, Disnakersos Sleman cukup tanggap dalam menyediakan fasilitas kebencanaan yang saat ini dikelola oleh Tagana, seperti angkutan tanggap bencana dan sekretariat Tagana.

Sementara itu, Kepala Disnakersos Sleman, Untoro Budiharjo, menyampaikan, Tagana merupakan unit satuan kebencanaan yang keberadaannya cukup penting mengingat wilayah bagian utara DIY ini memiliki kerawanan bencana yang lumayan tinggi.

Di antaranya longsor, angin kencang, dan banjir lahar dingin. "Selama ini kami sendiri berupaya untuk memfasilitasi keberadaan Tagana. Bukan kenapa-napa, sebab mereka memiliki peranan penting di lapangan saat bencana terjadi," tuturnya.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

RS UMM Fasilitasi Simulasi Bencana di RSI Aisyiyah

MUHAMMADIYAH Disaster Management Center (MDMC) bersama Rumah Sakit Islam (RSI) Aisyiyah menggelar simulasi penanggulangan bencana rumah sakit, Sabtu (30/1). Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui RS UMM bersama sejumlah stakeholders seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kelurahan Kasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Malang, kepolisian, dinas kesehatan, hingga pemadam kebakaran (Damkar) turut serta dalam kegiatan ini.

Wakil Direktur RS UMM, dr Thontowi Djauhari MKes saat ditemui di sela-sela pelaksanaan simulasi mengatakan, RS UMM memberikan bantuan satu unit ambulan dan dua tenaga perawat serta tim medis dari mahasiswa untuk menyukseskan simulasi ini. “Simulasi ini penting sehingga jika ada bencana nantinya antar rumah sakit bisa saling komunikasi,” ujarnya.

Selain kerjasama antar rumah sakit, kata Thontowi, simulasi ini juga untuk mensinergikan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan stakeholders terkait untuk bersama-sama membantu jika ada bencara di rumah sakit.

Senada, Ketua MDMC PP Muhammadiyah, H Budi Setiawan menjelaskan, simulasi ini merupakan bentuk program bernama Kesiapsiagaan Rumah Sakit dan Kesiapan Masyarakat dalam Situasi Darurat dan Bencana atau Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED).

“Kita bersama di sini ingin menguji dokumen Rencana Kedaruratan Bencana Rumah Sakit (RKB RS) dan Dokumen Rencana Aksi Komunitas (RAK) FPRB Kelurahan Kasin, sehingga tercipta dokumen RPBS yang teruji dan dipahami oleh stakeholders juga jajaran internal serta eksternal RSI Aisyiah,” kata Budi.

Sementara itu, perwakilan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Charless T Pellham mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang resiko bencananya sangat besar. “Kami harap dari kerjasama ini, dapat meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia,” ucap Charless.

Sama halnya yang diucapkan Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir Medi Herlianto. Ia menyebut, Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki indeks kebencanaan sangat tinggi. “Semua daerah di Pulau Jawa ini punya potensi bencana yang sama tingginya. Karena itu, simulasi ini penting untuk menurunkan resiko bencana tersebut,” katanya.

Dalam gelaran ini, RSI Aisyiah disimulasikan mengalami kebakaran di lantai tiga pada pukul 10.00 WIB. Pihak RS kemudian mengevakuasi pasien yang berada di lantai dua dan tiga untuk menuju lantai satu, kemudian pasien yang berada di lantai empat, lima, dan enam dievakuasi ke lantai tujuh atau lantai teratas gedung ini. Bersamaan dengan kebarakan di RSI Aisyiah, terdapat pula kasus kecelakaan yang harus dilarikan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Usai simulasi, kegiatan ini akan dievaluasi oleh perwakilan Pengendalian Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Pusdiklat BNPB, dan beberapa mitra MDMC PP Muhammadiyah. (zul/han)