Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar masyarakat Jateng mewujudnyatakan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Pelestarian lingkungan hidup diyakininya bisa mengurangi risiko bencana.

“Peduli terhadap sungai, gunung maupun laut jangan hanya digembar-gemborkan, tidak perlu dengan ide atau gagasan yang tinggi dan hebat, melainkan harus dipraktikkan dengan nyata meskipun aksinya kecil,” katanya di Semarang, Senin (7/8/2017).

Menurut Ganjar, kepedulian terhadap sungai, gunung, dan laut terkait erat dengan pengurangan risiko bencana, namun juga menyangkut keindahan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta investasi intelektual. “Sebagai contoh, pengelolaan air di Umbul Ponggok, Kabupaten Klaten, yang mampu mengemas sumber air menjadi tempat wisata menarik dan menghasilkan pendapatan bagi desa setempat hingga mencapai lebih dari Rp10 miliar,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengapresiasi masyarakat yang menggalakkan program tebar benih ikan ke sungai atau menanam pohon bagi orang yang menikah. Ganjar menyebutkan, Provinsi Jateng butuh kekuatan-kekuatan berbagai kelompok termasuk masyarakat, perguruan tinggi melalui riset-risetnya, serta pemerintah untuk memunculkan kepedulian semua pihak terhadap sungai, gunung, serta laut.

“Setidaknya keterlibatan komunitas-komunitas peduli alam dan lingkungan guna pengurangan risiko bencana,” katanya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga awal Agustus 2017, kejadian bencana di Jateng 2016 naik dibanding 2015, yakni dari 1.573 kejadian menjadi 2.112 atau 34,2%. Kejadian bencana terbanyak adalah banjir 296 kali, tanah longsor 970 kali, kebakaran 468 kali, angin topan 418 kali dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Universitas Brigham Young University (BYU), Ronald Albert Harris berpendapat, ada beberapa kelompok masyarakat tidak mengetahui sejarah tsunami di wilayahnya.

Misalnya, masyarakat di Waingapu, Sumba Timur. Selain itu masyatakat di Bali juga tidak mengetahui bahwa mereka hidup di bekas endapan tsunami purba.

Padahal, menurut penelitian Ron, mengetahui sejarah bencana di lokasi tempat tinggal merupakan hal penting bagi keberlangsungan masyarakat setempat. Selain itu, sebagai upaya penyusunan gagasan mitigasi bencana yang efektif dan efisien.

Hal ini dikatakan Ron dalam diskusi terkait mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (4/8/2017), sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/8/2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ron, beberapa gagasan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dapat menjadi acuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk beberapa wilayah di Jawa dan pulau-pulau Sunda kecil, misalnya.

Berdasarkan penelitian, Ron Harris menggagas jargon 20–20–20.

"Angka itu bukan sekedar angka yang kemudian muncul begitu saja. Namun, angka ini berdasarkan kalkulasi saintifik yang memperhitungkan durasi gempa yang terjadi, kecepatan tsunami dan wilayah evakuasi aman," kata Sutopo, melansir ucapan Ron.

Adapun yang dimaksud dengan 20–20–20, yakni 20 detik gempa (5 km/det x 200 det = 100 km zona pecah), 20 menit evakuasi (tsunami velocity) dan 20 meter ketinggian (tsunami model menunjukkan 20 m gelombang run-up).

Meskipun demikian, menurut penelitian Ron, konsep mengenai mitigasi itu bisa berbeda-beda angkanya di setiap wilayah. Sebab, harus adaptasi dengan konteks wilayah.

"Mungkin saja di Ambon 20–10–20, atau di Bali 20–20–10," ucap Sutopo, mengutip Ron.

Ron, menurut Sutopo, juga mengkritisi pemasangan rambu di beberapa daerah, salah satunya di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Mencermati realitas dan hasil penelitian di lapangan maka untuk melihat kembali pemasangan rambu evakuasi seperti yang terpasang di Kuta Lombok. Rambu evakuasi tersebut menurutnya tidak mengarahkan pada tempat yang tinggi namun arah evakuasi masih menunjukkan wilayah yang terkena genangan tsunami," kata Sutopo.

Sementara itu, upaya mitigasi di Pulau Dewata juga membutuhkan pendekatan di beberapa sektor seperti budaya, mengingat sesuai peraturan daerah yang mengizinkan bangunan dengan tinggi maksimal 15 meter.

Di sisi lain, berdasarkan pemodelan tsunami dari BYU bahwa dengan gempa bermagnitudo 9 di zona subduksi selatan Bali dapat memicu tsunami hingga lebih dari 20 meter.

Sementara terkait tanda peringatan, sebagian besar masyarakat memilih sirine. Data ini diambil dari warga di Pelabuhan Ratu, Pacitan, dan Pangandaran.

Namun, menurut Sutopo, Ron menegaskan bahwa terkait alat peringatan bencana itu perlu dipastikan selalu dalam kondisi baik atau tidak rusak.

"Sebagian besar masyarakat di Pelabuhan Ratu, Pacitan, dan Pangandaran memilih sirine. Namun yang terjadi, apakah semua sirine yang terpasang berfungsi secara baik?," tutur Sutopo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, kembali meletus dengan melontarkan abu setinggi 4,2 kilometer. Letusan tersebut juga meluncurkan awan panas sejauh 4,5 kilometer ke arah tenggara dan timur pada Rabu (2/8) sekitar pukul 10.00 WIB.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menolong para penduduk terdampak.

"Sejauh ini berdasarkan laporan diketahui letusan itu membuat ribuan penduduk terdampak langsung dari hujan abu vulkanik," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (2/8).

Menurut Iskan, para penduduk terdampak itu sudah pasti membutuhkan suplai masker agar tidak tidak mengalami gangguan pernapasan. Dia menyebut, beberapa wilayah di sekitar kaki Gunung Sinabung bisa dikatakan mengalami dampak bencana yang parah. Hujan abu menyebar di beberapa tempat seperti di Desa Perbaji, Sukatendel, Temberun, Perteguhen, Kuta Rakyat, Simpang Empat, Tiga Pancur, Selandi, Payung, dan Kuta Gugung.

"Kondisi itu membuat warga membutuhkan masker dan air untuk membersihkan lingkungan. Apalagi berdasarkan laporan diketahui, di Desa Perbaji jarak pandang saat ini hanya tinggal 20 meter karena tertutup abu tebal," ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk itulah Iskan meminta BNPB dan BPBD segera melakukan kordinasi penanggulangan bencana meletusnya Gunung Sinabung. "Perlu dipikirkan langkah-langkah antisipatif, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban pascaterjadinya bencana," kata dia.

TEMPO.CO, Amuntai - Direktur Perlindungan Sosial dan Bencana Alam Kementerian Sosial Adhy Karyono mengatakan Kementerian Sosial menargetkan pembentukan 540 kampung siaga bencana (KSB) pada 2017.

Menurut dia, keberadaan KSB sangat mendesak untuk menekan risiko korban makin tingginya bencana alam dan nonalam di sejumlah daerah.

“Sampai sekarang sudah terbentuk 497 KSB, dan akan dibentuk lagi 540 KSB dalam tiga bulan ke depan. Kalimantan Selatan sudah dibentuk 19 SKB,” kata Adhy Karyono di sela pembentukan KSB Danau Lestari di Desa Danau Terati, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kamis, 27 Juli 2017.

Adhy terus menyiapkan masyarakat yang punya kemampuan mitigasi dan evakuasi saat menghadapi bencana. Menurut dia, pembentukan SKB mesti lolos assessment dan daerah rawan bencana alam, seperti Desa Danau Terati yang kerap disapu banjir.

“Apalagi tahun 2017 kan anomali cuaca. Wilayah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan mulai muncul titik api dan tanah longsor,” ujar Adhy.

Menurut dia, Kementerian Sosial cuma sanggup mengalokasikan dana Rp 100 juta per SKB. Adapun pemerintah provinsi juga punya keterbatasan anggaran. Itu sebabnya, Adhy mendorong pemerintah kabupaten responsif atas pembentukan SKB di setiap kabupaten.

“Tanpa harus menunggu bantuan provinsi dan pusat sudah melakukan tindakan sendiri. Kami juga mendorong ada shelter-shelter bencana karena ada 233 kabupaten harus waspada bencana alam,” ucap Adhy sambil menambahkan, bahwa Kemsos sedang berfokus membentuk gugus tugas menghadapi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Fokusnya di Riau, Kaltim, Kalteng, Aceh, Papua, dan Maluku Utara.”  

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan masyarakat desa mesti tanggap ketika datang musibah bencana. Ia berharap pembentukan SKB meningkatkan keahlian masyarakat dalam mitigasi dan evakuasi bencana alam dan nonalam.

“Bapak-bapak harus siap menghadapi segala bencana. Mohon bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya mengantisipasi bencana dan membantu korban,” kata Menteri Khofifah.