SEKADAU, TRIBUN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau menggelar pelatihan kepada masyarakat, agar memiliki kemampuan dasar dalam menangani kondisi darurat saat bencana. Kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Nanga Mahap sejak 8-10 Mei.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sekadau Akhmad Suryadi mengatakan, pelatihan penanganan kondisi darurat bencana itu agar masyarakat memiliki kemampuan dasar dalam menangani kondisi darurat bencana. Pelatihan itu, kata dia, juga diisi dengan simulasi mitigasi bencana.

“Pelatihan itu diberikan untuk membentuk desa tangguh bencana (Destana). Artinya Desa Nanga Mahap akan jadi pilot project destana di Kabupaten Sekadau,” ujarnya kepada Tribun Kamis (11/5/2017).

Ia juga mengatakan, masyarakat akan diberikan pelatihan tentang kondisi darurat saat bencana, seperti banjir, longsor, angin puting beliung hingga kebakaran lahan maupun permukiman.

“Harapannya tentu masyarakat memiliki kemampuan untuk menangani kondisi darurat,” katanya.

Untuk itu, masyarakat diharapakn memiliki kepekaan akan potensi terjadinya bencana. Sehingga, bila bencana benar-benar terjadi maka masyarakat sudah siap. “Mereka tahu kemana tempat berlindung dan bagaimana menangani kondisi darurat. Ini untuk menghindari jatuhnya korban jiwa saat bencana itu terjadi,” tuturnya.

Akhmad menuturkan, pelatihan tersebut berdasarkan Perbup Nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pembentukan Desatana dan SK Bupati Nomor 360/262/BPBD-PB/2017 tentang Penetapan Destana.

“Pemilihan Desa Nanga Mahap, karena potensi bencana di desa ini cukup tinggi, terutama bencana banjir,” pungkasnya.

Banyumas – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta agar kabupaten/kota segera membentuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui layanan Public Safety Centre (PSC) 119. Layanan ini berguna untuk menekan angka kematian akibat kondisi gawat daurat bagi korban sebelum ditangani oleh rumah sakit. Kondisi kritis itu terjadi akibat kecelakaan maupun bencana alam.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr Yulianto Prabowo mengatakan PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat kesehatan. Layanan ini dibentuk tahun 2016 bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk membantu penangan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak hanya berhubungan dengan kecelakaan tetapi juga dalam situasi kritis, misalnya bencana alam.

Yulianto mengungkap, dari 35 kabupaten/kota, baru 21 daerah yang telah membentuk PSC 119. Padahal, kata dia, Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat bencana yang tinggi. Menurut dia, diperlukan langkah cepat menangani kondisi gawat darurat jika terjadi bencana.

“Jawa Tengah merupakan ‘supermarket’ bencana seperti tanah longsor, angin ribut, gunung meletus, banjir dan bencana lainnya. Untuk menekan korban jiwa maka. Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program ini,” tandasnya.

Yulianto menjelaskan, Gubernur Jawa Tengah juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 18/2017 tertanggal 18 April 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui layanan Public Safety Centre (PSC) 119.

“Oleh karena kami meminta kabupaten/kota di Jateng agar segera membentuknya. PSC 119 dibentuk untuk mempercepat penanganan dan pertolongan pada korban yang membutuhkan penangan segera,” ujarnya.

SPGDT melalui PSC 119 merupakan sistem yang menaruh perhatian untuk pelayanan emergensi sehari-hari. SPGDT merupakan koordinasi berbagai unit kerja dan didukung berbagai kegiatan profesi untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi penderita gawat darurat dalam keadaan sehari-hari.  Keberadaan leyanan ini ditandai dengan sistem komunikasi yang dikendalikan di call center sebagai pusat komunikasi dalam mengatur lalu lintas rujukan emergensi.

“Keberadaan call center harus didukung petugas yang jaga online 24 jam. Dengan penanganan gawat darurat yang direspon secara cepat, maka diharapkan akan menurunkan angka kematian dan angka kecacatan,” bebernya.

Yulianto mengemukakan, sejumlah kabupaten/kota dinilai telah berhasil membangun layanan PSC 119 ini. PSC 119 yang sudah terbentuk dan dinilai berhasil antara lain Kabupaten Banyumas, Wonosobo dan Kabupaten Batang.

Yulianto mengemukakan, Layanan PSC 119 Kabupaten Batang yang hanya menempati ruangan bekas Satpam dinilai yang terbaik dan mampu merebut inovasi dalam bidang kesehatan. Layanan PSC 119 di Batang diberi nama ‘Si Slamet’. Layanan ini bisa diunduh melalui playstore dan bisa digunakan oleh masyarakat luas guna melaporkan kejadian gawat darurat seperti kecelakaan lalu lintas sehingga korban cepat ditangani.

sumber: GATRAnews

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memastikan nutrisi dan gizi pengungsi korban bencana alam dalam masa tanggap darurat bencana terpenuhi.

Kementerian Sosial (Kemsos) dalam masa tanggap darurat bencana bertugas menyiapkan dapur umum dan logistik. Namun selain cukup pasokan makanan, gizi dan nutrisinya pun harus terpenuhi.

"Dalam koordinasi akselerasi perlindungan sosial kita antisipasi saat tanggap darurat jangan sampai logistik tidak tercukupi. Justru harus pula tercukupi gizi dan nutrisinya," katanya di Jakarta, Rabu (3/5).

Untuk itulah Kemsos menggandeng World Food Programme dalam komitmen tersebut.

Mensos mengungkapkan, selama periode hingga Mei 2017, Kemsos mencatat ada 961.440 orang yang terpaksa mengungsi karena terdampak bencana alam. Sementara itu 146 orang meninggal dunia karena terdampak bencana alam.

Sedangkan di tahun 2016 terdapat 2,87 juta pengungsi korban bencana alam dan 567 orang meninggal dunia.

"Kita ingin lakukan layanan pertama untuk bisa membantu dan melayani. Kita sudah punya tekad satu jam tiba di tempat bencana," ucapnya.

Tahun 2015 lanjut Mensos, taruna siaga bencana (tagana) telah berkomitmen satu jam setelah bencana, tagana siap melayani di lokasi kejadian.

Hanya saja yang perlu dilakukan saat ini adalah penguatan personel, armada dan sahabat tagana. Ia menambahkan saat ini Kemsos memiliki sekitar 31.000 tagana dan 600.000 sahabat tagana.

Menurutnya jumlah itu memang besar, namun melihat cakupan wilayah Indonesia yang begitu luas maka personel tagana perlu ditambah. Apalagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 323 kabupaten/kota memiliki resiko tinggi bencana alam.

Magelang - Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 323 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi. Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat segera melakukan deteksi zona merah oleh pembuatan peta daerah rawan bencana.

"Deteksi zona merah itu bisa dilakukan oleh seluruh aparat BPBD maupun BMKG. Namun untuk menyampaikan ke masyarakat, perlu ada sosialisasi kontinyu dan komprehensif oleh lembaga-lembaga terpercaya," jelas Khofifah di sela meninjau lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Grabag, Magelang, Selasa (2/5/2017).

Dia menyebutkan, hal ini pernah dilaksanakan di titik Sampang, Banjarnegara. "Saat itu memang Pemerintah Daerah menggandeng UGM untuk turun dan menyampaikan sosialisasi ke masyarakat," katanya.

Setelah sosialisasi zona merah, lanjut Khofifah, Pemda memiliki pekerjaan rumah untuk menyiapkan relokasi bagi warga. Pemda harus mencari lahan baru. Menurutnya, relokasi penting dilakukan untuk menghindari bencana alam dan kerugian yang lebih besar, terutama kehilangan nyawa.

"Kementerian Sosial nantinya akan memberi bantuan isi hunian tetap berupa perabotan rumah, peralatan dapur, tempat tidur dan lain sebagainya senilai Rp 3 juta," lanjutnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah melalui Kemensos juga akan mengembangkan dan memperbanyak keberadaaan Kampung Siaga Bencana (KSB). Kampung ini dimaksudkan untuk mempersiapkan warga di daerah rawan bencana menghadapi bencana alam. Target hingga 2019, berdiri sebanyak 1000 KSB.

Dalam kunjungan itu Mensos berkesempatan menengok korban luka, Aryati Rahayu (29) di RSUD Tidar Kota Magelang. Selanjutya Mensos juga menyerahkan bantuan sejumlah Rp 321 juta terdiri dari santunan kematian bagi 13 ahli waris korban meninggal sebanyak Rp195 juta, korban luka sejumlah Rp 15 juta kepada tiga orang, dan bantuan logistik sejumlah Rp 116,5 juta.