Purworejo - Cilacap dan Purworejo menjadi dua kota paling rawan bencana di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Purworejo, Boedi Hardjono.

"Sedangkan untuk indeks risiko bencana per Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah sendiri, Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-2 setelah Cilacap di urutan pertama dari 35 Kabupaten/ Kota," ungkap Kepala BPBD Purworejo, Boedi Hardjono ketika dihubungi detikcom, Kamis (15/3/2018).

Boedi menjelaskan daerah dengan berbagai karakteristik itu bisa menjadikan multi ancaman terjadinya bencana alam. Perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 hingga 2018 ini, Purworejo menempati urutan ke 18 dari 496 Kabupaten/ Kota se-Indonesia dengan skor 215 dan masuk kategori kelas risiko tinggi.

Boedi menilai data ini perlu menjadi perhatian bersama. Purworejo memiliki karakteristik bencana yang unik, dimana setiap terjadi banjir pasti juga terjadi tanah longsor.

Untuk menanggulangi bahaya ancaman bencana tersebut, pihaknya menilai perlu adanya perubahan perilaku menuju budaya aman bencana. Sosialisasi, gladi lapangan serta keterpaduan pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menurunkan risiko dari bencana tersebut.

"Di Purworejo ada 2 bencana yang selalu datang beriringan yakni banjir dan longsor. Respon yang cepat dalam penanganan sangat dibutuhkan, keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana menjadikan penanganan berjalan cepat, tepat, efektif dan efisien," lanjutnya.

Dari hasil survei kejadian bencana menunjukkan bahwa persentase tertinggi korban selamat disebabkan oleh kesiasiagaan diri sendiri. Namun demikian, kehadiran TNI, Polri, OPD terkait, relawan kebencanaan serta unsur lainnya merupakan jaringan yang kuat dan memiliki peran yang signifikan dalam penangan bencana.

Diwawancara terpisah, Asisten 1 Sekda Kabupaten Purworejo, Drs Murwanto menambahkan langkah pemerintah untuk meminimalisir dampak potensi bencana adalah dengan memberikan pengetahuan tentang kebencanaan kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana. Peralatan yang memadai tentunya juga menjadi penunjang dalam mengatasi hal tersebut.

"Perlu meningkatkan diklat, sosialisasi, penyediaan alat-alat pencegahan dan penanggulangan bencana seperti perahu karet, alat EWS dan lain-lain. Imbauan tentunya juga tak henti-hentinya disampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati, alam memang tidak bisa dilawan, namun kita bisa meminimalisir korban dengan mengenali tanda-tandanya," tutur Murwanto kepada detikcom usai menghadiri rakor di Gedung DPRD Purworejo, Jl Urip Sumoharjo No 4.

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu, mengatakan mitigasi atau persiapan bencana harus sedini mungkin disosialisakan kepada masyarakat supaya ketika bencana datang, warga dapat tanggap menyelamatkan diri.

Wapres Kalla mencontohkan bencana alam tsunami yang menimpa wilayah Aceh pada 2004 lalu dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat untuk menghadapi bencana alam.

"Ini pembelajaran bagi kita semua bahwa masyarakat harus dibudayakan agar diberikan mitigasi bagaimana memahami apabila bencana tersebut datang lagi, ya mudah-mudahan bencana itu tidak lagi di Sumatera atau di Indonesia," kata Wapres saat membuka Lokakarya dan Seminar Nasional "Membangun Masyarakat Tangguh Bencana secara Inklusif dan Berkelanjutan" di Jakarta, Rabu.

Wapres menceritakan kembali pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami di Samudera Hindia yang menelan 250 ribu jiwa, termasuk 170 ribu di antaranya menimpa warga Aceh dan sekitarnya.

Jumlah korban jiwa di Banda Aceh lebih besar daripada di Pulau Simeulue, yang lokasinya lebih dekat dengan pusat gempa. Hal itu terjadi, menurut Wapres Kalla, karena masyarakat di Pulau Simeulue sudah memiliki sikap tanggap bencana, sehingga ketika gempa melanda mereka langsung menuju ke lokasi perbukitan.

"Di Pulau Simeulue itu hanya 11 orang yang meninggal, padahal lebih dekat dengan bencana gempa. Itu karena di Simeulue ada budaya bahwa begitu gempa, ada bencana alam, masyarakatnya langsung ke ketinggian. Sedangkan sebaliknya di Banda Aceh, karena tidak mempunyai budaya tersebut, masyarakatnya malah lari ke laut," jelas Jusuf Kalla.

Oleh karena itu, Wapres berharap pemerintah daerah bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Badan SAR Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya penanggulangan bencana di dalam negeri saat ini dianggap jauh lebih teratur dibandingkan sebelum terjadinya tsunami Aceh pada Desember 2004 silam. "Penanggulangan bencana di Indonesia saat ini sudah jauh teratur dibanding sebelum (terjadi) tsunami," ujar Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Sebab, saat ini sudah ada lembaga yang melakukan upaya penanganan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas). "Ada BNPB, ada Basarnas, menolong orang-oramg yang kena bencana. Dua itu hampir sama tugasnya menyelamatkan orang dari bencana," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.

Seperti BNPB dan Basarnas, PMI juga didorong memperluas peranannya kepada masyarakat luas di Tanah Air dalam hal yang sama. "Memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat, memang masyarakat harus dimotivasi," ucap Kalla. PMI juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama agar siap siaga terhadap bencana alam banjir. 

"Banjir merupakan masalah bersama. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektoral, semua pihak bisa berperan dan terlibat aktif. Baik swasta, masyarakat, maupun Pemerintah," kata Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI, Sumarsono. Alasannya, kemitraan yang terjalin tersebut akan memudahkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi.

"Pihak lain seperti swasta, masyarakat yang terdampak bisa berperan aktif untuk bisa mengakses informasi, melakukan mitigasi atau aksi terkait dengan permasalahan banjir," kata dia.

sumber: https://nasional.kompas.com