Manado (ANTARA) - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Manado melaksanakan latihan mengantisipasi bencana sekaligus persiapan untuk kegiatan National Accreditation Proces (NAP), bagi personel maupun potensi SAR, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis.

Direktur Operasi Basarnas Brigadir Jenderal TNI (Mar) Edi Prakoso, mengatakan bagi semua unsur yang terlibat sebagai peserta untuk mengikuti dengan secara seksama kegiatan ini.

"Sehingga ilmu yang didapat bisa diaplikasikan pada saat terjadi bencana gempa bumi," kata dia saat membuka kegiatan itu.

Dia menambahkan, yang tidak kalah penting adalah untuk mendapatkan sertifikasi legalitas internasional yang akan dilaksanakan bulan Agustus nanti.

"Masih banyak proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan legalitas sertifikasi ini. Berharap tim yang terlibat bisa bekerja maksimal dalam pelaksanaan latihan ini dan bulan Agustus nanti," katanya.

Pelaksanaan latihan dari 17-21 Juli 2023 ini, melatih cara-cara antara lain dari segi pelaporan saat terjadi gempa dan penanganan pelaporan masyarakat yang keluarganya tertimpa reruntuhan bangunan, posko koordinasi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Basarnas Manado ini, mempersiapkan personel apabila ada gempa bumi yang terjadi seperti di Palu dan di Mamuju serta mempersiapkan kegiatan NAP yang akan dilaksanakan bulan Agustus dalam meningkatkan kemampuan personel untuk mendapatkan sertifikasi legalitas standar internasional sehingga tim bisa di kirim baik dalam negeri maupun luar negeri.

Basarnas Manado merupakan salah satu dari empat kantor yang ditunjuk Basarnas Pusat untuk pelaksanaan kegiatan NAP, selain Kantor Basarnas Palembang, Basarnas Padang dan Basarnas Mataram, pada Agustus nanti

Klaten - Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Klaten tahun ini. Pada April - Juni tercatat kejadian kebakaran paling tinggi angkanya yaitu mencapai 30 kejadian, baik kebakaran bangunan maupun lahan.

"Triwulan pertama tahun ini (Januari - Maret) belum ada kasus karena musim hujan. April - Juni tercatat 30 kejadian kebakaran," kata Sekretaris BPBD Kabupaten Klaten, Nur Tjahjono Suharto kepada detikJateng di Pemkab, Kamis (20/7/2023).

Dari 30 kasus itu, kata Nur Tjahjono, kebakaran lahan yang mendominasi. Selain kebakaran, pada triwulan kedua ini juga ada 11 kejadian angin kencang dan banjir hujan kiriman.

"Akhir-akhir ini didominasi kebakaran lahan atau dalam istilah kita karhutla. Penyebabnya karena untuk pembersihan lahan untuk tanam baru," jelas Nur Tjahjono.

Selain karena pembersihan lahan, kebakaran juga disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah di lahan yang terbuka.

"Pembakaran lahan di lahan yang terbuka atau di lahan yang dekat dengan permukiman penduduk. Dampak El Nino juga mulai berpengaruh," lanjut Nur Tjahjono.

Menurut Nur Tjahjono, dampak dari cuaca panas itu menyebabkan kebakaran lahan biasa terjadi saat siang. Dari laporan yang masuk, kebakaran sering terjadi di atas pukul 12.00 WIB.

"Laporan yang masuk kebakaran terjadi durasinya pukul 12.00 WIB ke atas, antara pukul 13.00 WIB sampai 16.00 WIB. Ini terjadi karena panas-panasnya cuaca," ujar Nur Tjahjono.

Dampak El Nino, imbuh Nur Tjahjono, menyebabkan suhu panas di siang hari rata-rata di atas 30 derajat Celcius.

"Faktor yang berpengaruh pada kebakaran lahan harus diantisipasi. Harapan kami masyarakat tidak sembarang, tidak perlu membakar lahan kalau berpotensi dampak yang membahayakan atau sampah yang dibakar dekat permukiman," tandasnya.

Kabid Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Pemadam Kebakaran Satpol-PP Pemkab Klaten, Sumino menyebut kasus kebakaran yang ditangani mencapai 64 kasus. Baik di wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau di luar Klaten. Tiga bulan terakhir terus naik.

"Kasus kebakaran terus naik, terutama lahan kosong. Minggu lalu ada delapan kali kejadian sehari, ini rekor kebakaran lahan," kata Sumino saat dimintai konfirmasi detikJateng.

Menurut Sumino, kebakaran lahan bisa disebabkan karena pembakaran sampah yang kemudian ditinggal pergi. Tetapi bisa juga pembakaran itu disengaja untuk pembersihan lahan jelang penanaman.

"Pembakaran sampah maupun lahan bisa terjadi perlambatan di permukiman atau fasilitas umum. Ini yang perlu dicegah dan diantisipasi semua pihak, termasuk masyarakat," ujar Sumino.