MUNGKID – Masyarakat diminta selalu waspada menyikapi musim penghujan. Berbagai potensi bencana alam mengancam lingkungan sekitar. Curah hujan yang tinggi diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan.

“Cuaca ekstrem diperkirakan berlangsung selama tiga hari dari BMKG,” kata Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Didik Wahyu Nugroho.

Menurut Didik, secara berkala BMKG mengeluarkan hasil prediksi musim hujan di beberapa daerah. Jika berpotensi bencana, maka dikeluarkan peringatan dini.

“Prediksi BMKG, pertengahan Februari masih terjadi hujan lebat. Ini bukan karena ada fenomena alam tertentu, tetapi karena memang sudah musim hujan,” jelasnya.

Pada saat musim seperti ini, diperlukan kewaspadaan pada diri masyarakat. Jika terjadi bencana, maka untuk sigap cara menanganinya. “Puncak musim hujan, maka waspadai tanda-tanda alam. Siap siaga untuk bergerak,” ungkapnya.

Hujan di kawasan Menoreh beberapa waktu terakhir sudah mengakibatkan bencana tanah longsor. Puluhan rumah warga pun terancam. Pergerakan tanah masih terus terjadi.

Selain rumah, ruas Jalan Salaman-Borobudur via Desa Ngargoretno nyaris putus total. Retakan tanah memanjang, melintang ruas jalan itu. “Yang utama yaitu penyelamatan jiwa. Setelah itu baru infrastruktur,”  ujarnya.

Bagi warga yang terdampak bencana, upaya relokasi juga sudah dibahas pemerintah. Namun demikian, masih terkendala penyediaan lokasi yang aman. “Masih perlu kita pikirkan, karena terkendala penyediaan lokasi,” ungkap Didik.

BPBD juga memasang EWS sederhana di sekitar lokasi bencana. Jika terjadi pergerakan tanah, maka akan muncul tanda bahaya, berupa suara sirine. Hingga Kamis malam, pergerakan tanah masih berlangsung dan mengakibatkan aspal jalan mengelupas.

“Untuk ancaman jalan, kami koordinasi dengan DPU PR. Akan menerjunkan konsultan, karena memang lokasi bencana kondisinya abnormal.  Nanti teknologi apa yang akan diterapkan,” jelasnya.

Selain Ngagoretno, tanah longsor juga terpantau di Desa Paripurna, Kalirejo dan lainnya. Selain rumah, tanah longsor juga menerjang ruas jalan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Edy Susanto menjelaskan, tanah longsor di Desa Kalirejo sudah dipikirkan. Hasil koordinasi, DPU PR akan melakukan kajian melibatkan konsultan untuk perbaikan jalan dilokasi itu. “Kajian saat ini sudah dimulai. Anggaran perbaikan sudah ada di DPU PR,” jelasnya.

BPBD sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait, seperti DPU PR, DPRKP, Kecamatan Salaman dan kecamatan lain yang juga terkena bencana. Rapat koordinasi menghasilkan beberapa poin. “Untuk tanah longsor di Desa Ngargoretno, DPU PR akan mengkaji melibatkan konsultan setelah Kalirejo,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ngargoretno Dodik Suseno mengatakan, desanya merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor. Dari enam dusun yang ada, semuanya berada di kawasan perbukitan dan berpotensi tanah longsor. “Desa kami merupakan daerah rawan bencana. Dari sekitar 900 KK, 60 persennya tinggal di daerah rawan,” ungkapnya.

Pergerakan tanah yang terjadi kemarin, mengancam ruas jalan penghubung Salaman-Borobudur. Bahkan jika sampai jalan terputus karena longsor, warga di Dusun Gayam terancam terisolasi.

“Sebagian warga di Dusun Karangsari,  Selorejo, dan Gayam bisa terisolasi. Ada sekitar 200 warga yang terancam. Jika sampai putus, mereka harus memutar melintasi Borobudur sekitar 7 km,” ungkap Dodik.

Kades selalu mengimbau warganya untuk waspada. Mengingat di musim penghujan, potensi bencana masih terus ada. Imbauan itu disampaikan saat momen pertemuan di masyarakat. “Selokan warga untuk dicek, karena tanah longsor pemicunya air. Saya ingatkan terus kepada warga untuk waspada,” katanya.  (ady/laz/mg1)

JAKARTA - Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera dinilai rentan terhadap ancaman terjadinya bahaya alam.

Namun, kenyataan itu dinilai tidak dibarengi dengan kesadaran dan kepekaan berbagai pihak, termasuk  pemerintah terhadap risiko bencana. 

"Indonesia mengalami risiko ancaman bahaya alam yang cukup besar," kata Anggota Komisi V DPR, Yoseph Umarhadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) belum dipahami secara baik.

Padahal, sambung Yoseph, UU tersebut sangat penting sebagai acuan pemerintah mengambil kebijakan. Dia menyarankan pejabat pemerintah membaca kembali dan memahami UU tentang MKG.

"UU ini.semakin relevan jika melihat trend bencana alam yang meningkat. UU ini menjadi acuan," ujarnya. 

Dia mengatakan, pejabat pemerintah penting membaca dan menguasai UU Nomor 31 Tentang MKG. "Ini sudah lama, yang dulu inisiatif DPR," katanya.

Menurut Yoseph, risiko bencana diakibatkan alam atau faktor hydrometerologi seperti banjir, puting beliung, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran, dan faktor geologi misalnya gempa bumi, vulkanologi dan tanah longsor.

Bencana dikatakannya juga bisa diakibatkan faktor manusia, yakni pencemaran, ledakan, kebakaran hutan.

Untuk mengurangi risiko bencana atau mitigasi, Yoseph mengatakan pentingnya memperkuat kapasitas kemampuan penguasaan terhadap sumber daya, teknologi yang memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri,  baik mencegah maupun menanggulangi.

"Masyarakat harus kuat, pandai dan terlatih menghadapi mitigasi," kata Yoseph.

Kalau tidak, kata dia, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menghadapi resiko bencana. Dalam kaitan ini, lanjut dia, lembaga pemerintah dan nonpemerintah wajib membantu sarana, prasarana, teknologi, pemahaman, informasi, strategi sesuai fungsinya masing-masing.

"Tidak cukup hanya BMKG," katanya seraya mengatakan butuh banyak anggaran untuk upaya mengurangi risiko bencana.