Dalam sambutannya, Doni mengatakan bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai antisipasi bencana alam yang diprediksikan akan terjadi.

Untuk itu, pilar revolusi industri 4.0 semakin dibutuhkan dalam penanggulangan bencana salah satunya untuk memperkuat mitigasi bencana berdasarkan dampak (impact based forcasting) dan peringatan berdasarkan risiko (risk based warning).

"Kegiatan ini dapat mensinergikan kebutuhan kajian atau penelitian di Indonesia sehingga dapat menjadi acuan bersama dalam mengembangkan pengetahuan kebencanaan di Indonesia sehingga menjadi referensi riset yang terintegrasi untuk penanggulangan bencana di Indonesia," ujarnya di INA-DRTG BNPB, Sentul dan Universitas Pertahanan, Sentul, Selasa (18/6/2019).

Ia pun berharap event tahunan ini dapat dijadikan ajang bertukar pikiran untuk menghasilkan suatu inovasi teknologi antisipasi bencana alam.

"Harapannya adalah bahwa pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dalam pengembangan ilmu dan teknologi (IPTEK) melalui pendidikan, riset dasar dan terapan dari berbagai jenis dan karakteristik bencana di Indonesia," jelasnya.

PIT ke-6 tahun 2019 ini diselenggarakan tanggal 18-19 Juni 2019 dan dihadiri 700 orang peserta yang terdiri dari para akademisi, peneliti, perekayasa, praktisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, NGO, Lembaga Usaha, dan masyarakat umum.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang menghadirkan narasumber-narasumber antara lain Kepala BNPB, Dirjen Potensi Pertahanan, Kepala BMKG, Rektor UNHAN, Bupati Bogor, Pembina IABI, Ketua IABI, Ketua Forum PT dan Keynote Speaker Pakar Sosiologi Kebencanaan yaitu Prof. Syamsul Maarif.

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyusun rencana induk pelindungan dan pemulihan perempuan dan anak saat dan pasca-bencana dalam upaya memenuhi hak perempuan dan anak.

"Rencana induk yang dibuat mengacu pada rencana induk nasional dan Inpres Nomor 10 Tahun 2018," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng Ihsan Basir di Palu, Selasa.

Pembahasan penyusunan rencana induk pelindungan dan pemulihan perempuan dan anak saat dan pasca-bencana dilakukan dalam rapat koordinasi pelindungan perempuan dan anak dalam bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan badan kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) dan DP3A Sulteng pada 18-19 Juni 2019 di Palu.

Ihsan menerangkan bahwa penyusunan rencana aksi daerah untuk pelindungan dan pemulihan perempuan dan anak saat dan pasca-bencana akan dilakukan mengacu pada rencana induk nasional dan hasil evaluasi penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Kota Palu, Sigi dan Donggala.

Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan KPPPA Titi Eko Rahayu mengemukakan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam situasi bencana membutuhkan pendekatan multi-sektor, dan strateginya mesti mencakup dan merinci tindakan/intervensi penting yang harus diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan sumber-sumber penting yang dapat mendukung pelaksanaan dari tindakan tersebut.

"Ini tidak terlepas dari Inpres Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya," katanya.

Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam perumusan strategi pelindungan dan pemulihan perempuan dan anak saat dan pasca-bencana.

"Peran serta Pemda dan masyarakat, termasuk perempuan dan anak, mutlak demi kesuksesan tindakan-tindakan terkoordinasi, dan akan memperkuat kapasitas lokal dan meningkatkan kesinambungan," katanya.