Anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna mendesak pemerintah memprioritaskan pengadaan alat deteksi dini bencana alam.
“Seharusnya Indonesia yang juga kaya aneka bencana memiliki 70 ribu alat deteksi dini, tetapi hanya ada 50, itupun banyak yang rusak dan hilang dicuri,” ujarnya
Di sela-sela mengikuti kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sentul, Bogor, Jumat 28 November 2014, Choirul Muna mengatakan, Indonesia merupakan daerah rawan bencana dari banjir, tanah longsor, gempa hingga letusan gunung, oleh karena itu masalah deteksi dini betul-betul diperhatikan.
“Saya mengusulkan Komisi VIII segera mungundang dan membicarakan masalah ini dengan BMKG dan BNPB membahas alat deteksi dini tersebut,” kata politisi Partai Nasdem ini. Anggota Dewan asal Dapil Jateng (Magelang) ini juga menyaksikan sendiri alat-alat deteksi dini Gunung Merapi banyak yang hilang dan rusak padahal alat ini sangat diperlukan agar masyarakat lebih waspada dan mengurangi serta mencegah korban bencana lebih banyak.
Kapusdiklat Penanggulangan Bencana Nasional Bagus Tjahyono dalam paparannya kepada Tim Komisi VIII juga nengakui alat deteksi dini memang kurang sekali. Karena itu pihaknya tidak akan mengurangi kearifan lokal yang selama ini telah berjalan, misalnya woro-woro dari masayarakat setempat yang sangat membantu menanggulangi bencana.
Choirul Muna juga menyoroti anggaran on call untuk bencana alam yang hanya berjulah Rp1,6 triliun untuk seluruh Indonesia. Ia akan membicarakan dana tanggap darurat tersebut dengan BNPB, dan Departemen terkait. “Jangan sampai nanti waktu terjadi bencana, seperti tsunami di Aceh, justru LSM dari luar negeri yang duluan masuk sementara dari dalam negeri sendiri terhambat,” jelasnya
Jakarta Dengan dibentuknya Klaster Nasional, koordinasi antara pihak-pihak terkait yang menangani penanggulangan bencana di Indonesia diharapkan makin optimal. Sebenarnya, kerjasama seperti ini sudah lama berjalan, hanya kurang koordinasi.