logo2

ugm-logo

Blog

Skenario Mitigasi Bencana Merapi Harus Penuhi Protokol Kesehatan

Harianjogja.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman tetap menyiapkan skenario mitigasi bencana erupsi Merapi di masa pandemi Covid-19. Namun sejauh ini, kondisi Merapi masih berstatus waspada.

"Pemkab tetap menyiapkan skenario mitigasi bencana erupsi Merapi," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sleman Shavitri Nurmala Dewi, Rabu (8/7/2020).

Hanya saja saat ini Pemkab masih fokus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyebaran bencana non alam, Covid-19. Skenario mitigasi bencana erupsi Merapi juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Pemkab.

Hanya saja, kata Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo, selama masa pandemi Corona ini penanganan bencana Merapi nanti tetap memerhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. "Prinsipnya mitigasi bencana Merapi tetap sama seperti antisipasi bencana gunung Merapi selama ini. Hanya ditambah penerapan secara ketat protokol kesehatan," kata Joko.

 Dalam konteks penanganan pengungsi nanti, katanya, baik warga maupun petugas yang melakukan evakuasi tetap memperhatikan protokol kesehatan. "Prinsip cita mas jajar atau cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker dalam melakukan penanggulangan bencana erupsi Merapi tetap dilakukan," ujar Joko.

Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mengaku jika sampai saat ini surat dari BNPB terkait peringatan dini bencana Merapi belum diterima dari BPBD DIY. Meskipun begitu, BPBD Sleman memastikan jika jalur-jalur evakuasi di lereng Gunung Merapi saat ini dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk evakuasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman Makwan mengatakan jika sampai saat ini jalur evakuasi masih terpelihara dengan baik karena warga juga memiliki kesadaran untuk menjaga akses jalan tersebut. "Secara umum kondisi jalur evakuasi baik. Kami tetap melakukan pengecekan dan mengevaluasinya," kata Makwan.

Dia menjelaskan, ada beberapa jalur evakuasi yang disiapkan untuk mengevakuasi warga di lereng Merapi. Selain di Cangkringan, jalur evakuasi juga berada di wilayah Pakem dan Turi. Selama ini, jalur evakuasi tersebut juga dimanfaatkan oleh mobilitas warga.

"Kalau ada jalur evakuasi yang rusak masih ada waktu diperbaiki. Sampai saat ini aktivitas Merapi masih aman," katanya.

Ganjar berharap Desa Saudara jadi percontohan nasional hadapi bencana

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Program Desa Saudara (Sister Village) bisa menjadi percontohan di tingkat nasional dalam penanganan dan pengurangan risiko berbagai bencana alam.

"Desa Saudara dalam penanganan bencana ini keren, apalagi melibatkan dua kabupaten. Ini bisa dijadikan percontohan nasional, jadi urusan bencana itu tidak ada urusan dengan suku agama ras golongan ataupun kesukuan," kata Ganjar saat mengunjungi Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Rabu.
Desa Saudara atau Sister Village yang terdiri dari dua desa itu mempunyai fungsi jika salah satu desa tersebut mengalami bencana alam, maka desa yang satunya menjadi tujuan pengungsian sehingga bisa mengurangi risiko bencana maupun jumlah korban.

Desa Tlogolele sendiri mempunyai dua Desa Saudara yakni Desa Klakah, Kecamatan Selo, Boyolali, dan Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Menurut Ganjar, cara kerja sama pada Desa Saudara itu menunjukkan rasa persatuan dan ke-Indonesiaan-nya, serta nilai-nilai yang dipraktikkan warga Desa Tlogolele itu harus dijaga dan ditularkan ke berbagai pihak.

Langkah selanjutnya, Ganjar kini telah menyiapkan untuk membantu warga Desa Tlogolele berlatih evakuasi sebagai cara pengurangan risiko bencana.

"Kalau di negara maju mereka latihan dua kali satu tahun, nah kita satu kali setahun saja sudah bagus. Ini kita siaga Merapi seperti ini masyarakat bisa sadar betul. Termasuk ternaknya. Saya terima kasih perangkat desa dan kecamatannya bagus. Tadi juga tanya kepada warga bagaimana takut tidak, tidak Pak. Sudah biasa," ujarnya.

 

 

 

Langsa Gelar Rakor Rencana Penanggulangan Bencana 2020-2022

LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menggelar rapat koordinaasi (Rakor) penyusunan Rencana Pen­anggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa 2020-2022. Ke­giatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dibuka oleh Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM di Hotel Harmoni Langsa, Rabu (8/7).

Marzuki Hamid menga­takan kawasan rawan ben­cana alam di daerah agar dapat dimasukkan ke dalam penyusunan Rencana Pen­anggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa tahun 2020-2022. Dia meminta SKPK ter­kait dapat memetakan wilayah yang berpotensi bencana banjir, kebakaran, dan keke­ringan.

“Peta wilayah bencana yang ada di daerah terma­suk di Kota Langsa ini harus dimasukkan dalam peny­usunan rencana PRB tahun 2020-2022,” ujarnya. Marzuki Hamid menambahkan, untuk penyusunan RPB ini harus dilakukan dengan cermat, melibatkan seluruh pihak ter­kait supaya dapat diusulkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Langsa. Dia menilai dalam menga­tasi bencana selama ini sering terjadi terjadi kepanikan, mun­gkin masih kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan RPB dalam bekerja, baik dari personil penanggulangan bencana itu sendiri maupun masyarakat yang terkena musi­bah.

“Mudah-mudahan darui hasil rakor yang dilaksanakan oleh BPBA ini dapat melahir­kan SOP dan RPB yang tepat, cepat dan terukur,” pungkas Wakil Wali Kota.

Sedangkan Kasi Kesiap Siagaan BPBA,Fazli SKM Mkes menyebutkan rakor ini untuk memberikan pan­duan memadai bagi Pemko Langsa, dalam hal kegiatan penanggulangan bencana. Menurut Fazli, untuk men­goptimalkan penanggulangan bencana harus difokuskan pada indikator penilaian kap­asitas daerah tersebut. Dia menambahkan juga harus parameter risiko bencana dasar yang jelas dan terukur, serta melindungi masyarakat di seluruh wilayah ini dari bencana.(hbl)

BNPB rencanakan bangun pusat-pusat penanggulangan bencana

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya merencanakan membangun pusat-pusat penanggulangan bencana di daerah untuk memaksimalkan penanganan bencana di Indonesia.

"Melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami merencanakan pembangunan pusat logistik, pusat kesiapsiagaan, dan pusat komando krisis," kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.

Doni mengatakan pihaknya merencanakan membangun tujuh pusat logistik penanggulangan bencana, tiga pusat kesiapsiagaan bencana, dan tiga pusat komando krisis darurat bencana.

Menurut Doni, pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di daerah dengan menyinergikan potensi-potensi yang ada.

"Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antardaerah, antarlembaga, dan antara pusat dan daerah," tuturnya.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendukung rencana pemerintah membangun pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut, karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Kita sendiri merasakan selama ini penyaluran logistik untuk penanggulangan bencana di daerah kerap kali ada kendala," katanya.

Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta BNPB untuk menyediakan logistik yang sesuai dengan kebutuhan daerah mengingat masing-masing daerah memiliki kerawanan dan demografi yang berbeda.

"Harus dipastikan pasokan kebutuhan logistik antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda, menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah," tuturnya.

75 Bencana Melanda Tasikmalaya Selama Sepekan Cuaca Buruk, 1 Tewas Tertimbun Longsor

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, mencatat sebanyak 75 kejadian bencana terjadi di beberapa wilayahnya selama cuaca buruk sepekan terakhir.

Bencana terjadi mulai tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung sampai pergerakan tanah di beberapa kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.

Akibat kejadian tersebut diketahui satu warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, dan 10 orang mengalami luka ringan akibat longsor di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.

"Selama sepekan terakhir terjadi cuaca buruk mulai hujan berintensitas tinggi dan angin kencang, hampir tiap hari selama sepekan terakhir terjadi bencana. Apalagi memang wilayah kita ini sangat rawan bencana," jelas Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Irwan, kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).

Irwan menambahkan, selain beberapa korban akibat puluhan bencana tersebut dampak lainnya seperti rumah rusak warga, jembatan putus, dan kerugian warga lainnya masih dalam proses inventarisir.

Pihaknya pun terus memantau beberapa titik rawan bencana yang kemungkinan masih akan terjadi saat cuaca buruk kembali melanda wilayah Tasikmalaya.

"Kalau dampak kerusakan lainnya masih proses inventarisir petugas kami. Yang jelas, akibat beberapa bencana tersebut kita dan warga sangat perlu diwaspadai sekali," tambah Irwan.

Warga mengungsi

Akibat beberapa bencana tersebut, terdapat warga yang mengungsi akibat bencana longsor di dua kecamatan yakni Cigalontang dan Taraju sampai sekarang.

Paling banyak warga terpaksa mengungsi ke lokasi paling aman di salah satu titik wilayah pemukiman Kecamatan Taraju.

"Warga yang mengungsi di daerah Kecamatan Cigalontang dan Taraju. Tapi, kita tak membuat tenda karena mereka mengungsi di rumah saudaranya masing-masing yang lokasinya relatif aman. Yang paling banyak itu di Taraju. Karena banyak rumah yang terdampak. Apalagi sekarang masih terus hujan.

Tapi kita membuat dapur umum dan diserahkan ke masing-masing RT. Kita stok logistik," pungkasnya.