Mamuju (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penyelesaian dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat bisa selesai dalam enam bulan, khususnya terkait rekonstruksi perumahan.

"Proses pendataan dan administrasi kami targetkan selesai hingga Februari 2021. Mudah-mudahan dari Februari sampai Juli 2021 sudah tidak ada lagi pengungsian," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai kepada wartawan di Mamuju, Selasa.

Ia berharap proses pendataan dan verifikasi terhadap rumah warga yang rusak akibat gempa, baik di Kabupaten Mamuju maupun di Kabupaten Majene, dapat segera selesai hingga Februari 2021.

"Berdasarkan kesepakatan, batas akhir pendataan rumah warga yang rusak, baik rusak ringan, sedang hingga berat sampai hari ini. Tetapi, sambil proses pendataan, kami terus memasukkan data warga yang sudah masuk dan tentu kami akan menunggu hingga semuanya rampung," tuturnya.

"Kami masih menunggu dan berharap pada Februari 2021, semuanya sudah rampung, sehingga warga akan segera meninggalkan tempat pengungsian dan mereka akan menghuni kembali rumah yang rusak ringan dan rusak sedang. Bantuan dana itu langsung kami serahkan 100 persen," kata Rifai.

Sementara itu, untuk warga yang rumahnya rusak berat, tambahnya, disejajarkan dengan rumah yang rusak ringan dan sedang.

"Pada prinsipnya, rumah rusak berat sejajar dengan rusak ringan dan sedang. Tapi, rusak berat ini tentu menggunakan fasilitas membangun kembali, sehingga prosesnya agak lebih lama. Tawaran saya, sama pengalaman kami seperti di beberapa daerah pascagempa seperti NTB dan Palu Sulteng, kita menggunakan rumah instan," papar Rifai.

Rifai mengatakan telah menyurat ke beberapa vendor yang memiliki pengalaman untuk melakukan pembangunan rumah terdampak gempa tersebut.

"Kita sudah menyurati beberapa vendor yang sudah punya akses untuk penyelenggaraan seperti ini. Rumah instan ini lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman. Prinsipnya, rumah instan itu terbangun lebih baik dan lebih aman, dimana nanti semua spek teknisnya sudah SNI ditambah lagi rekomendasi rumah tahan gempa," tutur Rifai.

Rumah instan tersebut, lanjutnya, bukan berdasarkan pilihan BNPB. "Tetapi, BNPB berpengalaman memberikan informasi bahwa instan ini ada beberapa jenis,.di antaranya sistem Domus dari Tata Logam, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dari PUPR serta Risba (rumah instan baja) dari Universitas Gajah Mada. Kami hanya mengenalkan dan ini bukan paten," katanya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 7.863 rumah dan juga 62 fasilitas umum mengalami kerusakan akibat gempa bumi M6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu.

Dimana data kerusakan di Majene meliputi rumah 4.122 unit, fasilitas ekonomi dan perkantoran 32 unit, fasilitas kesehatan 17 unit dan kantor militer 1 unit.

Sementara data kerusakan di Mamuju antara lain, rumah 3.741 unit, fasilitas kesehatan 5 unit, jembatan 3 unit, Pelabuhan 1, mini market 1, perkantoran 1 dan hotel 1.

Sehingga, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai mengatakan dari data sementara total kerusakan dan kerugian akibat gempa tersebut mencapai Rp829,1 miliar. “Total tersebut teridentifikasi untuk wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene di Provinsi Sulawesi Barat,” ungkapnya dari rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (27/1/2021).

Total kerusakan dan kerugian di Majene mencapai Rp449,8 miliar. Angka tersebut dinilai dari sektor permukiman Rp365,3 M, sosial Rp76,9 M, ekonomi Rp5,13 M, lintas sektor Rp2,1 M dan infrastruktur Rp235 juta.

Sedangkan di Mamuju, total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp379,3 miliar. Rincian nilai kerusakan dan kerugian sebagai berikut, permukiman Rp270,1 M, ekonomi Rp50,4 M, lintas sektor Rp39,9 M, sosial Rp17,4 M dan infrastruktur Rp1,3 M.

Rifai juga mengatakan data kerusakan dan kerugian yang masih dinamis ini dilakukan oleh Tim Jitupasna dari Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Selanjutnya data ini akan dilaporkan kepada Gubernur Sulbar untuk langkah selanjutnya. “Data susulan akan melalui proses yang sama, yaitu dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Data yang sudah ada akan diproses terlebih dahulu dan segera ditindaklanjuti,” katanya.