PIKIRAN RAKYAT - Lebih dari 7,7 juta orang di Sudan Selatan terancam kelaparan.

Krisis pangan tersebut disebabkan banjir, kekeringan, hinggq bentrokan senjata yang kian memanas di Sudan Selatanm

Hal ini diketahui usai PBB dan pemerintah Sudan Selatan, menjelaskan bahwa cuaca ekstrim, dan bentrokan senjata yang terjadi beberapa tahun ini menyebabkan jumlah pengungsi mengalami peningkatan.

“Kami akan terus menghadapi situasi yang kami alami di Sudan Selatan jika kami tidak memulai transisi itu untuk memastikan perdamaian di tingkat masyarakat,” kata Koordinator Kemanusiaan PBB di Sudan Selatan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera pada Minggu, 10 April 2022. 

Sementara itu, laporan yang dikeluarkan oleh PBB dan pemerintah Sudan Selatan mengatakan bahwa, populasi yang paling menderita kekurangan pangan terletak di negara-negara Unity, Jonglei, Upper Nile, Warrap, dan Equatorial Timur.

“Sampai konflik diatasi, kami akan terus melihat angka-angka ini meningkat karena itu artinya orang tidak memiliki akses yang aman ke tanah mereka untuk bercocok tanam,” kata Adeyinka Badejo, penjabat direktur negara Program Pangan Dunia di Sudan Selatan.

“Kami mengimbau para pemimpin negara untuk terus menuju jalan perdamaian," tambahnya.

Dalam menghadapi situasi krisis ini, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan wakil presidennya, Riek Machar, telah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan tentang mengintegrasikan pasukan saingan mereka di bawah komando terpadu setelah berminggu-minggu berkonflik.

Terlepas dari kesepakatan itu, pertempuran baru meletus pada hari Jumat antara pemerintah dan pasukan oposisi di Negara Persatuan yang kaya minyak.

Meskipun menandatangani kesepakatan damai pada 2018 yang mengakhiri perang saudara selama lima tahun, dan membentuk pemerintah persatuan dua tahun lalu, bentrokan antara pihak lawan Kiir dan Machar terus berlanjut di tengah ketidaksepakatan, tentang bagaimana mereka akan berbagi kekuasaan.

Diketahui, Sudan Selatan terus mengalami ketidakstabilan sejak merdeka pada 2011. Kedua pemimpin itu pun telah dikritik oleh PBB atas peran mereka dalam mengendalikan kekerasan, serta karena dianggap mencekik kebebasan politik dan telah menjarah uang kas negara.

Selain itu, konflik yang terjadi di Sudan Selatan pun telah banyak menelan korban. Tercatat hampir 400.000 jiwa telah mengungsi dan meninggalkan rumah mereka.***

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, ada 1.137 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam tiga bulan terakhir atau Januari hingga Maret 2022.

"Jadi kalau kita rata-rata secara harian dalam satu hari, paling tidak kita memiliki tiga kali kejadian bencana. Ini cukup luar biasa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB, Jumat (1/4/2022).

Abdul mengatakan, bencana alam yang paling banyak terjadi bersifat hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Ia mengatakan, bencana alam tersebut terjadi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

"Pulau Sumatera, tren bencana alam terjadi di Aceh dan Sumatera Barat. Di Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Kalimantan itu, Kalimantan Selatan, dan di Sulawesi itu Sulawesi Selatan," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Abdul meminta pemerintah di tujuh provinsi tersebut untuk memonitor kondisi lingkungan, kondisi sungai, dan kondisi pegunungan yang menjadi resapan air untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

"Yang mungkin selama ini terjadi penyempitan, terjadi pendangkalan, itu harus benar-benar kita benahi bersama," ucap dia.