Surabaya- Humas BRIN. Indonesia bagian timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman tsunami, baik yang dipicu oleh gempa bumi maupun erupsi gunung api. Para ahli telah melakukan berbagai penelitian gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Maluku. Sebagian besar penelitian dilakukan atas kejadian tsunami yang bersifat lokal, yaitu tsunami yang terjadi dikarenakan gempa bumi yang dekat pada wilayah pesisir terdampak, khususnya yang berasal di Laut Seram dan Laut Banda.

Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Widjo Kongko, menyampaikan bahwa pengetahuan masyarakat lokal dapat menjadi modal penting dalam pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana.

"Namun, pengetahuan masyarakat ini harus terintegrasi secara komprehensif dengan pihak otoritas yang menelurkan dan mengimplementasi kebijakan dan pedoman Pengurangan Risiko Bencana," ungkap Widjo pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kebijakan dan Panduan Ketangguhan Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia Timur, Kamis (23/2).

Salah satu tujuan kegiatan FGD tersebut adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan panduan pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami, dari level pusat hingga daerah (khususnya Indonesia timur).

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.

Berdasarkan urgensi masalah tersebut, BRIN bersama Brunel University London juga menjalin kerja sama riset dan mendapatkan anggaran hibah bernama Challenge-led project CHL\R1\180173. Riset yang telah berjalan sejak tahun 2021 ini bertemakan Membangun Ketangguhan Masyakarat terhadap Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia Timur.

Kerja sama riset yang terjalin meliputi empat Working Package (WP). Kelompok riset PRTH melaksanakan kegiatan WP4 dengan topik Kajian Kebijakan dan Pedoman Resiliensi terhadap Gempa Bumi dan Tsunami. WP4 tersebut juga melibatkan BPBD Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura untuk mengkaji kebijakan dan pedoman pengurangan risiko bencana dari masa ke masa, analisis risiko, analisis gap, dan diseminasinya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Brunel University London, BPBD Provinsi Maluku, dan Universitas Patimura atas kerja sama dan kolaborasi riset dengan BRIN selama ini. Saya harapkan FGD ini bukan merupakan pertemuan akhir melainkan menjadi pertemuan awal proses sinergi dan orkestrasi antar semua stakeholder untuk mensukseskan pembangunan nasional," tutur Widjo. (sao/ ed : aps)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mendesak agar negara-negara di dunia melakukan aksi nyata mendorong pelucutan senjata nuklir. Desakan tersebut disampaikan di pertemuan Conference in Disarmament di Jenewa, Swiss. Menteri Retno memperingatkan bahwa bencana nuklir hanya akan menunggu waktu jika pelucutan senjata nuklir tidak segera dilakukan. Risiko tersebut semakin besar dengan sikap Rusia yang mundur dari perjanjian pengendalian nuklir.

“Dunia tanpa senjata nuklir masih jauh dari realita,” kata Menteri Retno dalam keterangan tertulis dikutip Tempo pada Kamis, 2 Februari 2023.

Menurut Menteri Retno, mandeknya upaya pelucutan senjata nuklir disebabkan oleh tidak adanya kemauan politik, situasi keamanan global, serta mentalitas perang dingin yang masih ada. DI tengah situasi ini, negara-negara pemilik senjata nuklir terus memodernisasi persenjataan dan bersikukuh dengan nuclear deference dalam doktrin militer mereka.

“Tanpa aksi nyata yang tegas, saya sampaikan bahwa bencana nuklir hanya soal waktu dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar,” jelas Retno.

Presiden Rusia, Vladimir Putin menangguhkan partisipasinya dalam Traktat Pengurangan Senjata Nuklir dengan Amerika Serikat yang disebut The New START. Ini menjadi salah satu concern yang dibahas dalam pertemuan Conference in Disarmament.

Mundurnya Rusia dari perjanjian nuklir New START Treaty menjadi keprihatinan banyak negara karena dinilai akan semakin meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklir. Oleh sebab itu, menurut Menteri Retno, guna mendorong kemajuan pelucutan senjata nuklir, ada tiga aksi nyata yang perlu dilakukan.

Pertama adalah membangkitkan kembali kemauan politik untuk memastikan adanya aksi nyata guna mencapai pelucutan senjata nuklir. Fokus utamanya adalah tercapainya Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum. NSA merupakan jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir. 

Selanjutnya adalah memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi dengan mendorong ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Indonesia, kata Retno, saat ini tengah dalam proses ratifikasi traktat tersebut. Ia berharap, negara-negara lain juga dapat melakukan hal yang sama.

“Selain itu, penggunaan nuklir untuk tujuan damai harus betul-betul dijaga agar tidak diselewengkan menjadi senjata,” ujarnya.

Ketiga adalah memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir. Menurutnya, zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam mewujudkan perlucutan senjata nuklir global.

Indonesia, sebagai Ketua ASEAN tahun ini akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara melalui penandatanganan Bangkok Treaty oleh negara pemilik senjata nuklir.