JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sedikitnya terjadi 32 bencana dalam sepekan terakhir atau per periode 27 Maret hingga 2 April 2023.

Dari kejadian bencana itu menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 47 luka-luka, 75.021 jiwa mengungsi dan terdampak, 21.237 rumah terendam dan 106 rumah rusak.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan kejadian bencana dalam sepekan terakhir berkurang dari pekan sebelumnya. Sementara itu, kejadian bencana terbanyak yakni hidrometeorologi basah.

“Kita bisa lihat dari gambaran dari kejadian bencana sepekan, ada 32 kejadian bencana berkurang memang dari Minggu lalu. Minggu lalu kita ada 47 kejadian bencana tetapi tetap dominan di hidrometeorologi basah, ada banjir, puting beliung, dan tanah longsor, kebakaran hutan ada dua kejadian,” ungkap Aam sapaan akrab Abdul Muhari dikutip dalam keterangannya saat Konferensi Pers secara virtual, Selasa (4/4/2023).

Aam mengatakan berkurangnya kejadian bencana sepekan terakhir merupakan pertanda transisi musim hujan ke kering. “Artinya memang kita mulai masuk masa musim transisi dari hujan ke kering.”

Selain itu, Aam mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). “Kita sudah sudah cukup intens rapat untuk menyiapkan mitigasi Karhutla, tetapi tentu saja kita tidak boleh meninggalkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi hidrometeorologi basah.”

Aam menjelaskan bahwa distribusi kejadian bencana paling banyak masih di banjir dan puting beliung.

“Distribusinya sebenarnya cukup cukup merata yang dengan kebakaran hutan itu di daerah (Indonesia) lebih ke utara, memang karena faktor regional yang menyebabkan adanya awan hujan masuk ke Indonesia itu adalah Siklon Tropis di sebelah (selatan) sehingga dominan yang terdampak adalah Indonesia tengah, barat, bagian dari tengah ke selatan. Sedangkan yang bagian utara sudah mulai kering dan Aceh sudah mencatatkan kebakaran hutan," ujarnya.

“Dari pulau ke pulau saat ini sudah baik itu kebakaran hutan maupun bencana lainnya banjir dan cuaca ekstrem sudah tertangani semua relatif sudah kondusif begitu juga yang di Jawa,” ungkap Aam.

Kementerian Sosial (Kemensos) kini memiliki pusat kendali atau social affair command center. Berlokasi di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur, command center ini diklaim bisa merespon secara cepat kejadian bencana hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, social affair command Kemensos ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk memonitor masalah-masalah kesejahteraan sosial di masyarakat secara real time. Cara kerjanya, dengan menggabungkan laporan yang diterima Kemensos dari empat layanan pengaduan Kemensos. Mulai dari Jaga Bansos, SP4N-LAPOR, direktorat jenderal Kemensos, dan whistleblower. Sehingga, seluruh informasi dan pengaduan yang masuk bisa ditangani oleh seluruh SDM Kemensos tanpa ada penyekatan tugas satuan kerja.

”Jadi command center ini terus terang kita buat agar cepat dan terukur. Jadi dalam bidang apa saja terutama bencana, namun kemudian kami kembangkan jadi bansos,” ujarnya usai peresmian social affair command center, kemarin (4/4).

Diakuinya, ketika terbagi menjadi empat layanan laporan, ada kesulitan yang ditemui terkait manajemen kontrolnya. Beda dengan saat ini yang sudah disatukan melalui command center. ”Jadi bisa lari ke mana itu bisa dipantau dan akan ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Selain itu, pusat kendali ini juga terhubung dengan BMKG. Ketika ada laporan bencana, maka command center akan langsung melanjutkan informasi tersebut ke pendamping-pendamping yang ada di daerah tersebut. Dengan begitu, respon untuk pengerahan bantuan bisa lebih cepat.

Dia mencontohkan, kejadian gempa di Papua. Saat itu, Risma mendapat kabar tersebut tepat pukul 00.00 WIB. Dirinya langsung menginstruksikan untuk dilakukan pemasangan tenda di rumah sakit. Benar saja, pukul 03.00 WIT, ada yang melahirkan. Ada dua bayi yang dilahirkan di dalam tenda. ”Jadi itu tepat, karena kemudian kita bisa mengarahkan. Itu kan ada kelompok pendamping Tagana dan TKSK, kalau 1 gak bangun, ya satunya bangun. Makanya bisa cepat,” jelasnya.

Disinggung soal anggaran pembangunan, Risma mengaku tak ada anggaran khusus. Server pun, menurut dia, menggunakan server data penerima bansos yang juga telah diperbaiki keamanannya. Bahkan, saat ini keamanan IT dan manajemennya sudah mendapat ISO. ”Terus terang ga ada anggaran khusus, ya peralatannya kita kumpulin, software kita bikin dan siapkan sendiri. Kemudian teman-teman (petugas, red) ditraining oleh BMKG,” ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut.

sumber: Batampos