YOGYAKARTA, (PR).- Upaya meminimalisir bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY siap memasang 200 EWS (Eraly Warning System) atau sistem peringatan dini di seluruh DIY di tahun ini. Terlebih musim penghujan seperti sekarang ini. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY, Heri Siswanto di Yogyakarta, Selasa 15 Maret 2016.

Heri mengatakan, dari jumlah itu, 20 di antaranya akan dipasang di lokasi rawan di Gunungkidul dan beberapa alat pada sungai-sungai yang sering meluap kala musim hujan. “Untuk di Gunungkidul, kajian titik-titik rawan longsor terus dilakukan. Sedang untuk pemasangannya dilaksanakan secara bertahap,” katanya.

Untuk penanggulangan risiko bencana longsor, kata dia, BPBD DIY telah menyiapkan enam desa di Gunungkidul akan dijadikan desa tanggap bencana. Harapannya dengan status itu, warga di sekitar bisa mengantisipasi atau mengambil tindakan secara mandiri saat terjadi musibah sehingga kerugian yang diderita bisa diminimalisir.

“Sedangkan untuk mengantisipasi banjir luapan sungai maupun banjir lahar dingin, sebenarnya puluhan EWS sudah terpasang namun kami akan melakukan pengecekan ulang berfungsi tidakknya alat tersebut sehingga akan lebih efektif bagi warga yang terdampak bencana untuk setidaknya mengantisipasi agar tidak memakan korban,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyusun prioritas penanganan banjir Sungai Winongo yang sempat menggenangi permukiman warga dan merusak sejumlah infrastruktur di sepanjang bantaran sungai. "Prioritas itu perlu disusun untuk menentukan penanganan apa saja yang harus dilakukan dalam waktu cepat dan sangat dibutuhkan masyarakat karena menyangkut kepentingan umum," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Menurut Haryadi, luapan Sungai Winongo yang terjadi pada Sabtu (12/3) malam mengakibatkan sekitar 1.700 warga harus dievakuasi, namun kembali lagi ke rumah masing-masing saat air sudah tidak menggenangi permukiman. Saat ini hanya tersisa tujuh warga yang belum dapat kembali ke rumahnya karena rumah tempat tinggalnya hanyut dibawa derasnya arus air Sungai Winongo.

“Hal terpenting adalah memberikan kesadaran kepada warga tentang potensi bencana yang mereka hadapi apabila tinggal di tepi sungai, bukan hanya memberikan larangan. Dengan kesadaran yang terbangun, maka warga tidak akan tinggal di tepi sungai," tuturnya.

Pemkot Yogyakarta masih terus melakukan pendataan terhadap kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat terjangan air Sungai Winongo yang memiliki konsekuensi pada pembiayaan untuk perbaikan. Dari hasil pendataan akan diketahui, kerusakan mana saja yang harus dibiayai menggunakan dana tidak terduga atau dari APBD Kota Yogyakarta," ucapnya.

Sampai saat ini, Pemkot Yogyakarta masih menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat luapan air sungai. Luapan tidak hanya terjadi di Sungai Winongo, tetapi juga di Code namun tidak menimbulkan banyak kerusakan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, terjadi kerusakan talud di empat lokasi, dua rumah hanyut, satu rumah rusak, satu jembatan rusak, dan tiga sumur tercemar.

"Jika menggunakan dana tak terduga, maka penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan harus memenuhi semua syarat administrasi yang ditetapkan," katanya.

Haryadi menuturkan, pihaknya mempunyai dana tak terduga sebesar Rp5 miliar dan belum digunakan untuk pembiayaan apa pun. "Jika bisa ditangani dengan dana APBD murni atau perubahan, maka penanganan akan lebih diutamakan menggunakan dana APBD," ujarnya. (Wilujeng Kharisma/A-147)