JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah akan memberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan masyarakat tangguh bencana di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

"Diharapkan pemerintah daerah akan menjalankan standar pelayanan minimum mulai di tahun 2020 untuk kemudian memastikan bahwa masyarakat itu sadar bahwa mereka hidup di daerah yang rawan bencana," kata Kepala Seksi Organisasi Internasional Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Fery Irawan dalam diskusi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Melalui penerapan standar pelayanan minimal tentang kebencanaan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat diantaranya berhak untuk mengetahui informasi potensi, dampak dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
"Jadi di situ ada kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sebagai standar pelayanan minimumnya sekian persen masyarakat harus mengerti tentang bahaya tentang resiko bencana yang mereka hadapi," ujarnya.

Dia mengemukakan sosialisasi dan penguatan masyarakat tangguh bencana terus dilakukan dengan bekerja sama berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, aparatur desa dana masyarakat.
"Bukan hanya sosialisasi ke aparat saja tapi kami juga melibatkan relawan untuk mereka turun langsung entah itu ke sekolah, ke masjid, ke TPI, ke pasar, ke warga yang sedang ngopi di warung dan sebagainya," jelas dia.

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat setidaknya diinformasikan potensi dan dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka dan gempa yang bisa memicu tsunami. Masyarakat juga diarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi potensi bencana seperti tsunami dan gempa, seperti ke mana harus berlari menyelamatkan diri saat ada potensi tsunami.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melaksanakan program Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami 2019 dengan bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, serta media massa.

Ekspedisi Destana Tsunami 2019 dilaksanakan sejak 12 Juli 2019 sampai 17 Agustus 2019. Dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tim Ekspedisi Destana 2019 beranjak ke Barat melalui jalur darat hingga pemberhentian terakhir di Kabupaten Serang, Banten.(ati)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan program membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi berbasis masyarakat yang merupakan dukungan dari United States Agency for International Development (USAID) melalui Palang Merah Amerika Serikat.

"Program ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak bencana gempa bumi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program ini nanti kita (PMI, red.) akan membangun ketangguhan masyarakat mulai dari keluarga, komunitas dan juga kesiapan PMI serta pemerintah kota dan kabupaten," kata Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat Arifin M. Hadi melalui sambungan telepon di Sukabumi, Minggu.

Dia menjelaskan program itu akan dilaksanakan di dua kota, yakni Banyuwangi, Jawa Timur dan Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Melalui program itu, minimal PMI mempunyai contoh rumah tahan gempa dan melakukan promosi ketangguhan tingkat keluarga.

Pada kegiatan itu, pihaknya juga akan mempraktikkan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat keluarga untuk mempersiapkan diri dalam kontijensi gempa bumi serta standar operasional prosedur (SOP) rencana kesiapsiagaan evakuasi mandiri.

Selain itu, akan dibentuk kesepakatan cara-cara untuk membangun kesiapsigaan di tingkat komunitas dengan tujuan utamanya meminimalisasi dampak bencana, baik korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Arifin mengatakan program yang diluncurkan di dua kota itu, juga untuk membantu pemerintah dalam mengurangi risiko bencana. Apalagi, dua daerah yang menjadi lokasi kegiatan tersebut,  daerah rawan gempa.

Dia mengatakan PMI akan selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi bencana alam, mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Hal itu, katanya, seperti pelayanan dan bantuan yang terus diberikan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), korban tsunami, gempa, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, serta korban tsunami Selat Sunda, baik Banten maupun Lampung.