logo2

ugm-logo

Kepala BMKG Sebut Wilayah Cilacap Paling Rawan Bencana Tsunami

JawaPos.com–Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menilai, wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, paling rawan terhadap gempa bumi berpotensi tsunami dibandingkan dengan daerah lain.

”Cilacap ini ibaratnya suatu wilayah yang kotanya langsung berada di pantai. Beda ya, misalnya Purworejo, kotanya kan jauh dari pantai, Kebumen jauh dari pantai. Yang langsung di pantai dan aset nasional ada di Cilacap, ada Pertamina, ada PLTU, dan sebagainya, itu infrastruktur yang vital,” kata Dwikorita Karnawati seperti dilansir dari Antara di Cilacap, Senin (4/10).

Dwikorita mengatakan hal itu di sela kegiatan penyusuran jalur evakuasi dalam rangkaian peluncuran sistem peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita (Sirens for Rapid Information on Tsunami Alert).

Jika terjadi sesuatu hal terhadap objek vital di Cilacap tersebut, kata dia, nasional akan lumpuh sehingga hal itu harus diamankan. Oleh karena itu, kegiatan penyusuran jalur evakuasi bencana tsunami tersebut juga melibatkan berbagai pihak seperti Pertamina, PT Solusi Bangun Indonesia (Semen Indonesia Group), PLTU, dan sebagainya.

”Jadi, kita kerja bareng. Peringatan dini atau mitigasi bencana itu akan sia-sia kalau kita kerja sendiri-sendiri,” ujar Dwikorita Karnawati.

Terkait dengan keberadaan jalur pipa dalam tanah milik Pertamina yang menjadi bagian jalur evakuasi bencana tsunami, dia mengatakan, demi keamanan, pihaknya menyarankan jalur tersebut lebih baik tidak dijadikan sebagai jalur evakuasi jika ada pilihan lain. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari ancaman gempa megathrust berkekuatan lebih dari 8 skala Richter yang berpotensi terjadi di selatan Jawa.

”Jadi daripada gambling, nyawa jangan untuk gambling, tutup saja. Kan masih banyak jalur yang lain,” tegas Dwikorita Karnawati.

Terkait dengan keberadaan sirine peringatan dini bencana tsunami (early warning system/EWS), Dwikorita mengaku, pernah mendapatkan data jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memasang ratusan sirine di berbagai wilayah Indonesia yang selanjutnya dihibahkan ke pemerintah daerah.

”Itu kami data, EWS yang sudah tidak berfungsi, itu puluhan, mungkin hampir 100 atau bahkan lebih, kenapa? Life time-nya sudah habis, dipasang sudah 10 tahun yang lalu dan biaya pemeliharaannya mahal, apalagi di Cilacap ini kan (kena) korosi,” jelas Dwikorita Karnawati.

Dengan demikian, kata dia, solusinya adalah menggunakan alternatif lain berupa sistem informasi peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita berbasis Android.

Sementara itu, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman mengatakan, Cilacap merupakan salah satu daerah yang berpotensi terkena ancaman gempa megathrust berkekuatan 8,7 SR dan dapat mengakibatkan terjadinya gelombang setinggi 12 meter.

Menurut dia, simulasi dan penyusuran jalur evakuasi tersebut dilakukan bukan didasari harapan tsunami itu terjadi melainkan bagian dari kesiapsiagaan masyarakat jika bencana tersebut benar-benar terjadi. Terkait dengan sirine EWS tsunami yang rusak, dia mengatakan, suku cadang perangkat yang sebelumnya hibah dan saat sekarang dikelola Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat itu susah sekali diperoleh.

”Akhirnya kalau kita menganggarkan (untuk perbaikan) mungkin enggak ketemu lagi karena sudah puluhan tahun yang lalu. Saya setuju karena sekarang zamannya teknologi, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, tentunya ini akan lebih mudah,” ucap Syamsul.

BMKG Ingatkan Sembilan Daerah di NTT Terancam Bencana Kekeringan

bali.jpnn.com, KUPANG - Sembilan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus meningkatkan kewaspadaannya terkait ancaman bencana kekeringan meteorologis.

Sembilan daerah berstatus awas kekeringan yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Lembata, dan Nagekeo.

Menurut Pelaksana Harian Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang BMKG Carolina Rommer di Kupang, Senin (4/10),

daerah-daerah berstatus awas kekeringan ini memiliki hari tanpa hujan dengan kategori ekstrem panjang yakni lebih dari 61 hari dengan persentase di atas 70 persen.

“Perlu kewaspadaan dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait ancaman bencana kekeringan ini,” kata Carolina Rommer.

Menurutnya, ada sejumlah langkah antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat di sembilan daerah itu.

Seperti menghemat penggunaan air bersih, mewaspadai kebakaran hutan dan lain.
“Selain itu kegiatan budidaya pertanian agar diupayakan yang tidak membutuhkan banyak air,” ujar Carolina Rommer.

Carolina menambahkan saat ini, zona musim di NTT masih berada dalam periode musim kemarau berdasar pemantauan awal musim kemarau per 30 September 2021.

Berdasar prakiraan, pada umumnya wilayah NTT diperkirakan akan mengalami curah hujan sangat rendah (kurang dari 20 mm/dasarian) dengan peluang 71-100 persen. (antara/lia/JPNN)

More Articles ...