Suara.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengintegrasikan moda transportasi darat, laut dan udara. Integrasi tersebut sebagai upaya mitigasi jika NTB kembali terkena bencana alam.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Gubernur Provinsi NTB, Ridwansyah saat menjadi perwakilan Gubernur di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Keselamatan Pelayaran Tahun Anggaran 2019 Periode III yang digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ridwansyah mengatakan NTB berada di wilayah ring of fire yang rawan bencana. Ia menganggap mitigasi bencana dan transportasi adalah bahasan yang tidak bisa dipisahkan di NTB. Menurutnya, dalam segala pembasan rencana transportasi juga harus membahas rencana antisipasi bencana alam.

"Ketika bicara transportasi, merencanakan transportasi harus beraroma kebencanaan," ujar Ridwansyah di Hotel Aruna Senggigi Lombok, NTB, Rabu (3/6/2019).

Menurut Ridwansyah, kejadian saat gempa tahun 2018 di NTB tidak boleh terulang. Saat itu, kata Ridwansyah, ribuan orang ingin keluar dari salah satu lokasi gempa, Gili Trawangan secara bersamaan.

Namun karena karena hanya tersedia dua unit kapal, orang-orang, kata Ridwansyah, tidak bisa keluar dari pulau tersebut. Selain itu kendala lainnya muncul ketika sudah keluar pulau, transportasi darat dan udara juga sulit.

Seharusnya, jelas Ridwansyah, ketika sudah bisa dievakuasi, transportasi darat untuk menuju puskesmas dan transportasi udara untuk keluar Lombok harus tersedia. Ridwansyah mengaku akan melakukan perencanaan transportasi yang lebih baik bersama Kemenhub.

"Ketika terjadi bencana dimana titik kumpulnya, berapa jumlah kapalnya. Kemana diangkut. Lalu naik apa diteruskan ke rumah sakit, atau ke bandara. Jadi harus ada integrasi moda darat, laut, dan udara," jelas Ridwansyah.

Selain itu, mitigasi bencana yang baik akan membuat para turis merasa aman saat berwisata ke NTB. Menurutnya NTB merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan di Indonesia.

"Ini penting. Ketika kita tidak bisa memberikan jaminan keselamatan, tidak ada yang mau datang ke Gili, tidak ada yang mau datang ke Lombok, atau ke Sumba," pungkas Ridwansyah.

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Universitas Islam Indonesia (UII) menjalin sinergi dalam membantu menyelesaikan isu-isu kemanusiaan di dalam dan luar negeri.

Sinergi ACT DIY bersama UII telah terjalin dalam banyak kesempatan.

Misalnya ketika bencana alam terjadi, dengan sigap UII langsung merespon dengan mengirimkan bantuan logistik bersama ACT serta menugaskan relawan medis terjun di lokasi bencana.

Dalam beberapa kesempatan, UII pun turut mendukung aksi kemanusiaan di berbagai negara yang mengalami krisis kemanusiaan seperti Palestina dan Suriah bahkan kepada muslim Uighur.

Rektor UII, Fathul Wahid mengungkapkan, UII terus berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi jutaan saudara yang membutuhkan.

"Kalau semakin banyak yang tergerak kan InsyaAllah mereka juga semakin bahagia dan permasalahannya cepat terselesaikan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Rabu (3/7/2019).

Tidak hanya luar negeri, UII bersama ACT juga turut menyampaikan amanah kepedulian dalam memberikan bantuan bagi korban terdampak bencana alam di Lombok, Palu, Sigi, dan Donggala, serta Selat Sunda.

Keseriusan UII dalam membantu sesama pun dibuktikan dengan berkomitmennya untuk  memaksimalkan UII Peduli dalam memberikan bantuan air bersih untuk masyarakat Gunungkidul.

Ratusan ribu liter air bersih disalurkan oleh UII bersama ACT DIY untuk mengatasi krisis air di wilayah rawan air bersih di Gunungkidul.(TRIBUNJOGJA.COM)

VIVA – Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana menjadi usul inisiatif DPR RI. 

Persetujuan dicapai setelah perwakilan sepuluh fraksi di Baleg melakukan harmonisasi naskah RUU dilanjutkan penyampaian dukungannya atas penyusunan RUU tersebut, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (2/7/2019).

Selaku Ketua Panitia Kerja (Panja), Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menyampaikan RUU Penanggulangan Bencana sebagai pengganti UU Nomor 24 Tahun 2007 akan mengatur pola kordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana, sehingga diharapkan tidak ada lagi penanganan bencana yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. 

"Yang terpenting dari RUU ini adalah mencerminkan adanya pelayanan negara yang lebih sigap terhadap masyarakatnya. Jadi RUU ini mengharuskan kepada pemerintah atau badan penanggulangan "Misalnya, status bencana daerah nanti bisa diubah dengan tingkatan yang lebih tinggi jika terjadi eskalasi menjadi bencana nasional. Yang penting dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari, pemerintah harus menetapkan status bencana," sambungnya.

Selain itu, Panja juga mendorong pengalokasian anggaran dalam bentuk dana siap pakai untuk penanggulangan bencana paling sedikit 0,5 persen dari APBN atau APBD. "Artinya, dana itu terus ada di kas negara maupun pemerintah daerah," tandas Totok.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Laporan kekeringan dan kebakaran akibat dampak kemarau mulai meningkat di Juni 2019. Ini karena pada sebelumnya tidak ada laporan kejadian kekeringan dan kasus kebakaran yang meningkat.

"Total bencana sepanjang Juni 2019 sebanyak 18 kasus," ujar Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna kepada wartawan Selasa (2/7). Menurutnya kasus yang paling menonjol adalah bencana kekeringan sebanyak tujuh kasus.

Pada bulan sebelumnya tidak ada laporan kasus kekeringan. Selain kekeringan, bencana lain yang terjadi pada Juni adalah kebakaran delapan kasus, longsor tiga kejadian, dan angin kencang satu kejadian.

Menurut Daeng, warga yang terdampak bencana pada Juni 2019 sebanyak sembilan kepala keluarga (KK) yang terdiri atas 28 jiwa. Selain itu ada warga yang mengungsi akibat bencana yakni tujuh KK yang terdiri atas 25 jiwa.

Daeng menerangkan bencana di sepanjang Juni menyebabkan sembilan rumah terdampak. Rinciannya sebanyak tujuh unit rusak berat, satu unit rusak sedang, dan satu unit rusak ringan. Total kerugian akibat bencana sebesar Rp 1,3 miliar.

Daeng menuturkan warga yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan misalnya di Desa Nengela, Kecamatan Tegalbuleud mencapai sebanyak 357 kepala keluarga (KK). Ratusan warga itu tersebar di tiga kampung berbeda.

Di Kampung Cikupa RT 12 RW 04 ada korban terdampak sebanyak 120 KK. Di Kampung Sinarmuda RT 13 RW 04 sebanyak 112 KK. Terakhir di Kampung Datargebang RT 23 sebanyak 125 KK.

Laporan ini langsung ditindaklanjuti dengan rencana pipanisasi untuk mengalirkan air dari sumber ke permukiman warga. Dengan demikian akses warga terhadap sumber air jadi lebih mudah di musim kemarau.

Selain di Tegalbuleud, kecamatan lainnya yang melaporkan krisis air bersih akibat kekeringan yakni di Pasirbaru, Kecamatan Cisolok. Laporan ini pun sudah disikapi dengan pasokan bantuan air bersih ke wilayah tersebut.

Di sisi lain, dampak kekeringan akibat kemarau di Kota Sukabumi diperkirakan akan terjadi pada Juli 2019. "Kota Sukabumi diperkirakan terdampak kekeringan Juli, Agustus, dan September,'' ungkap Kepala Seksi Pencegahan dsn Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi Zulkarnain Barhami.

BPBD telah melakukan upaya antisipasi dampak kekeringan. Misalnya berkoordinasi dengan PDAM Sukabumi dalam mendistribusikan air bersih ke wilayah yang warga yang terdampak kekeringan.