REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti mulai berkurangnya luas dan fungsi hutan di Indonesia. Menurut JK, terjadinya bencana banjir dan kekeringan di Tanah Air dalam waktu yang berdekatan, karena disebabkan beralihnya fungsi hutan.

"Kita banjir di Sultra, di Samarinda dan banyak daerah lain, di lain pihak kekeringan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Banjir dan kekeringan adalah dua hal yang penyebabnya satu yaitu masalah hutan. Akibat berkurangnya luas hutan kita," ujar JK saat hadir dalam acara Pekan Lingkungan Hidup dan kehutanan (PLHK) Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut JK, keberadaan hutan sebagai penyeimbang antara banjir dan kekeringan saat ini makin berkurang. Akibatnya, saat musim hujan tiba, air tidak diserap maksimal karena minimnya hutan, sehingga terjadilah banjir.

Begitu pun saat musim kemarau tiba, tidak banyak cadangan air yang tersedia karena semakin sedikitnya hutan. "Maka hutan ini adalah suatu sumber utama untuk memperbaiki lingkungan di samping hal-hal yang lain tadi," ujar JK.

Karenanya, dalam kesempatan tersebut, JK menekankan perlunya perbaikan perilaku manusia terhadap hutan dan juga lingkungan. JK mengatakan hal itu demi kepentingan manusia jangka panjang.

JK menyontohkan perilaku tak bersahabat dengan lingkungan di masa lalu, telah berdampak dengan banyaknya bencana di saat ini.

"Kalau kita lihat saja contoh, kenapa banjir di Konawe dan Samarinda yang hebat, dua-duanya daerah tambang yang merusak hutan. Konawe habis hutan-hutan karena ditambang untuk nikel, di Samarinda dan sekitarnya habis juga hutan dirambah untuk batubara. Maka rusaklah Samarinda, banjirlah Samarinda dan banjirlah Konawe," ujar JK.

Untuk itu JK mengingatkan Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah arif dalam menjaga lingkungan di wilayahnya. Meskipun, mengambil manfaat dari hutan, harus tetap memperhatikan lingkungan.

"Jadi unsur ekonomi juga tentu harus menjadi bagian utama untuk membatasi kerusakan yang terjadi, pada rakyat banyak. Mungkin saja, pajak yang diterima pemerintah daerah tambang itu tidak sebesar dari pada kerusakan dirasakan oleh rakyat. Akibat kerusakan lingkungan. Karena itulah pemerintah tentu buat tanggung jawab, atas kerusakan itu kita semua," ujar JK.

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia secara geografis sangat berpotensi sekaligus rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. 

Pada 2018 saja, dua ibu kota provinsi di Indonesia dilanda gempa besar: Mataram di Lombok dan Palu di Sulawesi Tengah. Ratusan penduduknya dinyatakan meninggal dunia akibat tak sempat menyelamatkan diri.

Potensi bencana besar pun mengancam kota lain dengan penduduk padat, sebut saja Bandung di Jawa Barat dengan Sesar Lembang, sementara Jakarta dengan Sesar Baribis yang masih misteri melintang di selatan ibu kota.


Melihat kondisi tersebut, pendidikan dan mitigasi bencana menjadi elemen penting bagi masyarakat Indonesia. Center of Excellence Kebencanaan, sebagai wujud pengalaman panjang ACT di bidang kebencanaan, perlu direalisasikan. 

Gagasan tersebut bahkan menjadi topik utama yang disampaikan seorang pakar manajemen bencana PBB Dr. Puji Pujiono MSW dalam acara "Sharing with The Master", Kamis (4/7).

Puji Pujiono sebagai Penasihat Senior The Pujiono Centre mengatakan sudah sepatutnya masyarakat perkotaan waspada pada ancaman bencana. Mereka perlu memahami risiko di lingkungan tempat mereka menetap.

"Pengetahuan, praktik keamanan, serta penyelamatan diri perlu dibekali ke semua penduduk, termasuk yang tinggal di perkotaan. Bencana alam tak mengenal waktu kapan akan datang. Malah terkadang masyarakat lupa, padahal tahu kalau mereka menempatkan diri di jalur bencana," ujar Puji.

Menilik kecenderungan Megatrend, sebagian besar penduduk Indonesia pada 2035 akan tinggal di perkotaan. Angkanya mencapai 85 persen. Mereka akan mendapatkan fasilitas hidup yang lebih lengkap dibandingkan pedesaan. Namun, kewaspadaan akan risiko bencana masih diabaikan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dampak dari bencana alam serta bencana kemanusiaan yang mungkin saja terjadi setelahnya. Penyebaran informasi yang cepat dan manusia yang saling terhubung dapat mencegah risiko bencana yang besar.

Puji menyebut, ke depannya dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat semakin mudah mengunduh sendiri informasi berkenaan dengan bencana. Mereka dapat memproses dan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang didapat.

"Teknologi bakal menjadi penentu suksesnya pengurangan dampak bencana," jelasnya.

Sejauh ini, di Indonesia pemanfaatan teknologi di bidang kebencanaan sudah dilakukan. Walau belum maksimal, ini menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk hidup aman di tanah yang penuh ancaman bencana, seperti Indonesia.

Pemerintah sebagai pemilik bertanggung jawab besar atas keselamatan masyarakatnya mutlak menghindari potensi terburuk dari bencana. Puji menambahkan, kehadiran lembaga swadaya masyarakat yang melibatkan masyarakat sipil juga memiliki peran besar di tengah pemerintah yang tak mampu mengatasi dampak bencana secara menyeluruh.

"Saling bersinergi, memanfaatkan teknologi menjadi solusi terbaik antara pemerintah, LSM, serta masyarakat sipil. Mereka saling melengkapi dan bekerja sama untuk menyelamatkan sesama. Walau tak jarang, pemerintah dengan LSM tak satu pandangan dalam suatu hal, tak jadi masalah. Itulah seninya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat," ungkap Puji yang pernah bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 25 tahun.

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan bahwa setiap pemimpin daerah harus memahami potensi bencana di wilayahnya serta melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan dampaknya.

"Bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa harus mengetahui apa potensi ancaman bencana di daerah masing-masing," kata Doni usai bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis (11/7/2019) malam.

Mengetahui dan memahami potensi dan ancaman bencana, menurut dia, merupakan bagian dari kesiapan mencegah dan mengantisipasi dampak bencana.

Setelah mengetahui dan memahami potensi bencana di wilayahnya, ia melanjutkan, pemimpin daerah harus menyiapkan strategi pencegahan dan penanggulangan dengan tujuan meminimalkan jumlah korban dan kerugian akibat bencana.

"Pelayanan publik yang terbaik adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menyelamatkan jiwa manusia," ujar Doni seperti dikutip Antara.

Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan mencegah dan menghadapi bencana, BNPB antara lain melaksanakan ekspedisi desa tangguh bencana (Destana), yang mencakup sosialisasi dan pelatihan-pelatihan hingga tingkat keluarga.

Doni mencontohkan, daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau teknologi membutuhkan strategi khusus untuk menyampaikan peringatan dini bencana, misalnya dengan meminta warga meletakkan barang yang mudah jatuh pada bagian tertentu dalam rumah untuk menandai gempa.

"Begitu ada gempa kalengnya jatuh, dan itu tanda bahwa dia harus segera meninggalkan rumah. Ini dilakukan terutama saat malam hari atau ketika kita tidur," katanya.

Prediksi Gempa

Doni mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada satu teknologi pun yang memungkinkan memprediksi terjadinya gempa.

​​​​​​​"Tetapi, pengetahuan terus berkembang. Mudah-mudahan di kemudian hari teknologi bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi. Namun, sejauh ini yang sangat akurat belum ada, hanya saja yang mendekati akurat sudah mulai banyak," pungkas Doni.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyisir 584 desa rawan gempa bumi dan tsunami di kawasan Selatan Pulau Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

"Ekspedisi desa tangguh bencana ini program kesiapsiagaan atau pencegahan, kalau selama ini mungkin dianggap bahwa program pencegahan itu dikatakan tidak ada atau sedikit sekali, ini kita sampaikan salah satu program pencegahan adalah ekspedisi ini," kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (10/7/2019).

Lilik menambahkan, secara keseluruhan desa yang rawan bencana di seluruh Indonesia tercatat ada 5.744 desa. Sedangkan untuk di wilayah Selatan Jawa ada 584 desa. Hal ini akan menjadi titik awal untuk melakukan ekspedisi.

"Kita akan lewati 584 desa rawan tsunami, di Indonesia ada 5.744 desa rawan tsunami, 584 ada di Selatan Jawa. Ini menjadi hal yang penting kenapa kita lakukan di Selatan Jawa, karena dari 584 desa tadi ada kurang lebih 600 ribu masyarakat kita yang tinggal di desa itu rawan tsunami," ujarnya.

Dengan adanya ekspedisi ini, BNPB berharap dapat memperkecil korban bencana alam di wilayah Selatan Jawa. "Menjadi penting bagi kami kalau kemudian kita menyampaikan kalau misalnya hari ini ada tsunami terjadi di Selatan Jawa kami khawatir korban akan sangat banyak, sebelum tsunami terjadi kita harus tangguhkan masyarakat di sana," ujarnya.

Adapun penyelenggaraan ekspedisi ini akan dilaksanakan pada 12 Juni-17 Agustus 2019 dan melibatkan beberapa instansi terkait, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, para pakar, hingga relawan. Nantinya, mereka akan datangi masyarakat secara langsung dan memberikan edukasi serta simulasi ketika menghadapi bencana.

"Ekspedisi ini akan berlangsung selama 34 hari terbagi menjadi 4 segmen, Jawa Timur 11 hari, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten. Masing-masing segmen akan diikuti oleh 200 orang peserta yang tadi kami sampaikan dari beberapa unsur ada pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, para pakar," tuturnya.

"Kita akan bahu membahu di sana kita akan berpindah titik, untuk mengedukasi masyarakat, untuk menangguhkan mereka, dan tidak kalah penting lagi kita akan menilai 584 desa itu akan kita nilai ketangguhannya. Kita akan sediakan formulir atau buku untuk penilaian ketangguhan desa," katanya. (ari)