Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo mengklaim sistem peringatan dini bencana berbasis digital atau disaster warning system (DWS) dipasang guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

"Itu (DWS) untuk memberi peringatan kepada masyarakat sekitar agar waspada dan bersiap-siap (mengungsi), sehingga kerugian bisa diminimalisir," kata Subejo saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

"Alat ini tidak dimaksudkan untuk mencegah datangnya banjir, namun mengingatkan masyarakat untuk bersiap mengungsi dan menyelamatkan barang atau dokumen berharga agar tidak terdampak banjir," ujarnya.

BPBD DKI Jakarta akan segera mengadakan enam set alat DWS dengan anggaran senilai Rp4,073 miliar pada tahun ini.

Keenam set alat tersebut akan dipasang di enam kelurahan yang rawan banjir, yakni Marunda, Rawa Terate, Cengkareng Barat, Bukit Duri, Kebon Baru, dan Kedaung Kali Angke.

Meskipun telah dilakukan pemetaan lokasi pemasangan alat DWS, namun BPBD DKI Jakarta masih akan melakukan kajian dengan melihat kondisi banjir 2020.

"Kami akan kaji kembali secara komprehensif tentang sistem peringatan dini untuk antisipasi kejadian bencana, termasuk DWS sebagai salah satu sarana sistem tersebut," ujar Subejo.

Tiap alat DWS memiliki empat pengeras suara yang dipasang pada satu tiang tinggi dan terhubung langsung dengan sistem di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPDB DKI Jakarta.

Dengan menggunakan teknologi VHF digital radio, maka radius jangkauan bunyi dapat terdengar hingga jarak 500 meter.

Saat tinggi muka air bendungan mencapai siaga 3, maka alat DWS secara otomatis akan mengeluarkan bunyi sebagai peringatan akan potensi terjadinya banjir.

Tak hanya alat DWS, BPBD DKI Jakarta juga telah menyiapkan beberapa cara untuk menyebarluaskan peringatan bencana mulai dari pesan berantai yang dikirim ke grup-grup Whatsapp kelurahan hingga imbauan petugas yang turun langsung ke lapangan.

Bisnis.com, DENPASAR - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan jumlah korban jiwa akibat bencana alam hingga pekan kedua 2020 mencapai 60 orang.

Dia juga menuturkan korban jiwa akibat bencana alam secara nasional di 2019 mencapai sekitar 580 orang dan tahun 2018 jumlahnya lebih banyak karena gempa bumi NTB, tsunami Sulawesi Tengah dan Selat Sunda.

"Tahun 2020 baru memasuki Minggu kedua, Januari korban di Jawa Barat, Jakarta dan Banten telah mencapai lebih 60 orang," kata dia usai mengunjungi Kantor BPBD Bali, Senin (13/1/2020).

Sementara, penanganan bencana di Jawa Barat, ujar dia, sementara proses menuju ke transisi darurat, masih dalam posisi tanggap darurat. Pihaknya melihat penanganannya cukup baik karena seluruh instansi terlibat, hingga BUMN, jadi beban BNPB sendiri sangat berkurang ketika masyarakat bisa gotong royong.

Kunjungan Doni Monardo di Bali untuk melihat  kesiapsiagaan yang menurutnya dan tim BNPB, kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan BPBD di daerah lainnya. 

Menurutnya, saat ini BNPB sedang merancang sebuah konsep tentang BPBD yang mampu menjamin Pariwisata Aman Bencana. 

"Konsep ini tentu tidak sepenuhnya dibuat di Jakarta, tapi juga perlu masukan di daerah. Di daerah tidak mungkin BPBD sendiri tetapi juga dair unsur lain. TNI, Polri Badan SAR Nasional, BMKG termasuk relawan dan media," bebernya.

Diharapkan dari konsep Pariwisata Aman Bencana, yang mana BPBD memiliki peran penting di situ.

Pertama seputar tingkat kelembagaan BPBD, kedua mengenai sumber daya manusia, ketiga manajemen dan sistem, Pusdalops, teknologi, termasuk jaringan yang berhubungan dengan alat-alat yang memiliki respon mitigasi dan sistem peringatan dini.

Keempat, berhubungan dengan tersedianya anggaran yang memadai dan kelima tingkat kesiapsiagaan perlengkapan dan peralatan dan transportasi. 

"Mudah-mudahan Bali bisa menjadi ujung tombak, bisa menjadi contoh dan diikuti oleh daerah lainnya. Implementasinya kita harapkan BPBD yang berada di daerah prioritas pariwisata itu terintegrasi," tutur Doni.

Disampaikan Doni, ada unsur lain yang menempel di BPBD misalnya TNI, Polri, BMKG, medis yang melakukan penjagaan 24 jam.

KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) memprediksi bahwa beberapa wilayah Indonesia akan berpotensi banjir karena intensitas hujan lebat.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (13/1/2020), diperkirakan wilayah Jabodetabek dan sekitarnya serta wilayah lainnya akan mengalami hujan lebat dan berpotensi banjir pada 12-18 Januari 2020.

Berikut adalah wilayah-wilayah yang berpotensi banjir:

1. Sumatera Barat (waspada)
2. Jambi dan Bengkulu (waspada)
3. Sumatera Selatan (waspada)
4. Banten (waspada)
5. Jawa Timur (waspada)
6. Sulawesi Selatan (waspada)
7. Sulawesi Tengah (waspada)
8. Maluku (waspada)
9. Papua Barat dan Papua (waspada)

"Sementara, potensi ketinggian gelombang laut di wilayah Indonesia hingga lebih dari 2,5 meter dapat terjadi di beberapa wilayah perairan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo kepada Kompas.com, Minggu (12/1/2020).

Potensi ketinggian gelombang tersebut dapat terjadi di beberapa wilayah perairan berikut:

1. Perairan selatan Jawa Tengah hingga Pulau Sumba
2. Laut Sawu
3. Perairan selatan Pulau Sawu - Pulau Rote
4. Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTT
5. Laut Natuna Utara

Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, kondisi cuaca secara umum adalah sebagai berikut:

• Tanggal 12-14 Januari 2020 
  Kondisi hujan berada pada kisaran intensitas ringan, terutama di wilayah Bogor, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Tangerang, terutama pada siang dan malam hari.
• Tanggal 15-18 Januari 2020
  Diidentifikasi terjadi peningkatan potensi hujan di periode ini dengan variasi intensitas hujan ringan hingga lebat terutama pada dini hari menjelang pagi, terutama di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Tangerang, dan sebagian Bogor. Kondisi hujan signifikan dapat terjadi kembali pada sore menjelang malam dan dini hari.

Imbauan kepada masyarakat

Atas potensi bencana alam yang mungkin terjadi, BNPB juga mengimbau masyarakat untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Rencana antisipasi bencana dengan mencatat nomor telepon penting dan membentuk grup WhatsApp warga.
2. Menyiapkan perbekalan untuk 3 hari (tas siaga bencana).
3. Mengamankan dokumen penting dan barang berharga.
4. Membentuk komunitas tangguh bencana untuk kerja bakti, menentukan jalur evakuasi, titik pengungsian, dan siskamling.
5. Melaporkan ke kelurahan/kecamatan/BPBD apabila ada kerusakan ataupun tanggul bocor.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Kemudian, masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpotensi gelombang tinggi diimbau agar selalu waspada.

Imbauan BMKG

Sesuai arahan Mendagri Nomor: 360/14278/SJ tanggal 30 Desember 2019 hal Antisipasi Menghadapi Gerakan Tanah/Tanah Longsor dan Banjir serta adanya informasi terkini dari BMKG terkait Waspada Potensi Cuaca Ekstrem, disampaikan imbauan kepada para pimpinan  daerah di Indonesia untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan peringatan dini dari BMKG, BNPB, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini.
2. Menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah, dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya.
4. Mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
5. Menyebarluaskan informasi protensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.
6. Mengoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.
7. Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.