PKMK-Yogyakarta. Dalam penanganan krisis kesehatan seperti bencana atau insiden korban massal sering sekali mengalami masalah koordinasi. Sementara dalam situasi krisis keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat di bawah tekanan yang tinggi. Ditambah lagi dengan kondisi insiden korban massal, jumlah pasien dapat melebihi kapasitas tim medis. Pengaturan tim yang terstruktur, akan membantu rumah sakit untuk menyediakan satu pusat komando yang jelas. Pada kesempatan kali ini, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM melaksanakan Webinar “Dari Konsep Ke Operasional: Membangun Sistem Manajemen Krisis Kesehatan Dari Pra Rumah Sakit Sampai Rumah Sakit” pada Senin (1/12/2025) yang dilaksanakan secara daring. Pelatihan ini diikuti oleh 57 peserta yang berasal dari akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan.

Kegiatan dibuka oleh Vina Yulia Anhar, SKM, MPH selaku pembawa acara pada webinar kali ini. Vina membuka acara dengan mengajak seluruh narasumber dan peserta untuk bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa bagi korban bencana banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya kegiatan dipandu oleh Happy R Pangaribuan, S.KM, MPH, selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan dan moderator yang menyampaikan terima kasih kepala seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan kali ini. Happy juga menyampaikan pada kesempatan kali ini para peserta akan belajar manajemen krisis kesehatan secara keseluruhan mulai dari konsep hingga bisa operasional, dari pra rumah sakit hingga sampai di rumah sakit.

Dok. PKMK “Doa Bersama Untuk Korban Bencana Banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat” oleh Vina Yulia Anhar, SKM, MPH.

Dok. PKMK “Pengantar” oleh Happy R Pangaribuan, S.KM, MPH selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM.

Materi pertama disampaikan oleh dr. Ali Haedar, Sp.EM, PhD, KPEC, FAHA, FICEP mengenai “Pengaturan Pelayanan Pra Rumah Sakit dalam Manajemen Krisis Kesehatan”. Pada kesempatan kali ini dr. Haedar menjelaskan mengenai gambaran umum korban massal dengan contoh melihat insiden Tragedi Kanjuruhan pada 2022. dr. Haedar menjelaskan mengenai pengertian krisis kesehatan, mass casualty incident, dan apa yang terjadi selama insiden Kanjuruhan tersebut. Melihat kejadian tersebut, perlu dibangun suatu sistem manajemen korban massal mulai dari pra rumah sakit sampai ke rumah sakit. Disampaikan juga oleh dr. Haedar mengenai manajemen lapangan yang mengatur daerah bencana untuk memudahkan pengelolaan korban mulai dari triase hingga rujukan ke rumah sakit tingkat lanjut. Dalam penanganan krisis kesehatan terutama mass casualty incident, manajemen korban menjadi penting karena jumlah korban yang melebihi kapasitas yang tersedia. Manajemen transfer atau sistem rujukan juga menjadi bagian penting dalam penanganan krisis kesehatan untuk memastikan korban dapat dipindahkan dengan aman, cepat, dan efisien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.

Dok. PKMK “Pengaturan Pelayanan Pra Rumah Sakit dalam Manajemen Krisis Kesehatan” oleh dr. Ali Haedar, Sp.EM, KPEC, FAHA, FICEP

Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD mengenai “Rumah Sakit Siaga Krisis: Strategi, Struktur dan Respons Terpadu”. Pada kesempatan kali ini dr. Hendro menyampaikan bahwa rumah sakit harus tetap aman saat terjadi bencana sehingga tetap dapat berfungsi dalam melakukan pelayanan dan melakukan mitigasi untuk memperkuat fasilitas kesehatan yang ada terutama pada pelayanan primer. dr. Hendro juga menyampaikan beberapa indikator yang harus dimiliki rumah sakit untuk bisa membangun rumah sakit siaga krisis. Indikator tersebut meliputi struktural, non-struktural, serta manajemen kegawatan dan bencana yang terdapat pada Hospital Safety Index. Pengimplementasian Hospital Safety Index sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam Pedoman Penyusunan Hospital Disaster Plan. Setiap rumah sakit harus memiliki dokumen Hospital Disaster Plan yang operasional guna mendukung kesiapsiagaan rumah sakit ketika terjadi bencana. Kemudian dr. Hendro menutup presentasi dengan menyampaikan bahwa PKMK UGM dapat memfasilitasi rumah sakit untuk menyusun Hospital Disaster Plan yang sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh rumah sakit setempat.

Dok. PKMK “Rumah Sakit Siaga Krisis: Strategi, Struktur dan Respon Terpadu” oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD

Materi terakhir disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes dengan judul “Penguatan Tim Rumah Sakit dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan”. Penguatan tim rumah sakit memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM rumah sakit dalam manajemen krisis, menyusun sistem koordinasi, menjamin kontinuitas layanan, serta menjadi integrasi respons rumah sakit dengan jejaring. Selanjutnya dr. Bella menyampaikan proses penguatan tim rumah sakit harus dilakukan di segala fase, baik pra-krisis, saat krisis, dan pasca krisis kesehatan sehingga perlu dibuat adanya pengorganisasian tim manajemen krisis rumah sakit menggunakan Incident Command System untuk membagi peran bidang-bidang yang sudah ada di kegiatan sehari-hari untuk bisa diaktivasi menjadi tim manajemen krisis rumah sakit. Kemudian dr. Bella menambahkan perlu adanya keterhubungan antara pra rumah sakit dan rumah sakit ketika terjadi krisis kesehatan. Komponen penguatan tim rumah sakit yang dapat dilakukan antara lain sistem komando, pelatihan dan simulasi multidisiplin, koordinasi lintas instansi, komunikasi dan sistem informasi krisis, serta pemantauan dan evaluasi. Sehingga penguatan ke depan yang dapat dilakukan adalah jejaring lintas sektor, digitalisasi sistem peringatan dini, integrasi rumah sakit ke rumah sakit, pendekatan one health, dan pusat komando krisis kesehatan.

Dok. PKMK “Penguatan Tim Rumah Sakit dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan” oleh dr. Bella Donna, M.Kes

Selama sesi penyampaian materi, peserta memberikan tanggapan dan pertanyaan atas materi yang telah disampaikan. Peserta tampak antusias dan aktif ketika sesi diskusi berlangsung. Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh peserta untuk berdiskusi bersama dengan narasumber. Sebelum kegiatan ditutup, dilakukan foto bersama peserta pelatihan.

Dok. PKMK “Foto bersama peserta Webinar “Dari Konsep Ke Operasional: Membangun Sistem Manajemen Krisis Kesehatan Dari Pra Rumah Sakit Sampai Rumah Sakit”

Reporter: dr. Muhammad Alif Seswandhana (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM)

SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Reportase

“Workshop Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan”

Balai Pelatihan Kesehatan, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rabu, 15 Oktober 2025 | PKMK-Yogyakarta. Workshop Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan (15/10/2025), Indonesia berada pada jalur “cincin api” dengan intensitas bencana yang tinggi. Dalam dua dekade terakhir, frekuensi kejadian bencana alam dan non-alam meningkat signifikan, dan hampir setiap kejadian memiliki konsekuensi langsung terhadap sistem kesehatan masyarakat. Gangguan pelayanan, keterlambatan distribusi logistik, tekanan besar pada SDM kesehatan, serta lemahnya koordinasi antar Lembaga menjadi tantangan nyata di lapangan.

Sebagai salah 1 upaya memperkuat kapasitas daerah menghadapi ancaman tersebut secara terencana, cepat, dan terukur, bukan sekadar reaktif. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan, Rabu (15/10/2025) di Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi dan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, masing-masing sebanyak 5 orang sebagai perwakilan per wilayah, dengan metode kegiatan berupa ceramah, diskusi, dan praktik teknis.

Paparan materi pembuka disampaikan oleh dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DIY), yang menekankan bahwa keberhasilan respons krisis kesehatan sangat bergantung pada kecepatan koordinasi dan kejelasan struktur komando. Menurut Anung, pendekatan birokratis tidak cukup tanggap untuk menghadapi situasi darurat yang berkembang cepat, sehingga peran Health Emergency Operation Center (HEOC) menjadi sangat penting. HEOC berfungsi sebagai pusat komando berbasis data yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat, terarah, dan terkoordinasi lintas bidang. Dalam konteks DIY yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam seperti erupsi gunung berapi, keberadaan sistem HEOC yang kuat serta peran aktif kepala dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota menjadi kunci kesiapsiagaan. Narasumber menekankan bahwa penetapan status krisis harus dilakukan secara cepat dan tepat agar respons lapangan tidak tertunda, karena keterlambatan satu hari saja dapat berimplikasi besar terhadap nyawa masyarakat.

Setelah membahas aspek kebijakan dan struktur komando, alur materi mengalir ke pembahasan yang lebih teknis tentang peran sistem informasi dalam krisis kesehatan yang disampaikan oleh Happy R. Pangaribuan, SKM, MPH (PKMK FK-KMK UGM). Happy menjelaskan bahwa banyak kegagalan respons di lapangan bukan terjadi karena kekurangan sumber daya, melainkan akibat keterlambatan arus informasi yang menyebabkan keputusan strategis tidak dapat diambil tepat waktu. Ia menegaskan pentingnya peta risiko dan peta respon sebagai instrumen operasional, bukan sekadar pelengkap laporan. Prinsip early warning-early action harus menjadi dasar dalam perencanaan, sehingga deteksi dini ancaman langsung diikuti langkah nyata di lapangan.

Narasumber beranjak ke sesi selanjutnya yaitu tahap pemulihan pasca krisis dalam manajemen bencana. Pihaknya memperkenalkan pendekatan Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) sebagai alat untuk merencanakan pemulihan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh. PDNA menilai kerusakan, kapasitas, dan kebutuhan jangka pendek maupun panjang sehingga pemulihan dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui pendekatan ini, krisis kesehatan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa darurat yang harus ditangani sesaat, tetapi sebagai momentum memperbaiki kelemahan sistem dan membangun ketangguhan jangka panjang.

Pembahasan selanjutnya bergerak ke aspek lapangan yang lebih operasional, disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes (PKMK FK-KMK UGM). Bella mengangkat dua aspek penting sekaligus yakni manajemen tanggap darurat dan perlindungan SDM kesehatan. Pihaknya menggarisbawahi bahwa fase tanggap darurat sering menjadi titik paling kritis dalam manajemen krisis. Banyak daerah mengalami kesulitan karena penetapan status darurat tidak diiringi dengan kesiapan operasional yang matang. Mobilisasi SDM, logistik, dan koordinasi lintas sektor sering kali terhambat oleh belum kuatnya struktur komando. Di sinilah Incident Command System (ICS) menjadi sangat penting untuk memastikan alur perintah jelas dan cepat. Dalam simulasi aktivasi HEOC, peserta mempraktikkan bagaimana koordinasi lintas bidang dapat berjalan lebih efektif dengan struktur komando yang seragam.

Tidak berhenti di aspek koordinasi teknis, narasumber juga menyoroti sisi yang kerap terabaikan, yaitu perlindungan tenaga kesehatan. Dalam banyak krisis, nakes berada di garis terdepan dengan risiko tinggi terhadap kelelahan ekstrem, paparan penyakit, tekanan psikologis, hingga stigma sosial. Ia menegaskan bahwa keberlangsungan layanan kesehatan sangat bergantung pada kondisi para tenaga kesehatan itu sendiri. Oleh sebab itu, penyediaan APD yang memadai, briefing keselamatan, rotasi petugas, serta dukungan psikososial menjadi elemen yang harus masuk dalam rencana kontinjensi daerah. Penguatan aspek ini bukan hanya soal melindungi individu, tetapi menjaga daya tahan sistem kesehatan agar tetap berfungsi dalam jangka panjang selama krisis.

Rangkaian materi kemudian mengalir ke isu logistik, yang disampaikan oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid (PKMK FK-KMK UGM). Beliau memaparkan bahwa logistik merupakan urat nadi dari setiap respons krisis. Namun, dalam praktiknya, sering kali bantuan logistik yang datang tidak sesuai kebutuhan prioritas di lapangan. Perencanaan logistik yang kurang matang menyebabkan penumpukan bantuan di lokasi yang salah, sementara kebutuhan mendesak tidak terpenuhi. Gde menekankan pentingnya perhitungan kebutuhan logistik yang akurat, pemetaan rantai distribusi, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan sumber daya sampai pada sasaran dengan cepat.

Peserta kemudian dilatih melakukan kalkulasi kebutuhan logistik berbasis populasi terdampak, jenis bencana, dan durasi tanggap darurat. Latihan ini memperlihatkan bahwa keakuratan perencanaan logistik menentukan kelancaran respons operasional di lapangan. Jika ditarik ke dalam satu benang merah, seluruh sesi workshop ini membentuk satu rangkaian logis dan saling menguatkan. Kebijakan dan struktur komando yang kuat menjadi fondasi awal. Sistem informasi memastikan keputusan dapat diambil cepat dan tepat. Manajemen tanggap darurat serta perlindungan SDM menjamin respons berjalan efektif dan berkelanjutan. Sementara logistik memastikan semua upaya di lapangan memiliki dukungan nyata untuk bergerak. Fase pemulihan pasca krisis melengkapi siklus dengan memastikan perbaikan dan penguatan sistem berjalan berkelanjutan.

Dari hasil kegiatan, teridentifikasi sejumlah tantangan strategis yang perlu diperkuat di daerah. Koordinasi lintas level pada fase awal krisis masih perlu ditingkatkan. Sistem logistik perlu direncanakan lebih presisi agar bantuan sesuai kebutuhan. Perlindungan tenaga kesehatan perlu dijadikan prioritas dalam dokumen rencana kontinjensi. Terakhir, fase pemulihan harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah agar tidak menjadi bagian yang terlupakan. Namun demikian, DIY memiliki modal kuat berupa jejaring komunitas, kapasitas akademik, dan dukungan kelembagaan yang memungkinkan perbaikan sistem dilakukan secara progresif.

Reporter: Vina Yulia Anhar, SKM, MPH (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM)