TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis data titik rawan bencana di sejumlah ruas jalan nasional Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bagi pemudis selama periode mudik Lebaran 2023.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa 02 persen dari 4.858 km dalam kondisi mantap.

Selain itu, Bina Marga juga tengah memfokuskan pada penanganan dan perbaikan pada beberapa ruas jalan seperti akses Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, Jalur Pantura, dan penggantian jembatan Callendar Hamilton.

Adapun jalur rawan bencana pertama di jalan nasional Pulau Jawa ada di akses menuju Pelabuhan Merak. Terdapat pelebaran dan penataan bahu jalan Cikuasa Bawah dan Atas.

Pelebaran dan penataan jalur Cikuasa Bawah sepanjang 500 meter saat ini sudah 40 persen pengerjaannya, sementara jalur Cikuasa Atas sepanjang 980 meter saat ini pengerjaannya sudah 65 persen.

"Target penanganan setelah Lebaran 2023 meliputi pelebaran Jembatan Langon A dan penambahan lajur dari oprit Fly Over Merak sampai pintu pelabuhan," kata Endra, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Senin, 10 April 2023.

Kemudian jalur rawan bencana kedua adalah akses ke Pelabuhan Ciwanda, yang merupakan dermaga ferry tambahan untuk melayani penyebrangan Jawa-Sumatra. Saat ini Pemkot Cilegon tengah melakukan perbaikan dan pengaspalan jalan dan jembatan pada Jalan Aat Rusli.

Endra mengatakan perbaikan jalan ini  tengah dilebarkan dan perkerasan bahu jalan selebar 2 km ke kiri dan 2 km ke kanan, mulai dari Cilegon ke Pasauran sepanjang 5,8 km. Ditargetkan pengerjaan ini bisa selesai H-10 sebelum Lebaran 2023.

"Kami targetkan selesai 4 km di sisi kiri dan 800 m di sisi kanan. Jalan menuju Ciwandan juga dapat melalui Jalan Nasional Raya Anyer dengan kemantapan jalan sekitar 90 persen," katanya.

HAWAI - BNPB menghadiri konferensi tahunan Pacific Risk Management Ohana (PRIMO) yang dihelat di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 3 - 6 April 2023. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. dan beberapa jajaran pejabat lain mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan antar pemangku kebijakan bidang kebencanaan di wilayah Pasifik. 

Pada kesempatan ini Lilik Kurniawan menjadi pembicara kunci di hadapan para peserta. Lilik menjelaskan bagaimana cara Indonesia dalam melakukan penanganan bencana, antara lain dengan memperkuat ketangguhan komunitas ataupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana. 

“Indonesia adalah negara rawan bencana, berbentuk kepulauan lebih dari 17.500 pulau, similar dengan negara-negara pulau di Pasifik dan memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Kerja sama dan pertukaran pengetahuan berbasis local wisdom sangat penting dilakukan. Ijinkan saya menyampaikan lesson learned dari Indonesia,” ucap Lilik di Hawai, Amerika Serikat, pada Rabu (5/4). 

“Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dengan green infrastructure, mixing green dan gray infrastructure pada kota-kota di pesisir,” tambahnya. 

Dirinya menungkapkan, BNPB memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia. 

“Bencana adalah persoalan lokalitas, sehingga ketangguhan masyarakat sangat penting. Program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat, didukung pemerintah daerah, akademisi dan lembaga usaha. Destana memiliki 20 indikator dan prioritas pada ekonomi, lingkungan dan inklusi,” ungkap Lilik. 

Lilik menambahkan, Program Destana disesuaikan dengan risiko dan potensi bencana di wilayah tersebut. 

“Destana di Kawasan pesisir memiliki upaya kesiapsiagaan terhadap tsunami  dan adaptasi perubahan iklim,” lanjutnya. 

Selain memperkuat dari sisi masyarakat, juga perlu adanya penguatan dari sisi bangunan. Struktur bangunan yang tepat, akan memperkecil dampak susulan dari bencana yang terjadi. 

“Penguatan ketangguhan masyarakat tidak berhenti pada level desa, tetapi juga pada obyek ketangguhan seperti rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, sarana Kesehatan, pasar, dan prasarana umum. Konsep yang dilakukan dengan identifikasi lokal risk, peran lokal authority dan menyiapkan lokal action melalui penguatan infrastruktur, manajemen risiko bencana dan edukasi,” pungkas Lilik. 

Konferensi ini dihadiri oleh presiden negara-negara federasi Mikronesia,  badan penanggulangan bencana wilayah pasifik, pemerhati lingkungan dan para pimpinan lembaga masyarakat di bidang kebencanaan. 

Abdul Muhari, Ph.D.