Yogyakarta - Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) memilih Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi percontohan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan pencarian dan pertolongan korban bencana tingkat nasional. Lantaran aneka bencana banyak terjadi di DIY.

“Bencana di DIY itu komplit. Dari gempa, erupsi gunung api, longsor, sampai korban tenggelam di pantai selatan dan korban njegur (masuk) sumur,” kata Kepala Basarnas Marsekal Dua TNI F. Henry Bambang Sulistyo di gedung Pracimosono, kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Senin, 24 November 2014.

Atas dasar itu pula, Henry menandatangani nota kesepahaman tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan kepada Masyarakat bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Gatot Saptadi pada hari itu. Sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama DIY tentang Standar Operasional Prosedur Pencarian dan Pertolongan di Bidang Kesehatan. “Ini upaya untuk memperkecil jumlah korban seminimal mungkin,” kata Henry.

Dia menjelaskan, secara nasional dalam dua hari sekali dipastikan terjadi bencana. Sedangkan perlu dilakukan upaya penanganan secepat mungkin. Sedangkan banyak lembaga atau institusi yang mempunyai kapasitas untuk memberikan pertolongan. Seperti Dinas Kesehatan, Basarnas Daerah, Palang Merah Indonesia, polisi, juga TNI. “Perlu ada SOP siapa melakukan apa, kapan, kepada siapa bertanggung jawab. Jangan sampai tumpang tindih,” kata Henry.

Nantinya, SOP yang dibuat instansi-instansi terkait di DIY tersebut akan menjadi percontohan di daerah lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan penanganan di setiap daerah berbeda.

Gatot menambahkan, saat ini ada 301 desa di DIY yang diidentifikasi sebagai desa yang potensial terjadi bencana. Pada 2013 pun, DIY berada di posisi ke-14 sebagai daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Jawa Tengah menjadi daerah percontohan penanganan bencana berikutnya.

sumber: tempo

TEMANGGUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyiapkan posko siaga darurat bencana alam yang buka selama 24 jam pada musim hujan ini.

Kasi Penanganan Darurat dan Logistik, BPBD Kabupaten Temanggung Eko Suprapto di Temanggung, Minggu (23/11/2014), mengatakan posko tersebut bertugas mempercepat pemberian bantuan kepada para korban bencana alam.

“Posko bencana dipusatkan di Kantor BPBD Temanggung. Posko ini kami persiapkan menghadapi musim hujan yang banyak potensi bencana,” katanya seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan posko bencana juga akan didirikan di daerah-daerah rawan bencana sehingga akan ada koordinasi yang baik antara BPBD dengan daerah dalam penanganan bencana.

Ia menuturkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pejabat di tingkat kecamatan dan sukarelawan yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung.

“Melalui koordinasi tersebut agar mekanisme penanggulangan bencana lebih efektif, terpadu, efisien, dan handal,” katanya.

Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Agus Widodo mengatakan terdapat delapan dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung rawan tanah longsor saat musim hujan.

Ia menyebutkan daerah rawan longsor tersebut, meliputi Kecamatan Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Candiroto, Tretep, Bejen, Jumo, dan Gemawang.

“Warga yang tinggal di daerah rawan longsor kami minta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan,” katanya.

Menurut dia dari delapan kecamatan tersebut, empat kecamatan di antaranya masuk kategori rawan I, yakni Pringsurat, Kaloran, Kandangan, dan Gemawang. Sedangkan empat kecamatan lainnya, yakni Candiroto, Tretep, Bejen, dan Jumo masuk kategori rawan II.