JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya penanggulangan bencana di dalam negeri saat ini dianggap jauh lebih teratur dibandingkan sebelum terjadinya tsunami Aceh pada Desember 2004 silam. "Penanggulangan bencana di Indonesia saat ini sudah jauh teratur dibanding sebelum (terjadi) tsunami," ujar Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Sebab, saat ini sudah ada lembaga yang melakukan upaya penanganan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas). "Ada BNPB, ada Basarnas, menolong orang-oramg yang kena bencana. Dua itu hampir sama tugasnya menyelamatkan orang dari bencana," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.
Seperti BNPB dan Basarnas, PMI juga didorong memperluas peranannya kepada masyarakat luas di Tanah Air dalam hal yang sama. "Memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat, memang masyarakat harus dimotivasi," ucap Kalla. PMI juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama agar siap siaga terhadap bencana alam banjir.
"Banjir merupakan masalah bersama. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektoral, semua pihak bisa berperan dan terlibat aktif. Baik swasta, masyarakat, maupun Pemerintah," kata Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI, Sumarsono. Alasannya, kemitraan yang terjalin tersebut akan memudahkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi.
"Pihak lain seperti swasta, masyarakat yang terdampak bisa berperan aktif untuk bisa mengakses informasi, melakukan mitigasi atau aksi terkait dengan permasalahan banjir," kata dia.
Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa yang terjadi mengawali minggu ini. Kabupaten Boven Digoel, Papua merupakan salah satu daerah yang terkena. Peristiwa ini terjadi pada Senin 26 Februari 2018 Pukul 02.44 WT dengan 7,6 SR. Laporan dari BNPB menunjukkan adanya kerusakan pada beberapa bangunan seperti rumah, masjid, puskesmas, hingga sekolah. Kondisi medan yang berbukit-bukit serta kurangnya sarana komunikasi merupakan kendala yang dihadapi. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya BPBD sebagai organisasi yang bergerak dalam penanggulangan bencana. Daerah lainnya adalah Tasikmalaya. Gempa yang terjadi pada bulan Desember dengan kekuatan 6,9 SR tersebut menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. BPBD melakukan upaya penguatan peran swasta untuk mengurangi risiko bencana ke depannya.