SUNGGUMINASA - Keluarnya Kabupaten Gowa dari kepesertaan integrasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham yang menangani masalah kesehatan, pun mempertanyakan langsung hal itu kepada Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Adnan, Senin (9/1/2016).

"Kami ingin mengetahui langsung apa alasan Pemerintah Kabupaten Gowa memutuskan keluar dari kepesertaan integrasi BPJS kesehatan karena dengan adanya hal tersebut akan ada kecenderungan daerah lain ikut langkah yang diambil oleh Gowa," kata politisi Partai Demokrat ini.

Adnan lalu menjelaskan secara rinci jika peserta integrasi BPJS Kesehatan di Gowa sebanyak 119.601 jiwa dengan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan kelas III sama dengan layanan kesehatan gratis yang dimiliki oleh Pemkab Gowa.

"Jika tetap dilanjutkan maka anggaran akan dobel padahal saat ini Pemkab Gowa kekurangan anggaran diakibatkan pemotongan DAK sebesar 220 milyar rupiah dari pemerintah pusat untuk membiayai program prioritas. Layanan kesehatan gratis dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tetap menjadi salah satu prioritas,” jelas Adnan.

Pemkab Gowa tidak lagi memperpanjang kepesertaan integrasi BPJS sejak 1 Januari 2017 sehingga bisa terjadi efisiensi anggaran. Apalagi sistem yang digunakan berbeda dengan kesehatan gratis yang menggunakan sistem klaim sedangkan integrasi BPJS menggunakan sistem pembayaran premi tiap bulannya.

Premi BPJS yang sama diseluruh Indonesia, juga dikritik oleh Bupati Gowa pasalnya tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) .

"Seharusnya besaran premi BPJS ditetapkan berdasarkan regional, berbeda premi di regional Jawa dengan Sulawesi. UMR di Jawa kan lebih tinggi dari pada di Sulawesi," tambah orang nomor satu di Gowa ini.

Penjelasan itu diapresiasi oleh Aliyah yang juga istri dari mantan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin dan akan menjadikan bahan referensi Komisi IX DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI.

Kedatangan Aliyah turut didampingi Kader Demokrat Sulsel, Airin Nizar, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa, Asriady Arasy, Tenaga Ahli DPR RI, Charisma dan Baharuddin Hafid.

sumber: TRIBUN-TIMUR.COM

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membentuk tim terpadu untuk penanganan bencana alam di kabupaten itu. Pasalnya, berdasarkan pengalaman memasuki Januari hingga April setiap tahunnya, kerap terjadi bencana seperti banjir, longsor dan angin puting beliung.

Dua hari lalu, puting beliung melanda Kecamatan Seunuddon dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.

Penjabat Bupati Aceh Utara Muhammad Jamil menyebutkan, tim terpadu itu terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, SAR Aceh Utara dan Tagana Aceh Utara.

“Tim ini saya intruksikan siaga selalu. Jangan sampai panik ketika bencana datang. Kita tak bisa menghindari bencana, namun kita harus siap menghadapi bencana sehingga angka kerugian bisa kita minimalisir," ujar Muhammad Jamil, Senin (9/1/2017).

Dia menegaskan, untuk puluhan rumah yang rusak akibat puting beliung dua hari lalu, Dinas Sosial Aceh Utara telah menyalurkan bantuan masa panik.

“Berupa makanan dan kebutuhan pakaian. Ini untuk tiga hari dulu, nanti kami tambah lagi,” ucapnya.

Untuk kerusakan rumah, lanjut Jamil, akan diusulkan biaya renovasi rumah dan fasilitas umum yang rusak karena puting beliung dalam APBD Aceh Utara 2017 yang kini sedang dibahas bersama DPRD Aceh Utara.

Saat ditanya besar alokasi dana untuk tanggap darurat bencana, Jamil mengaku tidak mengingat pasti.

“Dananya ada, tersebar di semua dinas yang masuk dalam tim terpadu tadi,” pungkasnya.