Mataram (Suara NTB) – Alokasi anggaran untuk penanganan bencana harus ditingkatkan. APBD pada daerah-daerah di NTB  hanya 0,02 persen. Angka ini masih jauh dari ideal untuk memaksimalkan penanggulangan bencana yang kompleks di NTB.

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H.Ahsanul Khalik saat menghadiri workshop dengan tema Strengthening National Natural Disaster Preparedness : Perspectives from Local Governments di Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Acara dihadiri Kepala BPBD se Indonesia yang rawan gempa.

Diskusi digagas oleh Centre For Strategic and International Studies berlangsung hangat. Dalam keterangan tertulisnya, Ahsanul Khalik menyebut, silih berganti Kepala Pelaksana BPBD dari berbagai provinsi memaparkan kondisi daerahnya. Termasuk Kepala Pelaksana BPBD Palu dan NTB.

Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini menyebut, semua daerah mengalokasikan APBD untuk bencana relative kecil. Padahal dari 14 jenis bencana alam, 11 diantaranya terjadi di NTB.

“Anggaran kebencanaan hanya 0,02 persen. Perlu dipikirkan kebijakan politik dari pusat di APBD atau di APBN,” sebut Khalik.

Idealnya, kata dia, dana penanggulangan bencana adalah 2 persen dari total APBD masing-masing daerah. ‘’Bisa 2 persen atau berapa. Intinya perlu ditingkatkan,’’sarannya.

Ahsanul Khalik juga memaparkan, soal gempa bumi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa banyak hal yang dipelajari. Diantaranya, system komando kebencanaan harus jelas. ‘’NTB sejak ratusan tahun lalu dikenal sebagai daerah rawan gempa,’’ katanya.

Dalam catatannya, tahun 1856 gempa, 1815 Gunung Tambora.

“Sejarah ini berulang selalu dilupakan masyarakat,’’ kata Khalik.

Sebagai solusi, literasi kebencanaan menjadi penting. Pengalaman terjadi bencana tahun 1978 dan 2018 begitu mudah dilupakan.

Penjelasan lain, sambung Khalik, setiap terjadi bencana ada kebingungan soal distribusi logistic bagi para penyintas. Hingga ada media yang menyampaikan informasi berseberangan dengan fakta lapangan. Dicontohkannya, saat korban gempa makan daun turi ditulis makan rumput.

‘’Akhirnya ramai. Petugas itu padahal menyisir  sampai di atas gunung, saat kejadian stok kebutuhan memang tak ada,’’ bebernya.

Lebih lanjut, penguatan penanggulangan bencana di daerah, pola vertical khusus provinsi atau penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD harus dipikirkan dengan baik.

‘’Bapak-bapak yang hadir tentu tahu. Di BPBD itu dianggap buangan itu terjadi pula di daerah lain. Lalu bagaimana bias bekerja optimal,’’ kata Khalik.

Ia mengakui, pendekatan kebencanaan tak hanya bisa dilakukan pemerintah. Perlu pula membangun komunitas dengan pendekatan kearifan lokal. Menjadi komunitas tangguh bencana. Di NTB ada masyarakat adat yang tak terpengaruh dengan gempa.

‘’Rumah adat tak rusak dan mereka bisa mitigasi sendiri. Ke depan komunitas ini harus digerakkan,’’urainya.

Berkaca dari sejumlah bencana, Khalik menambahkan, perlu ada statistik kebencanaan. Ini untuk mengetahui data prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Di NTB saat ini sedang mencoba membangun satu data kebencanaan belajar dari data 2018. Hal lain, dengan pendekatan agama dan budaya dilakukan pemerintah. Dengan agama ada brosur khutbah Jumat yang disebar ke masjid-masjid.

‘’Termasuk penguatan tokoh agama. Peran ini dilakukan oleh Non Government Organization (NGO. Pusat perlu berikan regulasi,’’ pungkasnya. (ars)

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Bencana kebakaran, gempa, dan kekeringan mendominasi bencana yang terjadi pada Agustus 2019 di Kabupaten Sukabumi. Hal ini didasarkan data pada Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi.

"Pada Agustus 2019, ada 68 kejadian bencana yang terdata," ujar Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna kepada wartawan, Selasa (10/9).

Ada tiga jenis bencana yang paling banyak terjadi. Ketiganya adalah kekeringan 22 kejadian, gempa bumi 22 kejadian, dan kebakaran 19 kejadian. Selain itu, longsor sebanyak enam kejadian dan bencana lain enam kejadian.

Menurut Daeng, bencana di Agustus berdampak pada kerusakan rumah warga 68 rumah. Perinciannya rusak berat sebanyak 34 unit, rusak sedang 24 unit, dan rusak ringan sembilan unit serta satu unit lainnya terancam.

Daeng menuturkan, jumlah warga yang terdampak bencana di Agustus mencapai 50 kepala keluarga (KK) atau setara 147 jiwa. Selain itu ada warga yang mengungsi sebanyak 28 KK yang terdiri atas 89 jiwa.

Kerugian akibat bencana kata Daeng mencapai sekitar Rp 4,5 miliar. Hal ini didasarkan pendataan kerugian yang dilakukan petugas di lapangan.

Sebelumnya, kejadian bencana di Kabupaten Sukabumi dari rentang waktu Januari hingga Juli 2019 mencapai sebanyak 398 bencana. "Dari data yang ada longsor tetap mendominasi dibandingkan dengan yang lain," ujar Daeng.

Total bencana dalam kurun waktu Januari hingga Juli mencapai 398 kejadian. Daeng menuturkan, pada bulan itu terjadi tujuh kasus kebakaran, longsor 78 kejadian, banjir 16 kejadian, angin kencang 20 kejadian, pergerakan tanah 4 kejadian, dan lain-lain 1 kejadian. Selanjutnya waktu kejadian terbanyak bencana yakni Februari sebanyak 76 bencana yang terdiri atas kebakaran 15 kejadian, longsor 36 kejadian, banjir 3 kejadian, angin kencang 20 kejadian, dan  pergerakan tanah 2 kejadian.

Sementara kejadian bencana paling rendah terjadi pada Juli sebanyak 13 kasus. Data ini belum termasuk dampak gempa bumi yang terjadi di awal Agustus lalu. Pertama, gempa dengan magnitudo 6,9 yang terjadi pada Jumat (2/8) sekitar pukul 19.03 WIB. Selanjutnya, gempa magnitude 4,4 yang terjadi pada Sabtu (3/8) dini hari pukul 00.22 WIB.