Jakarta, Beritasatu.com - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan semakin mengganas. Hingga Selasa (17/9/2019), lalu lintas perhubungan udara masih terganggu, sehingga menyebabkan sejumlah penerbangan harus dibatalkan.

"Kami prihatin dengan kejadian ini. Oleh karenanya kami mengharapkan ini cepat berakhir. Dampak yang paling besar memang di Kalimantan Barat di tiga bandara yaitu di Pontianak, Ketapang, dan di Sambas," kata Budi Karya usai memimpin upacara peringatan hari perhubungan nasional di Kantor Kemhub, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Budi Karya menyebut, per hari ada sampai 30% penerbangan yang harus dibatalkan karena persoalan kabut asap. Bahkan, penundaan (delay) penerbangan lebih banyak lagi, namun tidak ada larangan penerbangan ke Kalimantan.

"Selama ini kita tidak melakukan pelarangan penerbangan ke sana. tetapi stakeholder kita ingatkan untuk bekerja secara detail agar tidak terjadi suatu masalah. Jadi safety tetap nomor 1. visibility [jarak pandang] itu akan kita informasi kepada semua maskapai agar mereka berhati-hati," ujar Budi Karya.

Dampak terparah dirasakan sejumlah bandara yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar). Di antaranya, Bandara Supadio Pontianak, Bandara Rahadi Oesman Ketapang, dan sejumlah bandara perintis di Sambas.

Di sisi lain, Budi Karya mengatakan bahwa kejadian ini merupakan force majeure. Karena itu, tidak ada ganti rugi khusus yang diberikan oleh maskapai kepada pengguna jasa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah atau Pemda untuk memasukkan anggaran antisipasi bencana dalam APBD-nya.

Menurutnya Tjahjo Kumolo hal tersebut perlu dilakukan agar Pemda bisa segera mengantisipasi potensi bencana tanpa tergantung pada pemerintah pusat.

Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya hanya bisa mengingatkan pemerintah daerah.

Pihaknya tidak bisa memberi sanksi kepada Pemda yang lalai dalam menganggarkan dana mitigasi bencana.

“Sebulan yang lalu bahkan kami kembali mengirimkan radiogram agar Pemda tak lupa menganggarkan anggaran tak terduga yaitu untuk antisipasi bencana dalam APBD. Supaya kalau ada apa-apa Pemda bisa langsung antisipasi tanpa menunggu bantuan dari pusat,” kata Tjahjo Kumolo ditemui di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2019).

Tjahjo Kumolo mengatakan Pemda harus sadar dengan prioritas menempatkan anggaran penanggulangan bencana.

Alasannya setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda.

Ia mengimbau sebaiknya anggaran penanggulangan bencana tetap ada walaupun masih dalam skala kecil.

“Memang sampai sekarang anggaran untuk penanggulangan bencana memang masih kecil, tapi bisa di-‘back up’ Provinsi dan memang bila darurat baru BNPB turun. Tapi prinsipnya agar potensi bencana bisa diantisipasi terlebih dahulu oleh pemda,” katanya.

Di samping itu, ia meminta setiap kepala daerah untuk peka terhadap potensi bencana alam dan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan BPBD setempat.

Tjahjo Kumolo juga mendukung upaya penuh aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Masyarakat Riau perlu tahu pemerintah pusat dan Pemda juga sudah maksimal dalam melakukan penanggulangan karhutla, kepala daerah juga kami imbau untuk memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPDB, termasuk dengan PMI. Karena karhutla ini 90 persen perbuatan manusia kami mendukung penegakan hukum oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Tjahjo Kumolo tidak ingin Pemda sedikit-sedikit meminta batuan pusat untuk penanggulangan bencana.

“Memang anggaran APBD kecil tapi ada skala prioritas termasuk penanggulangan bencana. Kalau ada potensi kebakaran kan bisa daerah segera lakukan pemadaman, kalau banjir nanti daerah bisa langsung siapkan sembako dan dapur umum misal,” katanya.