Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Puskesmas Disaster Plan

Di Puskesmas Marawola Kabupaten Sigi
Provinsi Sulawesi Tengah

Sigi, 01-03 Agustus 2019

Pengantar

Puskesmas Marawola merupakan salah satu puskesmas yang terkena dampak gempa dengan kategori tidak aman. Pada minggu pertama pasca gempa Puskesmas Marawola juga merasakan kekacauan/chaos pada layanan kesehatan karena beberapa dari tenaga kesehatan juga merupakan korban gempa. Wilayah kerja Puskesmas Marawola juga banyak yang berpotensi bencana. Dengan demikian, penting sekali Puskesmas Marawola menyusun perencanaan penanggulangan bencana (Puskesmas Disaster Plan). Dokumen ini akan disinkronisasikan dengan dinkes disaster plan provinsi dan Kab. Sigi sehinga penanganan bencana bisa lebih terkoordinasi.

 

Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama 3 hari di Puskesmas Marawola Kab. Sigi, dimana jumlah peserta sekitar 55 orang yang berasal dari dinas kesehatan kabupaten Sigi, RS Torabelo, Puskesmas Marawola, Puskesmas Dolo, Puskesmas Biromaru, Puskesmas Pandere, Puskesmas Kulawi, Puskesmas Banpres, Puskesmas Tinggede, Puskesmas Baluase, dan Puskesmas Nokilalaki.

 

Kamis, 1 Agustus 2019

Pembukaan

Pada Kamis (1/8/2019) pembukaan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dalam sambutanny,a drg. Hari Setyono selaku kepala Puskesmas Marawola mengatakan belajar dari pengalaman bencana, memang Puskesmas sempat mengalami chaos. Karena wilayah kerja puskesmas termasuk rawan bencana maka penting untuk mempersiapkan penanganan bencana sejak dini. Sedangkan dr. Redison selaku kepala bidang pengendalian masalah kesehatan dinas kesehatan kabupaten Sigi dalam membuka acara secara resmi mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan untuk penanggulangan banjir. Tetapi kejadian kemarin itu benar - benar di luar kendali, sehingga Sigi memang harus lebih siap dalam menghadapi bencana. dr. Bella sebagai perwakilan PKMK FK - KMK UGM menyampaikan harapannya agar Puskesmas Marawola bisa menjadi pilot untuk puskesmas lainnya di Kabupaten Sigi serta mampu mendampingi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

Selanjutnya penyampaian materi pertama terkait puskesmas model. Pemateri menyampaikan ke depannya, pemerintah pusat akan menetapkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan harus aman. Bukan hanya aman dari segi bangunan saja melainkan juga isinya secara keseluruhan yang ada di dalam seperti SDM dan sistemnya. Karena itu pelatihan penanggulangan bencana penting bagi petugas di fasilitas kesehatan. Namun, pada kenyataannya banyak petugas bencana yang sudah dilatih tetapi masih bingung pada saat terjadi bencana. Seharusnya fasilitas kesehatan harus bisa operasional dalam situasi gawat darurat dan bencana. Fasilitas kesehatan yang aman berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, moral, dan keharusan etis.

Materi kedua tentang komponen puskesmas disaster plan. Pakem yang disampaikan adalah pakem secara umum, nantinya masing - masing puskesmas yang akan mengembangkan sendiri bagaimana sebaiknya aturan penulisan dalam dokumen disaster plan. Apakah akan mengikuti penulisan yang sudah ada? Atau penulisan sesuai akreditasi puskesmas?. Komponen - komponen puskesmas disaster plan antara lain, pendahuluan, gambaran umum puskesmas, pengorganisasian, analisis resiko, SPO/prosedur penanganan, rencana tindak lanjut, dan penutup.

Selanjutnya penyampaian materi ketiga tentang dasar - dasar pengorganisasian. Pemateri menyampaikan dengan adanya sistem pengorganisasian yang operasional dalam puskesmas disaster plan diharapkan, kesiapsiagaan bencana dapat berjalan sehingga tidak menyebabkan chaos dalam waktu yang lama. Pengorganisasian menjelaskan tugas dan fungsi petugas puskesmas sehari - hari ketika terjadi bencana atau dalam situasi gawat darurat. Misalnya, pelaporan kejadian bencana di luar jam kerja, dokter jaga bisa menjadi komandan sementara pada saat tersebut sebelum diketahui oleh komandan yang terstruktur. Dokter jaga dapat mengarahkan tindakan apa yang bisa dilakukan segera saat itu.

Diskusi

1. Pak Arif (Puskesmas Marawola) : Kami sudah pernah mendapatkan pelatihan tetapi belum bisa diaplikasikan secara langsung. Saat bencana petugas kami juga mengalami chaos. Berapa lama normalnya petugas kesehatan chaos untuk kembali bertugas? Sarannya ke dinkes, agar masyarakat dilibatkan secara langsung. Karena petugas kesehatan kami juga terdampak, baik secara materi maupun psikis.

→ dr. Bella : untuk normalnya chaos ini agak sedikit dilema. Dari saya pribadi saat kejadian letusan gunung Merapi Jogja tahun 2010 saya tetap mengevakuasi keluarga saya dan melaksanakan tugas saya karena saya memang bertanggung jawab di bidang bencana. Harus ada SK dari kepala puskesmas atau dari dinas untuk mengapresiasi petugas.

 

Juma’at, 02 Agustus 2019

Pada hari kedua materi keempat adalah tentang Dinkes Disaster Plan Kabupaten Sigi. Materi ini disampaikan oleh Sutarto, SKM selaku ketua tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi. Materi Dinkes Disaster Plan bertujuan untuk mengenalkan dan mencocokkan dokumen disaster plan dinkes Sigi yang telah disusun sebelumnya oleh tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi bersama tim PKMK UGM dengan dokumen disaster plan yang akan dibuat oleh Puskesmas.Dokumen disaster plan Dinkes Sigi belum baku dan belum bagus. Tapi ini bisa menjadi acuan untuk diajukan dalam perencanan penanggulangan bencana ke depannya.

Materi kelima adalah peran puskesmas dalam bencana. Puskesmas mempunyai peran dalam penanggulangan bencana pada fase pra bencana (kesiapsiagaan), fase saat bencana (respon tanggap bencana, operasi pertolongan, dan pemberdayaan masyarakat), dan fase pasca bencana (pemulihan). Pemateri menyampaikan bahwa sebaiknya pengalaman pada saat bencana kemarin dicatatkan. Kemudian setelah selesai tanggap darurat akan ada RTL lalu sesuaikan dengan program dan pengalaman. Hal tersebut akan dipelajari, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan hal yang harus diperbaiki dalam perencanaan ke depannya.

Materi keenam terkait analisis risiko yang bertujuan untuk mengetahui potensi ancaman di daerah sekitar sehingga kita dapat menentukan prioritas. Analisis resiko dilakukan dengan menghitung ancaman dan seberapa besar berdampak pada masyarakat yang pernah terjadi di wilayah kerja puskesmas hingga 25 tahun yang lalu. Potensi ancaman bencana dalam wilayah puskesmas akan menyesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang telah dibuat oleh dinas kesehatan Kabupaten Sigi. Jangan sampai potensi bencana tidak ada di dinkes Kab.Sigi tapi ada di wilayah kerja Puskesmas.

 

Sabtu, 3 Agustus 2019

Pada hari ini, disampaikan materi ketujuh terkait data dan informasi. Seluruh kegiatan relawan akan direkap setiap harinya oleh bagian data dan informasi. Data Informasi dimaksudkan agar kita bisa menyediakan data yang diperlukan orang - orang di atas untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai data kesehatan yang diterima di pusat bukan dari sektor kesehatan. Contohnya di Pandeglang Banten, data fasilitas kesehatan yang rusak didapatkan dari BPBD. Di puskesmas data dan Informasi bisa dikerjakan oleh petugas sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP).

Materi kedelapan terkait standar pelayanan minimal. Batas minimal kebutuhan hidup bagi korban/pengungsi yang bila tidak terpenuhi, akan menimbulkan masalah kesehatan. Dalam penanggulangan krisis kesehatan diperlukan standar sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terdiri dari standar manajemen kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar (sub-subklaster). Setiap puskesmas rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-fixed sedangkan puskesmas non rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-mobile. Jika di puskesmas sudah memiliki TRC, namanya bisa diganti menjadi tim EMT mobile.

Selanjutnya praktek pembuatan peta respon untuk memudahkan petugas puskesmas mengetahui sebaran relawan di wilayah kerja Puskesmas Marawola. Praktek dilakukan dengan beberapa adegan simulasi segala kemungkinan yang terjadi di meja pendaftaran relawan kesehatan yang bertujuan untuk melatih petugas kesehatan saat menerima atau menghadapi relawan saat terjadi bencana. Peta respon adalah peta yang dibuat pada saat terjadi bencana sedangkan peta kesiapsiagaan adalah peta yang sudah disiapkan sebelum terjadi bencana yang berisi titik-titik rawan yang ada di wilayah kerja puskesmas.

 

Penutup

Demikian laporan bimbingan teknis Puskesmas Disaster Plan di Puskesmas Marawola. Keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, kegiatan ini akan diteruskan dengan penyelesaian dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas Marawola.

 

Reporter  : Andi Tri Wangi
Foto        : Dokumentasi PKMK FK - KMK UGM Divisi Manajemen Bencana Kesehatan

Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Hospital Disaster Plan RSUD Tora Bello Kabupaten Sigi

Sigi, 12 - 14 Agustus 2019

---

Pengantar

RSUD Tora Bello Sigi adalah salah satu rumah sakit yang terkena dampak bencana Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan berupa bangunan gedung rumah sakit mengalami kerusakan dan banyak alat kesehatan yang hilang saat bencana. Pelayanan di rumah sakit chaos seminggu pasca bencana. Berdasarkan hasil rapat internal dengan RSUD Tora Bello, rumah sakit belum ada pelatihan khusus terkait penanggulangan bencana dan belum memiliki dokumen Hospital Dosaster Plan (HDP). Hal ini mendasari kebutuhan RSUD Tora Bello untuk mempersiapkan Hospital Disaster Plan - nya. Workshop/bimbingan teknis Hospital Disaster Plan ini berupa pemberian materi, penugasan dan praktek teknik pembuatan peta respon.

Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama 3 hari di RSUD Tora Bello Kab. Sigi, dimana jumlah peserta sekitar 40 orang yang terdiri dari direktur, kepala bidang, bidang rujukan, bidang pelayanan, dokter IGD dan bidang lainnya yang berhubungan dengan penanganan krisis kesehatan dan bencana.

 

Senin, 12 Agustus 2019

Materi pertama adalah Overview HDP dan SNARS. Pemateri menanyakan mengapa harus menyiapkan HDP? Karena pada saat bencana akan mengalami kekacauan, hal tersebut bisa berkurang jika kita sudah memiliki kesiapan. Secara tertulis koordinasi sangat mudah, namun pada saat kejadian sistem koordinasi ini yang sering bermasalah. Setiap rumah sakit dalam akreditasi SNARS diwajibkan memiliki HDP. HDP disiapkan kemudian disimulasikan sehingga bisa lolos akreditasi. Namun perlu dipahami juga kalau penyusunan ini jangan semata - mata hanya untuk akreditasi, namun melihat wilayah kita yang sangat rawan bencana jadi dokumen ini memang penting bagi rumah sakit. Artinya harus dipersiapkan sebaik mungkin.

Materi selanjutnya tentang Pengorganisasian dan Logistik Kesehatan saat Bencana. Pemateri mengawali dengan menanyakan kapasitas rumah sakit Tora Bello pada saat penanganan pasien. Titik kumpul dimana, jumlah bed, ruang IGD. RS memiliki 16 bed, jika pada saat bencana ada pasien datang dalam 1 jam 1000 orang, apakah rumah sakit siap? Hal - hal seperti ini yang penting disiapkan dalam komponen HDP RS. Pasien datang berlebih diluar pasien harian. Penyusunan organisasi berdasarkan dengan organisasi sehari - hari. Penyusunan organisasi harus sesederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan.

Materi ketiga tentang Hospital Safety Index (HSI). Pemateri menyampaikan bahwa kita patut berbangga Kab. Sigi sudah punya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yaitu di dinas kesehatan. Harapannya RS Torabelo bisa membuat dokumen yang sama seperti Dinas kesehatan kemudian menyesuaikan dengan kondisi RS. Pada analisis resiko yang perlu ditambahkan adalah kebakaran lahan, keracunan makanan, dan wabah. Hospital Safety Index bukunya terdiri dari 15 halaman dengan sekitar 150 pertanyaan. HIS mempunyai 4 modul dimana modul 1 terkait teknik bangunan, modul 2 tentang structural, modul 3 tentang non structural dan modul 4 tentang management. Perhitungan Hospital Safety Index harus dihitung secara bersama - sama oleh orang rumah sakit. Agar hasilnya bisa benar - benar sesuai.

Materi keempat terkait fasilitas, masteri ini bertujuan untuk mengenalkan fasilitas yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Beberapa fasilitas yang diperlukan saat terjadi bencana contoh pos komando, titik berkumpul, ruang media, staging area untuk relawan yang sudah siap bertugas. Jangan disamakan ruangan relawan yang datang untuk registrasi dengan relawan yang sudah siap bertugas supaya tim manajemen relawan tidak bingung.

Selanjutnya materi terakhir tentang pengembangan scenario, data dan informasi. Skenario yang disusun sama dengan rencana Simulasi. Pemateri menampilkan form - form data dan informasi sehari - hari yang dibutuhkan saat bencana dan bentuk data rekapan harian untuk dilaporkan ke dinas kesehatan. Beberapa form tersebut antara lain adalah pelaporan harian penyakit, alur pelaporan surveilans, daftar hadir, form penerimaan donasi barang, form penerimaan obat - obatan dan perbekalan kesehatan. Harapannya data kesehatan bersumber dari instansi kesehatan. Biasanya data kesehatan bersumber dari BNPB.

Sesi Diskusi :

1. Nyoman: Terkait dengan pembuatan peta, tadi kelihatan denah-denah RS dan puskesmas. Bagaimana dengan RS, kalau melihat situasi kemarin sebelumnya sudah kita susun petanya. Namun bencana terjadi fasilitas rusak. Bagaimana mensinkronkan peta respon ini dengan denah evakuasi?
   - Ada dua peta yaitu peta respon dan peta preparedness. Peta respon pada saat bencana itu yang kita buat. Peta rumah sakit itu yang kita buat (peta preparedness) menjadi peta respon, penempatan relawan itu yang kita tempelkan di peta preparedness, itulah yang menjadi peta respon.
2. Nyoman: Terkait dengan simulasi, 1/3 staf terlibat dalam simulasi. Apakah pasien yang sedang dirawat juga dilibatkan?
   - Stafnya ya, tapi kalau korban tidak melibatkan korban yang benar. Tapi kita mengambil orang lain yang berperan sebagai korban. Peran korban ini sesuai dengan hazard di RS.
3. Ketika bencana besar terjadi pasti RS akan collapse. SOP tidak berlaku. Secara otomatis, BPJS tidak menanggung. Sampai sekarang status pasien klaim dari BNPB sampai sekarang tidak dibayarkan. Ini bagaimana? Kemudian pertanyaan pamungkas saya, kepada menteri kesehatan, saat bencana terjadi menteri pendidikan diberi uang jasa. Ada istilah TNI, Polri, dapat remunasi, Guru dapat sertifikasi, Kesehatan dapat terima kasih.
   • dr. Sulanto:  Kita tidak pernah tahu bencana kapan terjadi. Ini memang sulit. Terkait uang atau penganggaran sebenarnya kita bisa mencari relawan dari NGO/LSM atau lembaga lain yang bisa menyumbangkan uang saat bencana. Kemudian harus disiapkan APBD RS kira - kira 10%, serta tenaga - tenaga yang sudah tersertifikasi untuk kejadian bencana. Bekerjasama dengan LSM - LSM yang ada.
   • dr. Bella : Dana DSP diberikan sebelum selesai tanggap darurat. Jika sudah lengkap administrasi, daftar hadir rapat, bisa diajukan sebelum tanggap darurat berakhir. Kalau di Sigi pun belum cair wajar karena sampai sekarang di Lombok pun belum ada. BPBD bisa menganggarkan untuk itu, karena Sigi merupakan daerah rawan bencana. Dinas kesehatan tetap bekerjasama dengan BPJS untuk penganggaran penyakit - penyakit, seperti hipertensi,yang tidak dimasukkan adalah penyakit akibat bencana.

Untuk jasa, jangankan guru, antar sesama profesi kesehatan masih ada kecemburuan karena yang ini menerima sedangkan yang lain tidak. Guru diberikan insentif karena dilindungi undang - undang. Sedangkan kita tidak.

Selasa, 13 Agustus 2019

Hari ini adalah penugasan penyusunan dokumen hospital disaster plan. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok sesuai degan bidangnya. Bidang perawatan medis mengerjakan SOP, bidang perencanaan mengerjakan system komando dan tupoksi, bidang pelayanan kesehatan mengerjakan fasilitas saat bencana. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator sehingga jika ada kesulitan dan pertanyaan bisa langsung didiskusikan. Setelah penugasanan selesai, peserta sepakat akan mensosialisasikan hasil penugasan kepada internal rumah sakit besok harinya. Pada saat sosialisasi akan diundang bidang terkait yang mausk dalam sistem komando.

Rabu, 14 Agustus 2019

Presentasi Penugasan Dokumen Hospital Disaster Plan

Presentasi awal oleh tim struktur organisasi. Secara keseluruhan sistem komando sudah disetujui oleh peserta. Tupoksi juga tidak ada masalah. Ada koreksi dan penambahan pada sistem komando yaitu seksi keamanan sebaiknya dimasukkan ke bagian humas saja karena sehari hari seksi keamanan diatur oleh kasubag kepegawaian. Presentasi kedua oleh tim fasilitas. Beberapa perbaikan fasilitas adalah pada peta respon, ruang triase diwarnai sesuai dengan warna triase (merah, kuning, hijau). Area triase di dalam gerbang kemudian alur pasien masuk juga dibuat dalam peta. Keterangan tanda/symbol/warna pada peta jangan lupa dibuat dibawah peta. Direktur RS dr. Graf menyampaikan bahwa selanjutnya juga sudah direncanakan dibangun ruang untuk dekontaminasi dekat IGD.

Presentasi ketiga oleh tim SOP. Penggunaan jabatan di SOP disinkronkan dengan jabatan di struktur organisasi. Kemudian kita sudah tentukan fasilitas, maka nama fasilitas yang di SOP disinkronkan dengan fasilitas saat bencana. Penambahan penting lainnya adalah perlu dibuat SOP terkait penggunaan ruang IGD, misalnya jika ruang IGD tidak cukup apakah perlu punya IGD cadangan mengingat pada saat respon biasanya pasien yang diterima melebihi kapasitas IGD.

 

Penutup

Demikian laporan bimbingan teknis Hospital Disaster Plan RSUD Tora Bello Kab. Sigi. Rencana tindak lanjut dari RSUD Tora Bello adalah meningkatkan pelatihan tim bencana sehingga terbentuk Tim Reaksi Cepat yang terlatih. Proses pembentukan dan pelatihan tersebut akan bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. PKMK FK - KMK UGM Divisi Manajemen Bencana bersama dengan Caritas Germany akan mendampingi RSUD Tora Bello dalam penguatan manajemen krisis kesehatan dan bencana di rumah sakit.

 

Download Materi

 

Reporter           : Happy R Pangaribuan
Foto                 : Dokumentasi PKMK FK - KMK UGM Div. Manajemen Bencana Kesehatan

---