Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Bencana Kesehatan. Edisi Minggu ini kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut.

Pengantar Website Bencana

Edisi : 27 Maret 2023

Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK)

 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dicanangkan oleh Kemenkes untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan. Hal ini sesuai dengan transformasi kesehatan pilar ketiga yakni transformasi ketahanan sistem kesehatan yang bertujuan untuk memperkuat sekaligus melengkapi ketersediaan tenaga kesehatan yang saat ini masih sangat kurang dan  belum merata. Pencanangan TCK juga bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan penanganan bencana dan krisis kesehatan di masa mendatang. Keberadaan tenaga kesehatan maupun relawan kesehatan memegang peranan yang krusial dan penting untuk memberikan bantuan kegawatdaruratan saat terjadi bencana dan krisis kesehatan. Dalam merumuskan pencanangan TCK Kemenkes melibatkan banyak pihak termasuk organisasi relawan dan pihak akademisi terkait. Tentunya Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM turut serta dalam mengambil bagian untuk memberikan masukan, rekomendasi dan saran terkait pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan pada pertemuan public hearing substansi TCK pada RUU Kesehatan.  Tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan menyampaikan masukan terkait langsung substansi TCK dan masukan terkait dengan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan secara umum pada batang tubuh RUU Kesehatan.

Selengkapnya

Reportase  Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, kembali melakukan pendampingan kepada tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Maluku utuk menyelesaikan dokumen dinkes disaster plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan semenjak kegiatan workshop yang pertama telah dilakukan pendampingan online via grup WhatsApp sehinga 85% dari dokumen sudah berhasil disusun. Pada workshop yang kedua ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sekitar 15% bagian dokumen yang perlu dikurangi maupun yang kurang konsisten dengan skenario maupun regulasi yang ada, dikurangi karena sebaian besar isi dokumen dinkes disaster plan ini mengadopsi rencana kontingensi yang digunakan saat Ambon Direx yang lal, ada beberapa hal yang perlu disederhanakan dan dijadikan lebih operasional khususnya untuk bidang kesehatan.

Selengkapnya

PKMK UGM INVOLVEMENT IN FOCUS GROUP DISCUSSIONS (FGD) MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS FOR INDONESIA'S CHAIRMAN IN ASEAN

FK-KMK UGM Documentation: Greetings FGD from Yuliana Bahar as Director of ASEAN Socio-Cultural Cooperation and Madelina Ariani, SKM, MPH as FGD moderator.

Focus Group Discussions by the Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia with the theme “ASEAN Health Diplomacy: Development Manufacturing of Pharmaceuticals and Medical Devices towards Regional Independence and Resilience”. This activity began with forewords delivered by Yuliana Bahar as the Director of ASEAN Socio-Cultural Cooperation, Yuliana stated that one of the priorities of Indonesia's chairmanship in ASEAN is increasing health capacity in view of public health risk readiness also Indonesia to be Epicentrum of Growth ASEAN.

Selengkapnya

Pengetahuan, Sikap, dan Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana

 Tenaga kesehatan diharapkan memiliki pengetahuan tentang pengobatan bencana dan siap menghadapi bencana obat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan, sikap, dan kesiapan praktik kedokteran bencana di kalangan petugas kesehatan di Uni Emirat Arab (UEA) dan mengetahui pengaruh faktor sosiodemografi terhadap praktik kedokteran bencana. Sebuah survei cross-sectional dilakukan di antara berbagai profesional kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan di UEA. Kuesioner elektronik digunakan dan didistribusikan secara acak di seluruh negeri. Data dikumpulkan dari Maret hingga Juli 2021. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal PLOS One

Selengkapnya

NGO Coordination in Natural Hazard

Negara yang mengalami bencana skala besar membutuhkan bantuan dari multi sektor atau organisasi dalam penanganan bencana. Organisasi tersebut berasal dari antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik itu nasional maupun internasional. Non Goverment Organization(NGO) memainkan peran yang penting dalam menyediakan bantuan ketika bencana terjadi. Di Indonesia banyak NGO atau lembaga relawan yang beroperasi dalam penanganan bencana, mereka menyediakan banyak bantuan baik dalam pengadaan logistik dan pengembangan kapasitas daerah. Kemenkes sudah mulai mengatur manajemen peran NGO dalam penanganan bencana sektor kesehatan. Kolaborasi terbangun pada setiap fase bencana alam mulai dari fase pra bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan bencana. Pada masa tanggap darurat bencana NGO biasanya mengirimkan Emergency Medical Team (EMT) yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan.Artikel berikut membahas beberapa model koordinasi NGO dalam penanganan bencana alam. (1) The sphere project, proyek ini menyediakan alat untuk membangun koordinasi antar lembaga di lokasi bencana yang mencakup prinsip kerja sama, protokol tugas, identifikasi kesenjangan sektor kesehatan dan gambaran kapasitas sektor kesehatan. (2) The cluster approach, pendekatan klaster untuk membangun sistem kepemimpinan yang jelas dan respon terhadap kebutuhan di setiap klaster. (3) The code of conduct, digunakan sebagai alat dan pedoman untuk menciptakan koordinasi dan membuat keputusan mengenai tindakan kemanusiaan. (4) Decentralized and centralized approach, memfasilitasi koordinasi kemanusiaan ke dalam kategori terpusat dan desentralisasi yang memiliki otorisasi untuk mengarahkan operasi bantuan. (5) National disaster management authority, mekanisme untuk mempromosikan respon selama bencana sebagai alat manajemen dalam mengembangkan kebijakan, rencana dan undang-undang pedoman di tingkat nasional.

Selengkapnya

Reportase

Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, Kembali melakukan pendampingan kepada tim penyusun Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan dokumen Rencana Kontijensi Dinkes Disaster Plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan sejak workshop pertama telah dilakukan pendampingan online via grup Whatsapp sehingga sebagian dari dokumen telah disusun. Workshop kedua bertujuan untuk menyelesaikan bagian dokumen yang perlu diselesaikan dari regulasi yang ada secara konsisten dan sesuai skenario.

Selengkapnya

Reportase:  Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, kebali melakukan pendampingan kepada tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Papua untuk menyelesaikan dokumen dinkes disaster plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan semenjak workshop yang pertama telah dilakukan pendampingan online via grup WhatsApp sehingga 75% dari dokumen sudah berhasil disusun.

Selengkapnya

Webinar & Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia/ MUNAS KREKI II-2023

Perhatian terhadap pertolongan pertama, respon cepat dalam situasi emergensi dan bencana semakin terlihat. Kemenkes dan Dinas Kesehatan terus membangun kolaborasi dalam peningkatan pelayanan kegawatdaruratan medis dengan sektor terkait termasuk dengan organisasi relawan kesehatan. Pengantar website bencana kesehatan minggu ini akan membagikan modul Bantuan hidup dasar (BHD), reportase dan video rekaman ulang kegiatan Webinar dan Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia/ MUNAS KREKI dengan tema “Bangga menjadi relawan kesehatan, garda terdepan tenaga cadangan kesehatan”. Dalam webinar ini dibahas terkait teknik pertolongan bantuan hidup dasar, teknik menolong kegawatdaruratan medis dan peran relawan kesehatan dalam penanggulangan kedaruratan bencana. BHD biasanya dilakukan oleh petugas medis yang terlatih, namun teknik ini sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat umum. Teknik BHD sangat baik diajarkan kepada masyarakat umum supaya mereka mampu memberikan pertolongan pertama dalam situasi darurat ketika seseorang mengalami kegagalan organ vital yang dapat mengancam nyawa seperti Resusitasi Jantung Paru (RJP)  dan Pertolongan Pertama Korban Tersedak. Kemudian bagaimana dengan kondisi emergensi dalam lingkup besar yaitu kondisi bencana? Tentu kebutuhan daerah sudah berbeda, tidak hanya memberdayakan kapasitas lokal saja namun membutuhkan bantuan relawan dari luar daerah. 

Simak informasi selengkapnya melalui reportase, buku panduan dan rekaman video dibawah ini. 

REPORTASE   ARSIP VIDEO

Buku pedoman bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan sehari-hari dapat diakses melalui : DOWNLOAD DOKUMEN

Pelatihan Dasar Online Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit

Rumah sakit yang belum memiliki Hospital Disaster Plan (HDP) akan mengalami kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Demikian juga akan terjadi bagi rumah sakit yang sudah memiliki HDP namun belum operasional. Sejauh ini hampir semua rumah sakit telah memiliki dokumen HDP baik yang sebatas dokumen tertulis maupun dokumen yang sudah pernah disosialisasikan, diujicoba di atas meja/ table top exercise (TTX), disimulasikan, direvisi dan dikembangkan. Melalui dokumen HDP, Rumah Sakit memahami bahwa dokumen HDP adalah bentuk kesiapan rumah sakit untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Artinya dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin sehingga saat terjadi bencana, seminimal mungkin fungsi rumah sakit tidak terganggu serta memastikan layanan rutin sehari-hari tetap berjalan.

Selengkapnya

Article

ASEAN Senior Officer Health Division Visit to AIDHM Secretariat

AIDHM-Yogyakarta. ASEAN Senior Officer Health Division Socio-Culture Community Department, Jim P. Catampongan visiting to AIDHM Secretariat was welcomed by Dr. dr. Sudadi Sp.An., KNA., KAR Vice Dean for Cooperation, Alumni, and Community Service FK-KMK UGM, Dr dr Andreasta Meliala M.Kes, MAS, DPH Director of Health Policy and Management Department UGM, Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep Chairman of the Disaster Working Group, apt. Gde Yulian, M.Epid Disaster Working Group Consultant and AIDHM team.

Selengkapnya

Arsip Pengantar