Setiap awal tahun Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan rutin melaksanakan outlook kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Diskusi outlook manajemen bencana kesehatan tahun 2016 ini dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Diskusi diawali penyampaian refleksi dan outlook manajemen bencana oleh dr. Bella Donna, M.Kes selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM. Bella menyampaikan bencana yang terjadi pada tahun 2015 lebih banyak disebabkan oleh bencana yang berhubungan dengan perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang memiliki dampak paling parah. Kebijakan penanggulangan bencana sektor kesehatan tahun 2016 masih akan berfokus pada pengurangan risiko bencana sesuai dengan Sendai Framework.
Diskusi outlook kebijakan manajemen bencana kesehatan menghadirkan pembicara yaitu Danang Samurizal, ST dari BPBD DIY. Danang menyampaikan koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan pada fase pra bencana, sedangkan pada saat tanggap darurat yang berlaku adalah sistem komando. Danang menegaskan untuk menciptakan koordinasi yang bagus maka diperlukan sebuah perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana. Terkait dengan dana penanggulangan bencana, Danang menyampaikan dana on call memang terpusat di BNPB, sedangkan di daerah untuk penanggulangan bencana masuk dalam belanja tidak terduga.
Pembicara kedua dr. Achmad Yurianto, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Achmad menyampaikan berdasarkan hasil assessment kesiapsiagaan sektor kesehatan di 34 Kabupaten/Kota, masih banyak daerah yang belum siap. Untuk tahun 2016, sesuai dengan renstra kebijakan sektor kesehatan masih pada isu pengurangan risiko bencana. Pendekatan penanggulangan bencana yang digunakan oleh PPKK antara lain pendekatan faktor hazard, kerentanan masyarakat dan kemudian peningkatan kapasitas masyarakat. Selanjutnya, penanggulangan bencana dilaksanakan dengan pendekatan klaster kesehatan. untuk mengkoordinasikan semua kapasitas. Koordinasi akan lebih bagus jika dikumpulkan dalam satu klaster sehingga kapasitas terebut bisa berkolaborasi dengan baik.
Pembicara ketiga Rimawati, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UGM itu menyoroti isu kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahun yang meresahkan masyarakat juga negara tetangga. Perlu adanya sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi perdata, pidana dan sanksi administratif. Peran lintas Sektor-SKPD dalam penegakan hukum terhadap isu pengendalian kabut asap dapat berupaya preventif seperti sosialisasi, advokasi dan evaluasi dan dapat juga upaya represif dengan penegakan regulasi penanganan bencana.
dr Handoyo Pramusinto, Sp.BS selaku ketua pokja bencana menyoroti rencana penanggulangan bencana di daerah dan rumah sakit. Handoyo menyatakan bahwa dalam Permenkes No 64 Tahun 2013 mengatur peran kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten dalam penanggulangan krisis kesehatan. Dalam Permenkes tersebut belum ada yang mengatur peran rumah sakit dan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan, Handoyo mengusulkan agar Permenkes dapat direvisi.
Pembicara terakhir adalah dr. Iskandar Leman dari Masyarakat penanggulangan Bencana di Indonesia. Iskandar menyampaikan bahwa sekarang kita fokus pada pengurangan risiko bencana dengan membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Iskandar memandang sangat penting untuk memasukkan agenda penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kementerian memiliki banyak program desa binaan, tetapi berjalan sendiri-sendiri sehingga program-program ini perlu diintegrasikan (Oktomi Wijaya).
