Pengantar

Amanah untuk memperkuat kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana tertuang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui UU Kesehatan terbaru ini, regulasi mengenai perumahsakitan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan telah diintegrasikan guna menjamin mutu pelayanan yang adaptif dalam situasi krisis. Kesiapsiagaan bencana ini diperkuat oleh regulasi turunan terbarunya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (yang mencabut PMK Nomor 75 Tahun 2019). Peraturan terbaru ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas, tata kelola, serta kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan (health care facilities preparedness) dalam menghadapi potensi ancaman krisis kesehatan yang semakin kompleks.

Selanjutnya, kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana juga diintegrasikan ke dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Akreditasi Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala. Secara teknis, standar penanganan bencana ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, di mana rumah sakit diwajibkan mampu melakukan penilaian mandiri (self-assessment) terkait kesiapan menghadapi bencana yang diwujudkan melalui penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP).

Memiliki dokumen HDP tidak serta-merta membuat respons penanganan bencana menjadi instan dan tanpa kendala. Kekacauan (chaos) akan tetap berpotensi terjadi di awal masa respons pada setiap jenis bencana. Namun, durasi kekacauan tersebut dapat dipangkas secara signifikan melalui perencanaan yang matang dan peningkatan kapasitas yang dipersiapkan sebelum bencana melanda, dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak memiliki persiapan sama sekali.

Sejauh ini, hampir semua rumah sakit telah memiliki dokumen HDP baik yang masih sebatas dokumen tertulis di atas kertas, maupun dokumen yang sudah disosialisasikan, diuji coba melalui Table Top Exercise (TTX), disimulasikan, hingga direvisi secara berkala. Kendati demikian, penting untuk disadari bahwa fungsi HDP lebih dari sekadar dokumen perencanaan formal, melainkan sebuah panduan operasional sekaligus pembentuk budaya kesiapsiagaan bencana. Melalui HDP yang adaptif, rumah sakit diharapkan tetap mampu menyelenggarakan layanan rutin sehari-hari di tengah situasi darurat. Oleh karena itu, di dalam HDP akan diatur secara detail mengenai pembagian peran (siapa melakukan apa), jalur koordinasi, alur komunikasi, rencana cadangan (contingency plan), serta detail standar prosedur operasional (SOP) saat bencana. PKMK FK-KMK UGM bersama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan WHO telah fokus mengembangkan serta melakukan pelatihan penyusunan HDP sejak tahun 2008. Melalui bimtek ini, diharapkan rumah sakit yang baru menyusun HDP maupun yang sedang melakukan revisi dapat bergerak bersama PKMK FK-KMK UGM untuk menghasilkan dokumen HDP yang benar-benar operasional dan aplikatif.