logo2

ugm-logo

Satgas Karhutla Babel Gencarkan Edukasi Cegah Kebakaran Hutan

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang upaya mencegah serta meminimalisasi karhutla daerah itu.

"Kegiatan sosialisasi ini sangat penting, mengingat sekitar 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan ulah manusia," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Rabu (23/8/2023).

Satgas Penanggulangan Karhutla merupakan gabungan dari instansi dan organisasi kemasyarakatan, seperti TNI, Polri, Dinas Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD kabupaten dan kota, masyarakat peduli api dan instansi terkait lainnya.

Ia menjelaskan satgas itu melakukan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi kepada masyarakat kota hingga pelosok desa, agar warga tidak membakar lahan selama musim kemarau yang tahun ini juga terdampak El Nino. "Kegiatan ini akan dilakukan hingga titik terbawah yaitu kelurahan, desa, RT/RW, agar masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan membakar," katanya.

 
Dia menjelaskan kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Babel akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. "Kebakaran lahan yang disengaja ini, seperti membuka lahan pertanian dengan membakar, sementara tidak sengaja seperti membuang puntung rokok sembarangan," ujarnya.

Selama musim kemarau tahun ini, BPBD telah menangani kebakaran hutan dan lahan seluas 100 hektare lebih dan kebakaran hutan terbanyak di Bangka Tengah, Belitung, dan Bangka Barat. "Kebakaran hutan dan lahan ini karena adanya oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab membakar lahan kering dan akhirnya api tersebut menyebar ke hutan," ujarnya. 

Tim verifikasi BNPB mengecek kerusakan dampak bencana 2023 di Bima

Mataram (ANTARA) - Tim verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pengecekan kerusakan dampak bencana alam tahun 2023 di wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Ini merupakan tahapan verifikasi lapangan penanganan infrastruktur darurat di sejumlah kecamatan terdampak bencana alam di Kabupaten Bima," kata Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Isyrah, Rabu.

Ia mengatakan, tahap verifikasi lapangan tersebut merupakan umpan balik proposal permohonan dana siap pakai (DSP) perbaikan infrastruktur darurat di Kabupaten Bima.

"BNPB berkomitmen mengucurkan dukungan anggaran untuk penanganan 35 lokasi prioritas terdampak bencana," katanya.

Ia mengatakan, penanganan infrastruktur darurat bencana alam hidrometeorologi tersebut diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur darurat bidang pengairan, bidang bina marga dan bidang cipta karya yang tersebar pada 10 kecamatan.

Adapun 10 kecamatan tersebut yakni di Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Madapangga, Lambitu, Ambalawi, Wera, Sape, Wawo dan Langgudu.

"Dampak bencana yang akan diperbaiki itu tersebar di 10 kecamatan," katanya.

Sementara itu, Tim Verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rudy Supriadi mengatakan, pihaknya melakukan tahapan verifikasi lapangan penanganan infrastruktur darurat di sejumlah kecamatan terdampak bencana alam 2023 di Kabupaten Bima.

"Kami melakukan verifikasi data dampak bencana yang terjadi di 2023," katanya.

More Articles ...