TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Wakil Ketua Presedium Dewan Kehutanan Nasional, Glorio Sanen mengharapkan pemerintah melakukan langkah penanggulangan akibat bencana banjir yang tejadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Landak.
"Tentunya penanggulangan pasca bencana secara holistik atau secara utuh. Misalnya penyakit yang disebabkan setelah bencana banjir, karena dalam undang-undang bencana itu ada tiga tahapan yang harus dilakukan," ujarnya di Ngabang pada Rabu (6/9/2017).
Menurut Glorio, sekarang ini kesannya tanggap daruratnya memang cepat. Tapi efek setelah bencana juga harus dipikirkan.
Sedangkan jika berbicara masalah pencegahan, pemerintah dalam hal ini BPBD punya catatan kenapa bencana terjadi dan punya sumber. Misalnya aliran sungai sudah tidak bagus, atau jangan-jangan daya serap air sudah lemah.
"Intinya hal-hal yang bisa dicegah, karena perbuatan atau karena kebijakan bisa dicegah. Cuma kalau murni bencana alam ya tidak bisa, misalnya hujannya deras berminggu-minggu tentu tidak bisa kita tolak banjirnya. Walau pun tata kelola baik," tuturnya.
Maka dari itu, untuk masalah pencegahan pihaknya hanya mendorong kebijakan pemerintah yang lebih ramah lingkungan.
"Intinya kita serahkan ke BPBD, dan mereka punya tim untuk melihat apa penyebab bencana itu terjadi," ungkapnya.
Dengan demikian Glorio menegaskan, masalah penanggulangan pasca bencana harus dilakukan secara holistik. Seperti di sektor pertanian yang pangan-pangan rakyat terendam atau berpotensi gagal panen. Kemudian dari aspek kesehatan, infrastruktur, pendidikan.
"Maksudnya dikerjakan secara holistik dengan melihat secara utuh peristiwa tersebut. Sebab apakah kalau air surut setelah banjir masalah itu selesai, tentu tidak. Jadi penaggulangan pasca bencana jauh lebih penting," pungkasnya.