Reportase

Reportase Live Report

Update Penanganan Gempa Papua

Oleh Dinkes Provinsi Papua, BPBD Papua dan PKMK FK-KMK UGM

Selasa, 21 Februari 2023

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Live Report Penanganan Gempa Papua”

Madelina Ariani, MPH dari PKMK FK-KMK UGM bertugas untuk memandu live report. Sesi live report ini diawali oleh Paminto dari BPBD Provinsi Papua yang melaporkan bahwa sejak  Januari 2023 terjadi 292 gempa di Papua dimana 93 gempa dirasakan oleh masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana kesiapan bangunan kita menghadapi gempa, kejadian terakhir 5,4 SR. Gempa yang terjadi mengakibatkan banyak bangunan rusak termasuk gedung kantor, gedung sekolah dan rumah warga dan tercatat sampai sekarang ada sekitar 2783 warga sudah mengungsi, korban meninggal 4 orang dan ada warga luka-luka.

Informasi dampak gempa bagi kesehatan lebih spesifik disampaikan oleh dr. Aaron Rumainum dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Gempa yang terjadi berdampak pada kerusakan fasilitas kesehatan termasuk Dinkes, rumah sakit dan puskesmas. Beberapa puskesmas seperti Puskesmas Tuano, Puskesmas Abepura, Puskesmas Yoka berpotensi akan mengalami kerusakan berat jika terjadi lagi gempa. Penilaian terhadap kerusakan gedung ini harus diasesmen oleh ahli bangunan (seperti sarjana teknik) supaya kelaikan penggunaan gedung lebih valid. Artinya hasil assessment ini jangan ditentukan oleh orang kesehatan, sebaiknya instansi yang memang ahli dalam melakukan assessment fisik bangunan fasilitas kesehatan.

Dari segi komando dan koordinasi dalam penanganan gempa, dr. Aaron menjelaskan awalnya Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengira sub Bidang Krisis Kesehatan di Dinkes yang bertugas untuk penangaan bencana dan krisis kesehatan. Jadi ketika terjadi bencana maka itu menjadi tugas Sub Bidang Krisis Kesehatan dan jika terjadi KLB menjadi tugas bidang P2P. Namun, urusan bencana dan krisis kesehatan akhirnya disadari merupakan urusan bersama. dr. Aaron memberikan apresiasi kepada PKMK FK-KMK UGM dan UNICEF karena sudah memberikan pelatihan terkait ilmu manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Sehingga setelah mendapatkan pelatihan tersebut,  Dinas Kesehatan memahami bahwa jika terjadi bencana maka yang dipandang adalah tim bencana Dinas Kesehatan yakni  ada komandan, sekretaris, logistik, bidang operasional (sub klaster kesehatan), dan perencanaan. Sehingga ketika terjadi gempa pada 9, Aaron mengundang tim internal dinkes untuk melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Komandan Bencana.  Kemudian yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan Provinsi Papua sekarang ini adalah pembiayaan, kerusakan bangunan Labkesda, ketakutan tenaga kesehatan untuk bekerja dalam gedung. Menyikapi hal tersebut, Dinkes provinsi akan terus melakukan advokasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi sudah berjalan.

Selanjutnya terkait dengan SK Tanggap Darurat, Paminto menyampaikan bagaimana akhirnya SK ini diterbitkan. Pos koordinasi di tingkat Kota dan Provinsi dibentuk terlebih dahulu sbelum memutuskan ada siaga darurat. Gubernur juga menerbitkan surat edaran tentang dampak gempa pada kerusakan gedung dan kesehatan. Setelah terjadinya gempa pada 9 Februari sudah dilakukan rentan kendali mulai dari pencarian, penolongan dan evakuasi korban, respon sudah sangat baik. Dalam waktu singkat langsung ditetapkan status tanggap darurat Kota Jayapura selama 21 hari oleh Walikota. Waktu rapat koordinasi sudah ditentukan setiap hari pukul 19.00 WIT pada rapat ini akan dibahas masalah, kebutuhan pengungsi dan hasil kajian yang ada. Sehingga penanganan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan target setiap sektor, baik dari segi bangunan dan kesehatan.  

Pada sesi akhir, Madelina menyimpulkan ada dua hal yang menjadi perhatian bersama yaitu ketakutan tenaga kesehatan untuk bekerja dalam ruangan dan terkait dengan SOP/format rencana kontingensi. dr. Bella Donna sebagai pakar turut memberikan komentar dan setuju untuk assessment bangunan harus dilakukan oleh tim ahli (teknik bangunan). Terkait renkon terdapat kebutuhan form, SOP, alur, tupoksi yang harus disiapkan untuk memudahkan operasi manajemen penanganan bencana baik itu di dinkes maupun BPBD. Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid juga sebagai pakar menambahkan yang paling fundamental adalah terdapat ekosistem kerja yang sangat kondusif, sudah muncul tanggungjawab dalam hal ini leadership dan ini sudah terlihat di Papua.

Reportase oleh : Faiz Pratama dan Happy Pangaribuan

Editing konten: Madelina Ariani