Jakarta - Perencanaan untuk membuat shelter penanganan bencana di kawasan rawan bencana tsunami agar dapat menekan jumlah korban jiwa akan direalisasikan tahun ini.
"Ketersedian shelter penanganan bencana daerah rawan tsunami merupakan kebutuhan mendesak yang kita harapkan dapat direalisasikan segera," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugeng Triutomo pada diskusi panel Rancang Bangun Bangunan Shelter Penanganan Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Jakarta.
Acara yang diselenggarakan BNPB bersama Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum itu menghadirkan kalangan Perguruan Tinggi dan stakeholder lain.
"Kita masih sering gagap saat gempa bumi dan tsunami terjadi, kita semua panik walau ada sistem peringatan dini namun akibat kepanikan terjadi kemacetan karena semua orang berlarian dengan membawa kendaraan akhirnya bingung berlindung kemana. Nah di sini pentingnya shelter itu," jelas Sugeng.
Menurut Sugeng ketersediaan shelter penanganan bencana untuk perlindungan sementara saat evakuasi masyarakat korban tsunami akan dilengkapi dengan sarana dan fasilitas dasar minimal yang diperlukan di tempat tempat evakuasi seperti air bersih, toilet, dapur, tempat pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat yang aman dari ancaman tsunami yang dilengkapi jalur evakuasi yang efektif serta jalan akses yang baik.
Sugeng menyatakan masalah antisipasi bencana korban tsunami telah menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah meminta penanganan bencana di evaluasi,seperti tsunami yang terjadi di Aceh dan Padang.
Dijelaskan saat bencana atau tsunami terjai protapnya warga tidak boleh menggunakan kendaraan.Warga berlindung dan berlari ketempat yang tinggi yang terbebas dari genangan tsunami.
Sedangkan untuk tempat datar yang belum ada bangunan harus dibuat bangunan tinggi atau shelter.Ia mencontohkan Pemprov Bali telah membuat MoU dengan pemilik hotel bila ada tsunami warga bisa di evakuasi ke hotel sebagai shelter.
"Bila di daerah dataran tidak ada maka harus dibangun shelter terutama di permukiman. Dibangun shelter setinggi miminal tiga meter hingga lima meter," ungkapnya.
Dalam membangun shelter nanti, BNPB selain bekerjasama dengan Kementerian PU telah mengundang tim ahli dari Jepang. Rencananya akan membangun shelter dari konstruksi baja. Direncanakan tahun ini akan dibangun 139 shelter di 25 wilayah yang rawan bencana gempa dan tsunami.
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU Gunarto menambahkan pemetaan oleh BNPB dalam membangun shelter pihaknya masih memerlukan masukan dari sisi rancang bangun yang harus kokoh dan kuat.
"Program shelter ini dari BNPB sedangkan Kementerian PU sebagai pelaksananya, kita akan review bentuk dan desain shelter," ungkapnya.
Menurut Gunarto, satu shelter dibangun di atas tanah seluar 2.000 meter hingga 3.000 meter persegi, dibangun tiga lantai dengan perkiraan biaya Rp12 miliar per shelter.
Kepala Humas BNPB Sutopo P Nugroho menambahkan pada tahun 2013 ini rencana pemerintah mengalokasikan dana Rp1 triliun untuk pelaksanaan masterplan tsunami. Menurutnya hal tersebut mencakup untuk empat program besar seperti penguatan rantai peringatan dini tsunami, pembangunan shelter, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, serta pembangunan instrumentasi bencana mandiri.
Namun hingga sekarang, kata Sutopo, DIPA dari masterplan tersebut belum disetujui Kementerian Keuangan. "Jadi masih dibahas bersama. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada output rencana masterplan tsunami 2013 yang difokuskan di sepanjang pantai barat Sumatra dan Selatan Jawa. Sehingga BNPB bersama kementerian terkait, lembaga, dan BPBD akan realistis dengan waktu pelaksanaan yang ada. Apalagi pembangunan shelter yang perlu lelang dan kajian teknis memerlukan waktu," kata Sutopo. (Syarief Oebaidillah)