Studi ini menganalisis Indonesia, sebuah negara yang ditandai dengan keragaman sosial ekonomi yang signifikan, untuk menginformasikan pengembangan strategi manajemen risiko banjir yang holistik. Peneliti mengkaji hubungan antara populasi yang terpapar banjir dan faktor sosial ekonomi di tingkat kabupaten, khususnya di Jawa Tengah, dengan menggunakan data terbuka yang mencakup wilayah rawan banjir, topografi, distribusi populasi, dan indikator sosial ekonomi. Temuan utama termasuk paparan penduduk terhadap banjir sangat bervariasi di 33 kabupaten dan 7 kota, mulai dari 1% hingga 61%. Terdapat perbedaan 5,8 kali lipat dalam pendapatan rata-rata di antara kabupaten-kabupaten tersebut, dengan pendapatan yang berkorelasi kuat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula, tingkat kemiskinan berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang rendah; terdapat rentang yang sangat besar dalam keseimbangan antara ukuran ekonomi yang terpapar dengan jumlah penduduk miskin yang terpapar di setiap wilayah administratif. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan sistem klasifikasi yang mempertimbangkan kerentanan sosial akibat kemiskinan, pendidikan rendah, dan dampak ekonomi. Peta yang mencerminkan klasifikasi ini adalah peta risiko yang memfasilitasi pemahaman tentang karakteristik risiko dan besaran risiko relatif dari setiap wilayah administratif. Analisis peneliti menggarisbawahi pentingnya mengadaptasi strategi manajemen risiko banjir dengan karakteristik sosial ekonomi lokal dan menyarankan pentingnya local wisdom. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal MDPI.

SELENGKAPNYA

Banjir telah menjadi bencana tahunan di Indonesia, banyak daerah metropolitan yang terkena dampak banjir dan membutuhkan kebijakan untuk menangani fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengendalian banjir di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung dipilih sebagai studi kasus karena memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pengendalian banjir sejak 2020. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan informan dari pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut. Validasi data difokuskan pada triangulasi sumber dari wawancara, tinjauan literatur, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian banjir terkait dengan dokumen perencanaan, namun terdapat beberapa tantangan yang menghambat pencapaian seperti konversi lahan, pengelolaan sampah dan drainase yang buruk, serta daerah aliran sungai yang kritis dan bangunan liar. Strategi yang potensial untuk memperkuat kebijakan pengendalian banjir antara lain pembangunan kolam retensi, normalisasi dan normalisasi sungai, pengelolaan lanskap DAS, penguatan mitigasi bencana, serta penguatan birokrasi dan kebijakan. Pengendalian banjir di Kota Bandung membutuhkan kesadaran bersama bahwa bencana dapat dikendalikan dengan kebijakan dan partisipasi aktif semua pihak. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal Taylor and Francis Online

SELENGKAPNYA