Reportase Webinar Series 2018 ke-1
Manajemen penanggulangan bencana sektor kesehatan:
Peran rumah sakit dan kebutuhan akreditasi mengenai Hospital Disaster Plan
Yogyakarta, Laboratorium Leadership FK UGM, 28 Maret 2018
Reportase oleh Intan Anatasia
Webinar series dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK UGM pada tahun 2018 ini mengangkat tema besar mengenai Hospital Disaster Plan yang akan terbagi menjadi 10 pertemuan. Melalui webinar khusus Hospital Disaster Plan ini, PKMK berharap dapat terus menjaga kerjasama dan diskusi ilmu pengetahuan dengan rumah sakit yang pernah didampingi. Selain itu, harapannya dapat memperluas jangkauan publikasi, pendampingan jarak jauh, serta diskusi kepada rumah sakit lainnya di seluruh Indonesia yang tertarik mengembangkan tim dan budaya Hospital Disaster Plan.
Webinar series Hospital Disaster Plan pertama kali ini mengangkat judul “Manajemen penanggulangan bencana sektor kesehatan: Peran rumah sakit dan kebutuhan akreditasi mengenai Hospital Disaster Plan”. Webinar kali di moderator oleh Madelina Ariani., MPH yang merupakan salah satu peneliti di Divisi Manajemen Bencana Kesehatan dan turut aktif dalam pendampingan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit. Pembicara pada kali ini adalah dr. Bella Donna,M.Kes yang merupakan Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan dan merupakan konsultan yang aktif dalam melakukan pendampingan Hospital Disaster Plan (HDP) di Rumah Sakit seluruh Indonesia. Peserta webinar berasal dari berbagai Rumah Sakit di Indonesia seperti RSUP dr. Soetomo Surabaya, RSUP dr. Moh. Hoesin Palembang, RS Tugurejo Semarang, dan dari akademisi yaitu STIKES A. Yani Yogyakarta.
Webinar kali ini dimulai dengan pengantar dari Bella Donna mengenai pentingnya Rumah Sakit dalam menyiapkan dokumen HDP saat keadaan bencana atau gawat darurat dan menyarankan untuk setiap Rumah Sakit untuk melakukan simulasi HDP setiap tahunnya untuk menilai kesiapsiagaan Rumah Sakit. Selain itu Rumah Sakit juga bisa menilai Hospital Safety Index yang sekarang ada dalam syarat akreditasi rumah sakit (SNARS).
Bella Donna juga menekankan pada persiapan rumah sakit baik dalam penyiapan Standar Manajemen Rumah Sakit khususnya pada Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) khususnya Standar MFK 6 (Manajemen Penanggulangan Bencana) dan MFK 7 (Merencanakan Program Pencegahan Kebakaran dan Asap). Perlu adanya sinkronisasi antara dokumen Hospital Disaster Plan dengan SNARS maupun Standar MFK yang telah dijelaskan tadi yang akan menjadi komponen-komponen HDP.
Bella Donna juga berpesan untuk Rumah Sakit semakin konsen meningkatkan kesiapsiagaan di rumah sakit terutama dengan mengukur Hospital Safety Index di rumah sakit masing-masing. Pentingnya membuat dan mensimulasikan dokumen Hospital Disaster Plan bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat akreditasi di RS namun juga melatih rumah sakit untuk selalu tanggap dalam keadaan bencana.
Rangkuman Diskusi Webinar :
Pertanyaan:
Untuk EMT Tipe 3 apakah cukup siaga di Rumah Sakit saja atau tim harus datang ke lokasi bencana?
Jawaban:
EMT adalah tim yang dibentuk untuk dikirimkan ke daerah bencana atau lokasi pengungsian, sehingga apapun tipe timnya maka harus selalu siap untuk dikirimkan ke lokasi bencana maupun pengungsian. Rumah Sakit tetap harus menyiapkan tim yang standby di RS jika ada korban atau pasien yang datang ke RS.
Pertanyaan Bapak Haryono (RSUP dr. Soetomo Surabaya):
Mengenai Hospital Safety Index (HSI), saat rumah sakit telah melakukan proses perhitungan terhadap komponen-komponen di HSI dan ternyata komponennya berbeda nilainya ada yang kurang atau yang telah baik. Bagaimana cara menyampaikan ke manajemen RS untuk penilaiannya.
Jawaban:
Hasil HSI adalah hasil keseluruhan apakah telah Safe Hospital atau belum. Jika terjadi perbedaan diantara komponen-komponen di HSI maka perlu dilihat komponen mana yang nilainya masih kurang. Perlu disampaikan kepada Manajemen RS jika komponen yang masih kurang dalam HSI ini perlu dilakukan peningkatan untuk syarat Akreditasi selanjutnya.
Pertanyaan:
- Untuk menuliskan struktur organisasi apakah harus By Name atau harus menggunakan Jabatannya?
- Bagaimana jika penilaian HSI suatu rumah sakit tidak memenuhi syarat? Bagaimana dengan pembuatan dokumen Hospital Disaster Plan apakah perlu dilanjutkan?
Jawaban:
- Awalnya memang menggunakan sistem by name, setelah perkembangan ternyata by name susah pengaplikasiannya jadi lebih baik menggunakan jabatan saja krn tidak membuat organisasi baru jadi memang melakukan tugas fungsionalnya sehari-hari. Tapi kembali lagi HDP ini Tailor Mode dan Fleksibel intinya menyiapkan dokumen, mensimulasikan agar bisa digunakan secara operasional.
- Penilaian HSI tetap harus dilakukan untuk syarat Akreditasi, jika hasilnya masih belum memenuhi syarat maka harus dikomunikasikan dengan manajemen untuk meningkatkan hal-hal yang masih kurang di dalam komponen HSI. Untuk pembuatan HDP tetap harus dilanjutkan karena merupakan salah satu syarat dalam Akreditasi RS.
Pertanyaan Muhammad Nofianto ( Stikes A Yani):
- Adakah standar ideal untuk struktur organisasi bencana dan profesi yang ada?
- Siapa yang mengaktifkan status bencana di RS?
- Berapa kali seharusnya simulasi dilaksanakan di RS?
Jawaban:
- Tidak standar ideal utk personil disesuaikan dengan RS atau tempat kerja. Disesuaikan dengan kebutuhan RS.
- Yang mengaktifkan biasanya Direktur RS, utk batasan waktu terkait dengan situasi bencana dan kemampuan rs.
- Untuk 1 tahun sekali dilakukan simulasi bencana.
Pertanyaan (Sulistiyani):
- Untuk menjadi rumah sakit rujukan bencana apakah harus penunjukan dari pemerintah setempat?
Jawaban:
Tidak ada penunjukan khusus dari pemerintah, biasanya disesuaikan dengan kemampuan RS.
Pertanyaan:
Perlukah briefing ke pasien rawat inap atau rawat jalan yg ada di RS mengenai Hospital Disaster Plan?
Jawaban
Perlu, Tapi tidak perlu terlalu spesifik. Hanya informasi yang pasien dan keluarga pasien butuhkan jika terjadi bencana di RS agar pasien bisa menyelamatkan diri menuju tempat evakuasi.